Selasa, 17 Juli 2018


Senin, 19 Februari 2018 18:05 WIB

Kesultanan Jambi dalam Genggaman VOC

Reporter : Redaksi
Kategori : Jejak

ilustrasi

Oleh: Hartono Margono*

Sungai Batanghari merupakan sungai yang terkenal di wilayah Jambi. Sungai ini merupakan sungai yang bermuara di selat Pulau Berhala yang berbatasan dengan Selat Malaka. Selat Malaka merupakan selat yang sejak dahulu merupaka selat yang ramai dikunjungi oleh para pelaut dan saudagar yang menghubungkan daerah timur seperti Cina dan Wilayah Barat seperti, India, Timur Tengah, Afrika dan juga Eropa.



Hal ini telah dicatat oleh seorang Pendeta Budha yang terkenal dengan catatan perjalanannya I-tsing, yang mana catatan perjalanannya menceritakan bagaimana bandar-bandar di selat malaka begitu ramai dengan para pelaut dan saudagar yang berdatangan dari wilayah India, Arab dan Cina. Salah satu pelabuhan yang ramai adalah pelabuhan Melayu Jambi yang terletak di aliran sungai Batang hari yang bermuara di selat pulau berhala dan selat malaka. Di sepanjang selat malaka tumbuh kota-kota yang kaya, Pelabuhan melayu Jambi menjadi titik destinasi pelabuhan transito yang ramai bagi para pelaut dan saudagar yang menunggu datangnya musim angin baik ke timur maupun ke barat, pelabuhan melayu Jambi menjadi pelabuhan yang memegang kunci pelayaran di masanya.

Pada masanya kemampuan pelaut Melayu begitu terkenal hal ini yang menyebabkan bangsa melayu bertemu dengan berbagai macam perabadan yang mendukung suatu transformasi kultural dari yang bersifat kesukuan mengarah pada suatu formasi kekuasaan yang terbentuk dalam sebuah kerajaan, hal ini juga terbentuk di wilayah Jambi, khususnya kerajaan Islam yang terbentuk dalam kesultanan Jambi.

Secara historis Jambi memulai era kesultanan sejak tahun 1500-1515, yang ditandai dengan masuknya raja kerajaan Jambi ke agama Islam pada masa pemerintahan orang Kayo Hitam, yang merubuah struktur kerajaan  dan memberi maklumat agar penduduk Jambi juga memeluk agama Islam. Perubahan penyebutan raja dari "Panembahan" menjadi "Sultan".

Pemerintahan diatur dalam Undang-undang yang diberi nama "Pucuk Undang nan Delapan", dimana dalam undang-undang itu memadukan antara adat dan syariat islam dalam peengaturan ketatanegaraan. Hal ini tercermin dalam suatu pepatah yang terkenal ditengah masyarakat Jambi. dimana disebutkan dalam bahasa lokal : Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah. Dengan demikian dapat diartikan begitu kentalnya hubungan antara adat dan syariat islam. Pada masa-masa inilah muncul kekuatan ulama sebagai pemangku kehidupan beragama.

Pertemuan dengan Belanda terjadi di tahun 1615, setelah Jambi secara resmi  melaui maklumat Sultan Kedak (Sultan Abdul Kahar 1915-1943) yang mendeklarasikan wilayahnya sebagai satu kesatuan yang berbentuk kesultanan. Rombongan Belanda pertama kali datang ke Kesultanan Jambi dipimpin oleh Abraham Strek dengan membawa dua kapal Belanda yang bernama Wapen Amsterdam dan Middelburg. Abraham Strek kemudian meminta izin untuk mendirikan kantor dagang pada tahun yang sama, satu tahun setelah pertemuannya barulah ia mendirikan kantor dagang, dan kemudian berdasarkan izin yang diperoleh perwakilan Belanda mendapatkan izin untuk mendirikan kantor dagang Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) diwilayah Muara Kumpeh.

Dikarenakan sulitnya mendapat kayu dan lada dari masyarakat, kemudian VOC menutup kantor daganganya di tahun 1625 dan kemudian membukanya kembali di tahun 1936. Pembukaan ini tidaklah tanpa penyebab. Dengan sikapnya yang ingin menguasai Jambi, Belanda ingin mengambil kesempatan dengan memanfaatkan perselisihan antara kesultanan Jambi dengan Kesultanan Johor.  Pada fase kedua ini kantor dagang VOC di Jambi dipimpin oleh Hendrik van Gont, yang pada tahun 1642, melancarkan kegiatan politik adu domba dengan menyatakan bahwa Sultan Jambi melakukan hubungan terhadap Sultan Agung dari Mataram. Oleh karena Sultan Agung adalah musuh VOC maka VOC akan mengangkat senjata terhadap Kesultanan Jambi, yang masa itu kantor dagang Belanda di Jambi dipimpin oleh Antonie van Diemen.

Di masa pemerintahan Sultan Agung (Sultan Abdul Jalil) terpaksa melakukan kerjasama dengan Belanda di bawah pimpinan Anries Dogart Ploeg tahun 1943. Pada masa selanjutnya di tengah perselisihan antara Jambi-Johor, Jambi membutuhkan bantuan, terjalinlah kerjasama antara Kesultanan Jambi dengan Belanda melaui VOC.

