Senin, 25 Maret 2019

Senin, 19 Februari 2018 10:49 WIB

Peran Publik Perempuan

Reporter :
Kategori : Perspektif

Ilustrasi. Kongres Perempuan Indonesia III (25-28 Juli 1938)

Oleh: Yudi Latif*

Saudaraku, kita harus menghentikan kecenderungan untuk senantiasa menjadikan luar negeri sebagai pusat teladan. Dalam hal jejak langkah perempuan di ruang publik, Indonesia sesungguhnya berada di garis perintis, bahkan mendahului negara-negara termaju sekalipun.



Sejak zaman prakolonial, telah tampil tokoh-tokoh perempuan sebagai pemimpin politik dan pemerintahan di berbagai kerajaan di seantero nusantara. Sebutlah, Ratu Sinuhun di Palembang, Dayang Lela di Kalimantan Barat, Daeng Pasuli, Adi Matanang, Siti Aisya, dan I Madina Daeng Bau dari Sulawesi Selatan, We Tanri Ole dari Ternate, Ratu Nur Ilah, Ratu Nahrasiyah, Laksamana Keumalahayati, dan Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah. Kemudian, Sultanah Nurul Alam, Inayat Syah, Kamalat Syah dari Aceh, Ratu Shima (Kalingga), Pramodhawardhani (Mataram Kuno), Tribhuwanattunggadewi (Majapahit), Ratu Kalinyamat (Jepara) dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, Ratu Dewata, Ratu Sakti dan Ratu Nilakendra (Pakuan) dari Jawa Barat.

Dalam gerakan “nasionalisme purba” (archaic nationalism), yang muncul sebagai reaksi perlawanan tradisional terhadap kolonialisme secara lokal dan sporadis, tokoh perempuan juga tampil. Sebutlah nama Cut Nyak Dhien dan Cut Meutia dari Aceh, Martha Christina Tiahahu dari Maluku, Nyi Ageng Serang dari Jawa Tengah.

Dalam gerakan “nasionalisme tua” (proto-nationalism), sebagai manifestasi kesadaran emansipasi modern dalam bingkai ethno-nationalism, tokoh perempuan juga hadir. Sebutlah nama Raden Ajeng Kartini di Jawa Tengah, Raden Dewi Sartika di Jawa Barat, Maria Walanda Maramis dari Sulawesi Utara, Hajjah Rangkayo Rasuna Said dari Sumatra Barat.

Dalam gerakan “nasionalisme modern”, sebagai manifestasi transformasi kesadaran dari ethno-nationalism menuju civic nationalism dalam bingkai kebangsaan Indonesia, tokoh perempuan juga berkiprah. Salah satu tokoh terpenting dari Sumpah Pemuda adalah Siti Soendari, perwakilan dari Poeteri Indonesia.

Siti Soendari terkenal karena komitmen kebangsaannya. Selama mengikuti Kerapatan Besar Pemuda Indonesia (KBPI) II, 28 Oktober 1928, ia belum bisa mengemukakan pandangannya dalam bahasa Indonesia. Namun, selang dua bulan sejak peristiwa itu, ia secara heroik sanggup berpidato dalam bahasa Indonesia pada Kongres Perempuan Indonesia, 22-25 Desember 1928. Dalam pidatonya, ia mengajak kaum perempuan untuk menjadi bagian dari gerakan kesadaran keindonesiaan.

''Sebeloem kami memoelai membitjarakan ini, patoetlah rasanja kalau kami terangkan lebih dahoeloe, mengapa kami tidak memakai bahasa Belanda atau bahasa Djawa. Boekan sekali-kali karena kami hendak merendah-rendahkan bahasa ini, atau mengoerang-ngoerangkan harganja. Itoe sekali-kali tidak. Tetapi barang siapa diantara toean jang mengoendjoengi kerapatan pemoeda di Kota Djacatra (Betawi), jang diadakan beberapa boelan jang laloe atau setelah membatja poetoesan kerapatan jang terseboet, tentoe masih mengingat akan hasilnja, jaitu hendak berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia, hendak bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia, dan hendak mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

Oleh karena jang terseboet inilah maka kami sebagai poetri Indonesia jang lahir dipoelau Djawa jang indah ini berani memakai bahasa Indonesia di moeka rakjat kita ini. Boekankah kerapatan kita kerapatan Indonesia, ditimboelkan oleh poetri Indonesia dan dioentoekkan bagi seloeroeh kaoem istri dan poetri Indonesia, beserta tanah toempah darah dan bangsanja.”

