Senin, 21 Mei 2018


Rabu, 28 Februari 2018 16:04 WIB

Perang Jambi-Johor (1667 - 1679) Sebagai Sejarah Sosial

Reporter :
Kategori : Jejak

ilustrasi

Oleh: Arif Rahim*

Struktur yang Menentukan



Struktur inti kerajaan Jambi terdiri Sultan dan lingkungan istana. Golongan ini adalah para bangsawan Jambi. Golongan ini terdiri dari lima suku yakni suku keraton, suku perban, suku raja empat puluh suku kedipan dan suku kemas. Selaku bangsawan mereka punya gelar kebangsawanan, yaitu Raden untuk yang laki-laki, dan Ratumas untuk yang perempuan.

Di antara kelompok bangsawan ini suku keraton adalah yang tertinggi, karena dari golongan merekalah raja dipilih. Di lingkungan istana Sultan merupakan adalah yang tetinggi. Selain itu jabatan yang sangat penting adalah putra mahkota yang di sebut dengan Pangeran Ratu.

Di luar Raja dan Lingkungan Istana terdapat kelompok yang disebut Orang Kerajaan, atau juga lazim disebut dengan bangsa XII. Golongan ini adalah turunan kerabat raja yang mula-mula, ketika kesultanan baru berdiri. Kelompok ini beserta kerabatnya memimpin dua belas daerah yang umumnya terletak di sekitar aliran sungai Batanghari.

Daerah-daerah itu yang disebut dengan tanah nan berajo. Di samping memerintah daerahnya masing-masing mereka mempunyai tugas pokok pemerintahan serta bertangggung jawab atas kelangsungan hidup kerajaan. Selanjutnya adalah kelompok jenang yang mendiami wilayah di luar aliran sungai Batanghari, yang disebut dengan istilah tanah nan bejenang. Penduduk wilayah ini terdiri dari orang Rawas yang dikenal juga dengan suku pindah, orang Batin, dan orang Penghulu yang berasal dari Minangkabau.

Selain itu wilayah ini juga dihuni oleh suku anak dalam, yang menempati wilayah merangin serta bagian timur batang Tembesi. Di antara kelompok yang mendiami tanah nan bejenang, Orang Penghulu dapat dikatakan punya kedudukan yang sangat penting karena peran mereka dalam bidang ekonomi. Kebanyakan mereka adalah para penambang dan pedagang emas yang merupakan hasil utama kerajaan.

Selain itu mereka adalah para petani yang berpengalaman. Dari usaha merekalah umumnya padi dan lada dihasilkan. Orang Penghulu ini berkewajiban terhadap raja membayar jajah yaitu sejenis pajak penghasilan (Nasruddin, 1989 : 108). Dengan demikian mereka merupakan aset sekaligus sumber penghasilan raja.

Sumber penting penghasilan lainnya berasal dari pungutan pajak atas kapal-kapal yang datang dan pergi melalui pelabuhan Jambi, serta hak monopoli penjualan atas sejumlah pruduk perdagangan seperti candu, garam dan hasil hutan ( Lindayanti, Jambi Dalam Sejarah 1500 – 1942, Depdikbud, 2013: 54 ). Secara geografis Jambi terletak diperairan Selat Malaka. Perairan ini adalah jalur penting perdagangan internasional, yang merupakan perpanjangan jalur perdagangan Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan.

Menurut R.Z. Leirissa (Sejarah Perekonomian Indonesia, Depdikbud, 1996), wilayah yang dibasahi oleh Samudera Hindia (termasuk kawasan Laut Merah, Teluk Persia, dan lautlaut Nusantara) merupakan suatu sistem komunikasi yang terpadu, serta merupakan kesatuan interaksi, yang sedikit banyaknya mempengaruhi sejarah wilayah-wilayah itu (Leirissa, 1996 : 21). Pernyataan ini sejalan dengan pendapat O.W Wolters yang mengatakan bahwa munculnya kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara adalah akibat dari reaksi penduduk setempat yang menggunakan kesempatan yang diberikan oleh pedagang asing sewaktu perdagangan disini menjadi semakin ramai ( Lapian : 1997).