Kerjasama ini tidak hanya di bidang perdagangan, tetapi juga terjalin dalam bidang pemerintahan. Hal ini yang menyebabakan turut campurnya VOC dalam pemerintahan kesultanan Jambi. Pecahnya perang antara Jambi-Johor terjadi di tahun 1667, yang ketika itu  Jambi mengalami kemenangan atas bantuan VOC. Maka dari itu VOC melalui konsul dagangnya yang dipimpin oleh Sybrand Swart, meminta imbalan atas bantuan yang telah diberikan tersebut.

Namun Sultan Jambi yang saat itu dipimpin oleh Sultan Abdul Mahji yang terkenal dengan Sultan Sri Ingalogo (1665-1690) melakukan penolakan dan menyerang kantor dagang Belanda dan berhasil membunuh Sybrand Swart, sehingga ketidakpuasan Belanda ini berujung pada penangkapan sultan pada tahun 1690 dan sultan di buang ke Batavia.

Seharusnya pengganti Sultan Ingalogo adalah putra mahkotanya yaitu Raden Tyulip (Raden Julat). Namun dengan politiknya Belanda mengangkat Raden Dipati Cakra Negara Menjadi sultan dengan sebutan Kiai Gedeh. Hal ini menyebabkan Raden Tyulip dan Kiai Singa Patih keluar dari Kerajaan dan melakukan hubungan dengan kerajaan Pagar Uyung. Bantuan pagur uyung pada akhirnya berhasil membatu Raden Tyulip mendirikan pemerintahan di pengasingan, sehingga Raden Singa Tyulip  mendirikan pemerintahan di Mangunjayo dengan gelar Sunan Sri Maharaja Batu dan juga biasa disebut Sunan Suto Ingalogo dan Saudaranya Kiai Singa Patih mendirikan pemerintahannya di Bukit Serpeh dengan Gelar Sunan Abdurrahman.

Pada tahun 1740, terjadi perdamaian antara Sultan Sunan Suto Ingalogo dengan Kiai Gedeh namun pada kenyataannnya perdamaian yang diharapkan dan mengembalikan sultan Suto Ingalogo menjadi Sultan Jambi yang sah malah membawa sultan Suto Ingalogo ditangkap Belanda dan diasingkan ke Batavia. Kiai Gedeh, yang digantikan oleh Sunan Suto Ingalogo kembali memimpin Jambi hingga tahun 1740 dan digantikan Sultan Sri Ingalogo sebagai pewaris tahta dari Sunan Suto Ingalogo.

Dua tahun di bawah kepemimpinannya Sri Ingalogo berhasil menutup kantor dagang VOC di Jambi. Kesultanan Jambi terus berkuasa sebagai kesultanan yang merdeka dan turut membantu Kesultanan Palembang dalam melawan Belanda. Hingga memasuki pertengah Abad ke-19 malapetaka itupun datang dan berhasil menjatuhkan pemerintahan Kesultanan Jambi di bawah kekuasaan Belanda.

*Tulisan di atas diambil dari bagian karya Hartono Margono, berjudul Sejarah Sosial Jambi: Jambi Sebagai Kota Dagang, Depdikbud, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumntasi Sejarah Nasional Jakarta, 1984. Pemuatan di sini oleh redaksi bertujuan memasyarakatkan literatur-literatur tentang Jambi. Tulisan di atas perlu dibaca secara cermat, sesuai konteks tahun diterbitkan seraya menimbang pelbagai kajian dan publikasi dengan tema serupa lainnya yang terbit semasa atau setelahnya.   


Tag : #Batavia #Sultan Jambi #Sri Ingalogo #VOAC di Jambi #Kiai Gedeh #Sumatra #Nusantara



Berita Terbaru

 

Pelecehan Seksual
Selasa, 17 Juli 2018 15:38 WIB

Raba Bagian Sensitif IRT, Pria Lembah Masurai Diamankan Polisi


Kajanglako.com, Merangin - JU (48) warga Durian Mukut, Kecamatan Lembah Masurai, Senin (16/7) diamankan Polsek Lembah Masurai.    JU yang kesehariannya

 

MTQ ke-48 Provinsi Jambi
Selasa, 17 Juli 2018 12:13 WIB

Antisipasi Demam Berdarah, Semua Pemondokan Kafilah Difogging


Kajanglako.com, Batanghari - Untuk mengantisipasi serangan nyamuk deman berdarah, sebelum kedatangan para kafilah MTQ tingkat Provinsi Jambi ke-48, sejumlah

 

Selasa, 17 Juli 2018 11:03 WIB

Solar Berceceran di Ujung Jalur Tiga Bangko, Sejumlah Pengendara Terjatuh


Kajanglako.com, Merangin - Nahas dialami sejumlah pengendara motor di ujung jalur tiga, kota Bangko, Selasa (17/7) pagi ini. Akibat ceceran BBM jenis solar

 

Senin, 16 Juli 2018 21:34 WIB

PAW Hasan Ibrahim Sebagai Anggota DPRD Provinsi Telah Diusulkan ke KPU


Kajanglako.com, Jambi - DPW PPP Provinsi Jambi telah mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Hasan Ibrahim sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi.   Dari

 

Pemilu 2019
Senin, 16 Juli 2018 21:00 WIB

Daftarkan 34 Bacaleg ke KPU Sarolangun, PPP Targetkan Kursi Ketua DPRD


Kajanglako.com, Sarolangun - Memasuki H-2 penutupan pendaftaran Bakal Calon Legislatif, PPP merupakan partai perdana yang melakukan penyalinan softcopy