Akhirnya, ketika bangsa Indonesia mulai menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan dalam rangka mewujudkan Negara Republik Indonesia, tokoh-tokoh perempuan juga turut serta. Dalam membincangkan dasar negara (Pancasila) dan rancangan konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) di BPUPK setidaknya ada dua wakil perempuan; Ny Maria Ulfa Santoso dan Ny RSS Soenarjo Mangoenpoespito.

Dengan bukti-bukti yang begitu meyakinkan tentang peran publik perempuan dalam lintasan panjang sejarah Indonesia, istilah founding fathers tidaklah tepat digunakan dalam kosa kata politik Indonesia. Istilah itu barangkali cocok digunakan di negara semacam Amerika Serikat, yang dalam sejarah politiknya cenderung bersifat maskulin. Hak pilih perempuan di negara tersebut baru diakui setelah Perang Dunia II.

Karena political correctness dalam konteks kesetaraan gender di Indonesia telah memiliki landasan historis yang kuat maka gerakan perempuan di Indonesia mestinya tidak perlu berkiblat ke negara-negara lain. Kepeloporan dan kebaikan itu tidak selalu ada di luar, tetapi juga bisa ditemukan dalam negeri kita sendiri. Indonesia tidak selalu menjadi pengekor, tapi juga bisa menjadi teladan bagi yang lain.

Masalahnya, Indonesia kerap kali bisa memelopori dan memulai dengan baik, namun sering tak mampu merawat dan mengembangkan warisan-warisan terbaiknya. Akibatnya, sesuatu yang semua kita rintis dalam perkembangan lebih lanjut justru kita pandang sebagai sesuatu yang asing.

Apa yang harus dilakukan oleh gerakan-gerakan perempuan di Tanah Air bukanlah sekadar menuntut peran, tetapi membuktikan kemampuan dirinya, seperti jalan yang telah ditempuh oleh tokoh-tokoh perempuan Indonesia di masa lampau. Di dalam pembuktian diri, diskriminasi pada akhirnya akan meleleh.

*Yudi Latif, Ph.D. merupakan Kepala Pelaksana Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Pemikirannya dalam bidang keagamaan dan kenegaraan tersebar di berbagai media, salah satunya dituangkan dalam buku "Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila". Esai ini (oleh penulis disebut makrifat pagi) pertama kali diunggah di laman facebook pribadinya, 19 Februari 2018. Pemuatan esai ini atas izin yang bersangkutan.


Tag : #nasionalisme modern #nasionalisme purba #Peran Perempuan Indonesia



Berita Terbaru

 

Senin, 25 Maret 2019 18:13 WIB

Ikut Nyaleg, Ayu Wahyuni Ingin Perempuan Punya Kualitas dan Daya Hidup


Kajanglako.com, Muaro Jambi - Muda, ramah, murah senyum dan bersahaja, itulah kesan yang terlihat ketika bertemu muka dengan Ayu Wahyuni S.Sos, salah satu

 

Senin, 25 Maret 2019 17:26 WIB

Petugas Damkar Sarolangun Pamerkan Kebolehan Padamkan Api


Kajanglako.com, Sarolangun - Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Senin pagi, menggelar apel kegiatan Hari Ulang Tahun Ke-100 Pemadam Kebakaran di Lapangan

 

Senin, 25 Maret 2019 17:25 WIB

Bawaslu Sarolangun Tolak Gugatan Saihu Cs


Kajanglako.com, Sarolangun - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sarolangun  menggelar sidang ajudikasi 5 Anggota DPRD Sarolangun yang dicoret dari

 

Senin, 25 Maret 2019 16:12 WIB

Serahkan SK CPNS Merangin, Al Haris: Paling Cepat Pindah 11 Tahun Mengabdi


Kajanglako.com, Merangin - Bupati Merangin, Al Haris menyerahkan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada 247 orang yang dinyatakan lulus

 

Senin, 25 Maret 2019 16:11 WIB

Disnakertrans Bungo Rekrut ABK Kapal Pesiar, Ini Syarat-syaratnya


Kajanglako.com, Bungo - Dinas Nakertrans Bungo memberikan kesempatan bagi pencari kerja yang ada di Kabupaten Bungo. Mengajak untuk bergabung di PT Vanda