Konsep pedagang asing dalam metodologi strukturis disebut country traders (Leirissa : 1999). Menurut Chaudhuri (Trade and Civilization In the Indian Ocean. An Economic History from the Ris of Islam to 1750, Cambridge University Press, 1989), sejak abad 10 terjadi perubahan besar dalam sistem pelayaran niaga. Hingga abad 10 pelayaran dilakukan dengan menempuh satu jalur yang tidak terputus. Para pelaut Timur Tengah yang berlayar ke Nusantara atau ke Cina harus menempuh jarak itu sekaligus.

Kalau terpaksa mereka berlabuh di pelabuhan-pelabuhan tertentu untuk menunggu angin. Memasuki abad 10 dan 11 muncul berbagai emporium, kota pelabuhan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang tidak saja memudahkan para pelaun untuk memperbaiki kapal-kapalnya, tetapi juga memudahkan para pedagang untuk berdagang.

Berbagai fasilitas ekonomi seperti kredit gudang-gudang dan penginapan, mulai tersedia di berbagai kota pelabuhan. Keberadan emporium berkembang secara dinamis. Seringkali terjadi persaingan dan konflik sesama emporium dalam rangka meraih dominasi pada suatu kawasan.

Selain di dekat pantai, daerah Jambi juga dilewati aliran sungai besar Batanghari, yang menghubungkannya dengan daerah Minangkabau di bagian hulu, yang merupakan daerah dataran tinggi subur dan padat penduduk, serta penghasil emas, lada dan lain-lain. Dalam hal ini besar kecilnya volume perdagangan di Jambi sangat dipengaruhi banyak atau sedikitnya kedatangan pedagang dari Minangkabau.  

Struktur yang Mengubah

Rivalitas Jambi – Johor dalam memperebutkan hegemoni di Selat Malaka ditandai dengan politik aliansi yang jalankan oleh pihak Jambi maupun Johor dengan pihakpihak lain yang dinilai akan menguntungkan bagi mereka, selain itu sekaligus untuk menakuti phak lawan. Dalam hal ini Jambi beraliansi dengan Palembang dan Mataram. Jambi dan Palembang adalah daerah vazal dari Mataram. Di pihak lain Johor berusaha mendekati VOC, guna mengantisipasi adanya serangan gabungan dari Jambi Palembang dan Mataram. Wujud konflik juga terlihat dari perebutan daerah Tungkal, yang berhasil dimenangkan oleh pihak Johor. Di tengah konflik yang makin meruncing beberapa kali ditempuh upaya damai dengan cara manjadikan VOC sebagai mediator (Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500 – 1900, Gramedia, 1999 : 111-112).

Cara lain yang ditempuh adalah dengan cara aliansi perkawinan, antara Raja Muda Johor putera Sultan Hammat Syah (1613 – 1623) dengan puteri Jambi, puteri Pangeran Ratu, yakni pangeran Dipati Anom. Akan tetapi adanya perlakuan yang tidak baik oleh pihak Johor terhadap puteri Jambi, yakni berupa tindakan mengawinkan Raja Muda Johor dengan Putri Laksamana Tun Abdul Jamil, serta perlakukan yang melarang kedatangan putri Jambi ke Johor yang diikuti oleh pemutusan hubungan perkawinan ( D.G.E. Hall,  Sejarah Asia Tenggara,  Penerbit Usaha Nasional, 1988 : 316), dinilai oleh pihak Jambi sebagai aib besar dan pengkhianatan yang tidak bisa lagi ditolerir.

Karena itu Pangeran Ratu bersumpah untuk menuntut balas atas perlakuan Johor terutama Sultan Abdul Jalil Syah III dan Laksamana Tun Abdul Jamil. Dalam konteks strukturisme, Pangeran Ratu beserta segenap pendukungnya adalah agency yang enabling karena dia mempunyai kemampuan (power) untuk mereproduksi maupun mentranformasi struktur sosial, sekaligus juga kemampuan untuk bertindak atas nama yang lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu (Christopher  Lloyed, The Structures of History. Cambridge Massachusette Blakcwell Phublishers, 1993, 93-95).

