Minggu, 20 Mei 2018


Jumat, 09 Februari 2018 20:08 WIB

Pengacara Buat Pernyataan Mengejutkan, Klaim Zola Korban Pemaksaan Dewan

Reporter : Redaksi
Kategori : Berita Nasional Hukrim

Zola saat menjalani pemeriksaan di KPK/ foto: Riki Ahmad

Kajanglako.com, Jakarta – Pernyataan mengejutkan dilontarkan Kuasa Hukum Zumi Zola, Muhammad Farizi, yang mengklaim jika kliennya menjadi korban pemaksaan pada kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018.

"Saat pembahasan RAPBD, sebagian dari Anggota DPRD menghendaki memasukkan beberapa proyek yang tidak terdapat di dalam RAPBD Provinsi Jambi. Melihat hal tersebut, Zumi Zola selaku Gubernur dan beberapa pejabat Pemprov Jambi tidak setuju dengan keinginan Anggota DPRD, mengingat perubahan tersebut akan melanggar aturan. Sehingga, pembahasan RAPBD tersebut menjadi berlarut-larut," paparnya, dalam press release di Jakarta, Jumat (9/2).



Lalu, lanjutnya, Zola melaporkannya kepada Koordinator KPK Wilayah Sumatera, Choky yang sempat berkunjung ke Jambi. Dalam kesempatan tersebut, kliennya memohon didatangkan Tim KPK yang lebih besar untuk memberikan penyuluhan di Jambi, mengingat kala itu sedang ada tarik-menarik pembahasan RAPBD 2018.

"Permintaan itu direalisasikan dengan datangnya Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, pada bulan November 2017. Pada kesempatan itu, Laode syarif sempat menyindir Ketua DPRD Jambi, agar DPRD tidak mempersulit dalam pembahasan RAPBD," ungkap Farizi.

Menurutnya, kasus ini bermula dari upaya pemaksaan yang diistilahkannya dengan "uang ketok" dari oknum-oknum DPRD. Caranya, mengancam tak menghadiri Rapat Paripurna Pengesahan RAPBD Jambi 2018.

"Permintaan 'uang ketok' tersebut oleh Zola bersama pejabat-pejabat pemerintah daerah terkait disepakati untuk ditolak. Akan tetapi, oknum DPRD tetap memaksa dan mengancam tidak akan menyetujui persetujuan RAPBD. Dengan begitu, unsur pemaksaan tersebut tetap dipenuhi," ujarnya.

Karena itu, menurutnya lagi, Zola cuma menjadi korban pemaksaan. Dia pun meminta rekan-rekan pejabat Pemprov Jambi dapat menjelaskan dengan sejujur-jujurnya di hadapan penyidik KPK tentang tindakan pemaksaan dari oknum DPRD untuk mendapatkan persetujuan RAPBD.

"Dalam kasus ini, rekan-rekan Pemerintah Provinsi Jambi murni merupakan korban pemaksaan, bukan karena ada niat untuk ikut mencari keuntungan pribadi dari tindakan pemaksaan ini, dengan harapan agar dapat dimohonkan hukuman yang seringan-ringannya," terangnya. (kjcom)

Sumber: Rilis.id


Tag : #KPK #Zola #Korupsi #Gratifikasi #Suap RAPBD



Berita Terbaru

 

Ramadhan 1439H
Minggu, 20 Mei 2018 16:22 WIB

Satgas Pangan Uji 24 Sampel Bahan Pokok di Pasar Angsoduo


Kajanglako.com, Jambi - Tim Satgas Pangan Provinsi Jambi kembali melakukan Sidak di Pasar Angso Duo Kota Jambi, untuk mengecek harga kebutuhan pokok dan

 

Pemilu 2019
Minggu, 20 Mei 2018 16:04 WIB

H Bakri Bicara Target PAN Jambi di Pileg 2019


Kajanglako.com, Jambi – Partai Politik peserta Pemilu 2019 mulai memasang target, terutama untuk kursi DPR RI. Namun, kursi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota

 

Minggu, 20 Mei 2018 14:46 WIB

Aksi Perampokan Gegerkan Warga Kampung Manggis


Kajanglako.com, Kota Jambi - Warga RT 18, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Jelutung, digegerkan oleh aksi kawanan perampok yang beraksi di salah satu

 

MTQ ke-48 Provinsi Jambi
Minggu, 20 Mei 2018 14:32 WIB

Areal MTQ Batanghari Akan Dijadikan Pusat Kegiatan Keagamaan


Kajanglako.com, Batanghari - Sebagai tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Jambi yang ke-48, Pemkab Batanghari telah melakukan persiapan yang matang. Tak tanggung

 

Minggu, 20 Mei 2018 14:24 WIB

Polisi Tangkap Dua Pengedar Narkoba di Kampung Manggis


Kajanglako.com, Kota Jambi – Ditresnarkoba Polda Jambi menangkap dua orang pria yang diduga pengedar Narkoba di kawasan Kampung Manggis, Kota Jambi. Dari