Sabtu, 19 Januari 2019


Jumat, 09 Februari 2018 20:08 WIB

Pengacara Buat Pernyataan Mengejutkan, Klaim Zola Korban Pemaksaan Dewan

Reporter : Redaksi
Kategori : Berita Nasional Hukrim

Zola saat menjalani pemeriksaan di KPK/ foto: Riki Ahmad

Kajanglako.com, Jakarta – Pernyataan mengejutkan dilontarkan Kuasa Hukum Zumi Zola, Muhammad Farizi, yang mengklaim jika kliennya menjadi korban pemaksaan pada kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018.

"Saat pembahasan RAPBD, sebagian dari Anggota DPRD menghendaki memasukkan beberapa proyek yang tidak terdapat di dalam RAPBD Provinsi Jambi. Melihat hal tersebut, Zumi Zola selaku Gubernur dan beberapa pejabat Pemprov Jambi tidak setuju dengan keinginan Anggota DPRD, mengingat perubahan tersebut akan melanggar aturan. Sehingga, pembahasan RAPBD tersebut menjadi berlarut-larut," paparnya, dalam press release di Jakarta, Jumat (9/2).



Lalu, lanjutnya, Zola melaporkannya kepada Koordinator KPK Wilayah Sumatera, Choky yang sempat berkunjung ke Jambi. Dalam kesempatan tersebut, kliennya memohon didatangkan Tim KPK yang lebih besar untuk memberikan penyuluhan di Jambi, mengingat kala itu sedang ada tarik-menarik pembahasan RAPBD 2018.

"Permintaan itu direalisasikan dengan datangnya Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, pada bulan November 2017. Pada kesempatan itu, Laode syarif sempat menyindir Ketua DPRD Jambi, agar DPRD tidak mempersulit dalam pembahasan RAPBD," ungkap Farizi.

Menurutnya, kasus ini bermula dari upaya pemaksaan yang diistilahkannya dengan "uang ketok" dari oknum-oknum DPRD. Caranya, mengancam tak menghadiri Rapat Paripurna Pengesahan RAPBD Jambi 2018.

"Permintaan 'uang ketok' tersebut oleh Zola bersama pejabat-pejabat pemerintah daerah terkait disepakati untuk ditolak. Akan tetapi, oknum DPRD tetap memaksa dan mengancam tidak akan menyetujui persetujuan RAPBD. Dengan begitu, unsur pemaksaan tersebut tetap dipenuhi," ujarnya.

Karena itu, menurutnya lagi, Zola cuma menjadi korban pemaksaan. Dia pun meminta rekan-rekan pejabat Pemprov Jambi dapat menjelaskan dengan sejujur-jujurnya di hadapan penyidik KPK tentang tindakan pemaksaan dari oknum DPRD untuk mendapatkan persetujuan RAPBD.

"Dalam kasus ini, rekan-rekan Pemerintah Provinsi Jambi murni merupakan korban pemaksaan, bukan karena ada niat untuk ikut mencari keuntungan pribadi dari tindakan pemaksaan ini, dengan harapan agar dapat dimohonkan hukuman yang seringan-ringannya," terangnya. (kjcom)

Sumber: Rilis.id


Tag : #KPK #Zola #Korupsi #Gratifikasi #Suap RAPBD



Berita Terbaru

 

Jumat, 18 Januari 2019 20:15 WIB

Kunker ke Kerinci, Fachrori Bicara Pentingnya Pendidikan dan Kesehatan


Kajanglako.com, Jambi - Plt Gubernur Jambi, Fachrori Umar, menyampaikan pesan pentingnya pendidikan dan kesehatan menjelang pelaksanaan ibadah Salat Jumat

 

Jumat, 18 Januari 2019 19:55 WIB

Penuhi Panggilan Bawaslu, Sutan Adil Menolak Disebut Diperiksa


Kajanglako.com, Jambi – Kasus pembagian Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang diduga dijadikan jualan politik oleh lima Caleg Gerindra, termasuk

 

Warga Tenggelam
Jumat, 18 Januari 2019 17:52 WIB

Petani yang Terseret Arus di Sungai Tembesi Ditemukan Tewas


Kajanglako.com, Merangin - Sarmidi (35), warga Desa Rantau Panjang, Kecamatan Muara Siau yang terseret arus sungai Tembesi pada Rabu (16/1) lalu, berhasil

 

Jumat, 18 Januari 2019 13:30 WIB

SK Pemberhentian Zola sebagai Gubernur Sudah Diteken Presiden


Kajangalako,com. Jambi - SK pemberhentian Zumi Zola sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 akhirnya ditandatangani Presiden RI, Joko Widodo. Kabar ini

 

Jumat, 18 Januari 2019 11:33 WIB

Jualan Sabu, Pegawai Honorer Ditangkap saat Menunggu Pembeli


Kajanglako.com, Merangin - Satresnarkoba Polres Merangin kembali berhasil mengamankan seorang pelaku penyalahgunaan Narkotika. Kali ini seorang pegawai