Perubahan Sosial

Perang Jambi – Johor yang terjadi tahun 1673, berhasil dimenangkan oleh Jambi. Dalam perang itu Jambi berhasil membawa 3500 tawanan serta harta rampasan yang banyak.  Namun dalam perang yang terjadi enam tahun kemudian, pihak Jambi menderita kekalahan sehingga terpaksa membayar 3000 rijkdalders uang tunai, menyerahkan 3 kati emas dan dua pucuk meriam logam (Zakaria, Hubungan Jambi – Johor Abad ke 17. Makalah. Yayasan Warisan Johor Malaysia, 2010). Akibat kekalahannya dengan Johor Jambi kehilangan posisinya sebagai pelabuhan lada utama di pesisir timur Sumatera (Elsbeth Locher Scholten, Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial, Banana-KITLV, 2013 : 44-45).

Terjadinya perpecahan internal semakin memperlemah kerajaan. Pada tahun 1688 kesultanan Jambi terpecah menjadi kesultanan hulu dan hilir. Kendati disatukan kembali pada tahun 1720 namun kejayaan yang dulu tidak pernah kembali. Seiring dengan melemahnya otoritas kesultanan suku orang laut yang semula dapat dikendalikan dan dimanfaatkan sebagai pasukan Sultan untuk menjaga supremasi perdagangan di selat Malaka, sekarang beralih sebagai bajak laut ( Lindayanty, 2013 : 75), yang sering mengganggu kegiatan perdagangan Kondisi ini menyebabkan enggannya para pedagang Minangkabau untuk membawa dagangannya ke Jambi, sebaliknya membawa ke tempat lain yang mereka keuntungan tertinggi (Elsbeth Locher Scholten, 2013 : 44).

Selain itu kelebihan produksi lada pada kurun waktu yang sama telah menyebabkan para petani lada beralih menanam padi dan kapas, serta menjadi penambang emas dimana Sultan karena otoritasnya yang lemah hanya mendapat sedikit keuntungan. (Lindayanti, 2013 : 76).

Menurut Leirissa (Metodologi Strukturis Dalam Ilmu Sejarah. Universitas Indonesia, 1999 : 81), teori Collective Action dapat dipakai apabila unsur sruktur sosial yang constraining, serta agency yang enabling terpenuhi. Berdasarkan pola tersebut maka tindakan Johor yang menikahkan raja muda dengan putri Laksamana Tun Abdul Jamil, serta tindakan Johor yang melarang kedatangan Putri Jambi yang berstatus istri Raja Muda, dan diikuti pula dengan tindakan pemutusan hubungan perkawinan, adalah tindakan melawan adat yang mendatangkan aib serta penghinaan terhadap Jambi.

Tindakan itu dinilai pihak Jambi sebagai tindakan yang melampaui batas kepatutan sehingga menyebabkan konflik berubah menjadi perang terbuka dalam skala konflik tertinggi tertinggi dari segi hubungan kedua kerajaan.

Penutup

Konflik Jambi – Johor adalah persaingan dua kerajaan tersebut dalam memperebutkan hegemoni di kawasan Selat Malaka. Secara struktural Selat Malaka merupakan jalur pelayaran yang sangat penting karena merupakan penghubung pelayaran niaga internasional yang membentang mulai dari Laut Merah dan Teluk Persia, Lautan Hindia dan Laut Cina Selatan, serta laut-laut Nusantara lainnya.

Konflik antara keduanya akhirnya berlanjut menjadi serangkaian perang terbuka, yang terjadi dalam rentang waktu 1667 hingga 1679. Peperangan terjadi secara berulang dengan kemenangan yang silih berganti oleh masing-masing pihak. Namun kekalahan Jambi dalam perang tahun 1679 telah mengakibatkan perubahan sosial pada kesultanan Jambi.

