Kamis, 21 Februari 2019


Rabu, 14 Februari 2018 12:08 WIB

Soal 'Uang Ketok Palu', Zola Perintahkan Erwan Koordinasi dengan Asrul

Reporter : Ahmad Riki S
Kategori : Berita Hukrim

Gubernur Jambi, Zumi Zola/ foto: dok kajanglako.com

Kajanglako.com, Jambi - Banyak fakta yang terungkap dalam sidang perdana kasus dugaan suap RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018, di Pengadilan Tipikor Jambi, Rabu (14/2), dengan terdakwa Erwan Malik, Arfan dan Saipudin.

Dalam materi dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, terkuak jika Gubernur Jambi, Zumi Zola memerintahkan Erwan Malik yang saat itu menjabat Plt Sekda Provinsi untuk menindaklanjuti permintaan “uang ketok palu” dari Anggota DPRD.



Cerita bermula, Erwan Malik saat itu melaporkan permintaan “uang ketok palu” kepada Zola selaku Gubernur Jambi, lalu Zola memerintahkan Erwan untuk berkoordinasi dengan Asrul Pandapotan Sihotang yang merupakan orang kepercayaan Zola.

Selanjutnya sekitar akhir bulan Oktober 2017 atau awal bulan November 2017, Erwan Malik  bersama dengan Amidy (Kepala Perwakilan Provinsi Jambi di Jakarta) bertemu dengan Asrul di East Mall Grand Indonesia, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Asrul  menyampaikan bahwa terkait permintaan “uang ketok palu” dari anggota DPRD Provinsi Jambi dan permintaan proyek dari pimpinan DPRD Provinsi Jambi. Zola telah menyetujuinya termasuk jabatan Plt sebagai Kadis PUPR yang dijabat oleh terdakwa Arfan dan jabatan Plt sebagai Sekda Provinsi Jambi yang dijabat oleh Erwan Malik tetap akan dipertahankan.

Setelah pertemuan dengan Asrul, terdakwa Arfan bersama Erwan  menemui Cornelis Buston, Ketua DPRD Provinsi Jambi di ruang kerjanya dan menyampaikan bahwa “uang ketok palu” untuk anggota DPRD Provinsi Jambi terkait dengan persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 akan diberikan pada hari Senin, dan hal itu disetujui oleh Cornelis Buston.

Saipudin dan Arfan Pengumpul Uang

Pada hari Jumat tanggal 24 November 2017, Arfan dan Saipudin selaku Asisten III (Bidang Administrasi Umum) Setda Provinsi Jambi diperintahkan oleh Erwan Malik agar segera mencarikan uang sejumlah Rp 5 miliar untuk diberikan kepada 50 anggota DPRD Provinsi Jambi dengan nilai Rp 100 juta per anggota.

Menindaklanjuti perintah Erwan, Saipufin meminta uang dari dinas-dinas di lingkungan Provinsi Jambi yang seluruhnya terkumpul sebesar Rp 77 juta, sedangkan Arfan meminta bantuan Joe Fandy Yoesman alias Asiang serta Ali Tonang alias Ahui (kontraktor yang mendapat pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Jambi), dan Ahui menyanggupi untuk menyediakan uang sesuai permintaan terdakwa Arfan. (kjcom)


Tag : #KPK #Zola #Korupsi #OTT



Berita Terbaru

 

Kamis, 21 Februari 2019 21:35 WIB

Peringati HPSN, Wabup Robi dan Kapolres Pungut Sampah di Pasar Induk


Kajanglako.com, Tanjung Jabung Timur - Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), Wakil Bupati Tanjabtim Robby Nahliansyah dan Kapolres Tanjabtim

 

Rakernas APPSI
Kamis, 21 Februari 2019 17:53 WIB

Rakernas APSI Bersama Wapres JK, Fachrori Tekankan Pengembangan Produk Lokal


Kajanglako.com, Jambi - Gubernur Jambi, Fachrori Umar, menekankan pengembangan produk unggulan daerah se-Provinsi Jambi dalam menyongsong kerjasama antar

 

Kamis, 21 Februari 2019 17:51 WIB

Hadiri Sertijab DWP BPKP Provinsi Jambi, Ini Pesan Neta Dianto


Kajanglako.com, Jambi - Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jambi, Neta Aryani Dianto, menghadiri Sertijab DWP BPKP Perwakilan Provinsi Jambi. Sertijab

 

Kamis, 21 Februari 2019 17:50 WIB

PDAM Batanghari Putus 328 Sambungan Pelanggan yang Menunggak Pembayaran


Kajanglako.com, Batanghari – Sekitar 328 Sambungan Rumah (SR) air bersih diputus oleh PDAM Tirta Batanghari. Direktur utama PDAM Batanghari, Abu

 

Kamis, 21 Februari 2019 17:49 WIB

Pemkab Tanjabbar Dorong Kemandirian Kepala Sekolah Melalui Forum KKKS


Kajanglako.com, Jambi – Perhatian Tanoto Foundation terhadap dunia pendidikan di Provinsi Jambi terus berlanjut melalui program STEP (School Transition