Rabu, 17 Oktober 2018


Jumat, 09 Februari 2018 20:08 WIB

Pengacara Buat Pernyataan Mengejutkan, Klaim Zola Korban Pemaksaan Dewan

Reporter : Redaksi
Kategori : Berita Nasional Hukrim

Zola saat menjalani pemeriksaan di KPK/ foto: Riki Ahmad

Kajanglako.com, Jakarta – Pernyataan mengejutkan dilontarkan Kuasa Hukum Zumi Zola, Muhammad Farizi, yang mengklaim jika kliennya menjadi korban pemaksaan pada kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018.

"Saat pembahasan RAPBD, sebagian dari Anggota DPRD menghendaki memasukkan beberapa proyek yang tidak terdapat di dalam RAPBD Provinsi Jambi. Melihat hal tersebut, Zumi Zola selaku Gubernur dan beberapa pejabat Pemprov Jambi tidak setuju dengan keinginan Anggota DPRD, mengingat perubahan tersebut akan melanggar aturan. Sehingga, pembahasan RAPBD tersebut menjadi berlarut-larut," paparnya, dalam press release di Jakarta, Jumat (9/2).



Lalu, lanjutnya, Zola melaporkannya kepada Koordinator KPK Wilayah Sumatera, Choky yang sempat berkunjung ke Jambi. Dalam kesempatan tersebut, kliennya memohon didatangkan Tim KPK yang lebih besar untuk memberikan penyuluhan di Jambi, mengingat kala itu sedang ada tarik-menarik pembahasan RAPBD 2018.

"Permintaan itu direalisasikan dengan datangnya Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, pada bulan November 2017. Pada kesempatan itu, Laode syarif sempat menyindir Ketua DPRD Jambi, agar DPRD tidak mempersulit dalam pembahasan RAPBD," ungkap Farizi.

Menurutnya, kasus ini bermula dari upaya pemaksaan yang diistilahkannya dengan "uang ketok" dari oknum-oknum DPRD. Caranya, mengancam tak menghadiri Rapat Paripurna Pengesahan RAPBD Jambi 2018.

"Permintaan 'uang ketok' tersebut oleh Zola bersama pejabat-pejabat pemerintah daerah terkait disepakati untuk ditolak. Akan tetapi, oknum DPRD tetap memaksa dan mengancam tidak akan menyetujui persetujuan RAPBD. Dengan begitu, unsur pemaksaan tersebut tetap dipenuhi," ujarnya.

Karena itu, menurutnya lagi, Zola cuma menjadi korban pemaksaan. Dia pun meminta rekan-rekan pejabat Pemprov Jambi dapat menjelaskan dengan sejujur-jujurnya di hadapan penyidik KPK tentang tindakan pemaksaan dari oknum DPRD untuk mendapatkan persetujuan RAPBD.

"Dalam kasus ini, rekan-rekan Pemerintah Provinsi Jambi murni merupakan korban pemaksaan, bukan karena ada niat untuk ikut mencari keuntungan pribadi dari tindakan pemaksaan ini, dengan harapan agar dapat dimohonkan hukuman yang seringan-ringannya," terangnya. (kjcom)

Sumber: Rilis.id


Tag : #KPK #Zola #Korupsi #Gratifikasi #Suap RAPBD



Berita Terbaru

 

HUT ke-53 Bungo
Rabu, 17 Oktober 2018 22:50 WIB

Petani Bungo Lomba Pamerkan Keunikan Hasil Kebun, Pisang Aneh Ini Salah Satunya


Kajanglako.com, Bungo - Meriahkan sekaligus menyambut HUT ke-53 Kabupaten Bungo, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan ( TPHbun) Kabupaten Bungo

 

Jelang Pemilu 2019
Rabu, 17 Oktober 2018 20:12 WIB

42 Perguruan Tinggi se-Indonesia Ikuti Road Show Pendidikan Politik KOPIPEDE di Unja


Kajanglako.com, Jambi - Road Show Pendidikan Politik Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KOPIPEDE) Prov. Jambi yang ke-5 hari ini singgah di Fakultas

 

Razia Pelajar
Rabu, 17 Oktober 2018 17:12 WIB

Satpol PP Temukan Sajam dan Diduga Alat Hisap Sabu di Tas Pelajar


Kajanglako.com, Sarolangun - Dalam razia pelajar yang dilakukan Satpol PP Sarolangun, petugas juga menggeledah tas 11 pelajar SMA yang terjaring razia.    Dari

 

Razia Pelajar
Rabu, 17 Oktober 2018 16:54 WIB

Bolos Sekolah, 11 Pelajar Terjaring Razia


Kajanglako.com, Sarolangun - Satpol PP Sarolangun melakukan razia pelajar, Rabu pagi, menyisir pusat Kota Sarolangun, petugas melakukan razia  terhadap

 

PAW
Rabu, 17 Oktober 2018 14:46 WIB

Divonis Melakukan Korupsi, M Jamaah Diberhentikan dari Anggota DPRD Muaro Jambi


Kajanglako.com, Muaro Jambi – Jabatan Anggota DPRD Muaro Jambi dari Fraksi Gerindra periode 2014-2019 yang diemban Muhammad Jamaah akhirnya harus