Kekalahan dalam perang telah menyebabkan Jambi kehilangan posisinya sebagai pelabuhan lada utama di Pantai Timur Sumatra. Kekalahan dalam perang juga menyebabkan melemahnya otoritas kesultanan dalam berbagai hal. Beberapa di antaranya adalah ketidakmampuan kesultana untuk mengakomodir suku Orang Laut sehingga peran mereka berubah dari semula sebagai pasukan kesultanan menjadi bajak laut yang menggangu aktifitas perdagangan.

Lemahnya otoritas terlihat dari ketidakmampuan sultan dalam mengendalikan aktivitas ekonomi di daerah hulu. Banyak di antara petani lada yang mengalihkan aktifitasnya pada penambangan emas, sementara sultan hanya mendapat sedikit sekali keuntungan karena panambang dan pedagang emas tidak menjualnya ke Jambi, melainkan ketempat lain yang dinilai mereka lebih menguntungkan.

Keengganan mereka untuk datang ke Jambi sebagian disebabkan keberadaan bajak laut yang akan merugikan mereka. Dalah hal causal factor adanya tindakan Johor yang menghalangi kedatangan putri Jambi sebagai selaku istri raja muda Johor untuk datang ke Johor serta memutus hubungan perkawinan, merupakan causal factor dari perang terbuka yang berdampak pada perubahan – perubahan di atas.

*Penulis merupakan Dosen FKIP Universitas Batanghari. Tulisan di atas merupakan penelitian penulis mengenai Perang Jambi – Johor dalam bingkai metodologi strukturis (dengan metodologi constraining, agent of change, dan enabling). Pertama kali terbit di Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, Jambi, Vol.15 No. 3 Tahun 2015. Pemuatan di sini bertujuan memasyarakatkan literatur-literatur tentang Jambi. Tulisan di atas perlu dibaca secara cermat, sesuai konteks tahun diterbitkan seraya menimbang pelbagai kajian dan publikasi dengan tema serupa lainnya yang terbit semasa atau hingga sekarang. Redaksi melakukan penyuntingan seperlunya.


Tag : #Johor #Jambi #Malaka #Kesultanan Jambi #Suku Orang Laut



Berita Terbaru

 

Masjid Tua
Senin, 21 Mei 2018 16:39 WIB

Masjid Batu Peninggalan Sayyid Idrus di Seberang Kota Jambi


Kawasan Seberang Kota Jambi dikenal luas sebagai wilayah kampung tradisional Melayu Jambi. Di wilayah ini pula berdiri beberapa pesantren tua dan sisa

 

Senin, 21 Mei 2018 14:28 WIB

Sekda Tanggapi Kabar Monopoli Bank Jambi di Pasar Angso Duo Baru


Kajanglako.com,  Jambi - Terkait beredar kabar di masyarakat bahwa pihak Bank Jambi disebut memonopoli PT EBN, dalam pengelolaan kredit tokok dan

 

Senin, 21 Mei 2018 14:21 WIB

Masalah Pemindahan Pedagang Angsoduo, Ini Kata Sekda Dianto


Kajanglako.com, Jambi - Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M Dianto angkat bicara terkait permasalahan pemindahan pedagang Pasar Angso Duo lama ke Pasar

 

Senin, 21 Mei 2018 14:13 WIB

Hingga Pendaftaran Tutup, Hanya Satu Nama Mencalonkan Jadi Ketua KNPI Bungo


Kajanglako.com, Bungo - Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bungo, siap menggelar Musyawarah Daerah (Musda)

 

Senin, 21 Mei 2018 13:58 WIB

Shoft Lounching Kantor Imigrasi, Bupati Bungo: Warga Urus Paspor Lebih Mudah


Kajanglako.com, Bungo - Bupati Bungo, H Mashuri, secara resmi melaksanakan Soft Launching Kantor Imigrasi Kabupaten Bungo, Senin 21 Mei 2018.  Dengan