Minggu, 25 Februari 2018


Jumat, 09 Februari 2018 20:08 WIB

Pengacara Buat Pernyataan Mengejutkan, Klaim Zola Korban Pemaksaan Dewan

Reporter : Redaksi
Kategori : Berita Nasional Hukrim

Zola saat menjalani pemeriksaan di KPK/ foto: Riki Ahmad

Kajanglako.com, Jakarta – Pernyataan mengejutkan dilontarkan Kuasa Hukum Zumi Zola, Muhammad Farizi, yang mengklaim jika kliennya menjadi korban pemaksaan pada kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018.

"Saat pembahasan RAPBD, sebagian dari Anggota DPRD menghendaki memasukkan beberapa proyek yang tidak terdapat di dalam RAPBD Provinsi Jambi. Melihat hal tersebut, Zumi Zola selaku Gubernur dan beberapa pejabat Pemprov Jambi tidak setuju dengan keinginan Anggota DPRD, mengingat perubahan tersebut akan melanggar aturan. Sehingga, pembahasan RAPBD tersebut menjadi berlarut-larut," paparnya, dalam press release di Jakarta, Jumat (9/2).



Lalu, lanjutnya, Zola melaporkannya kepada Koordinator KPK Wilayah Sumatera, Choky yang sempat berkunjung ke Jambi. Dalam kesempatan tersebut, kliennya memohon didatangkan Tim KPK yang lebih besar untuk memberikan penyuluhan di Jambi, mengingat kala itu sedang ada tarik-menarik pembahasan RAPBD 2018.

"Permintaan itu direalisasikan dengan datangnya Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, pada bulan November 2017. Pada kesempatan itu, Laode syarif sempat menyindir Ketua DPRD Jambi, agar DPRD tidak mempersulit dalam pembahasan RAPBD," ungkap Farizi.

Menurutnya, kasus ini bermula dari upaya pemaksaan yang diistilahkannya dengan "uang ketok" dari oknum-oknum DPRD. Caranya, mengancam tak menghadiri Rapat Paripurna Pengesahan RAPBD Jambi 2018.

"Permintaan 'uang ketok' tersebut oleh Zola bersama pejabat-pejabat pemerintah daerah terkait disepakati untuk ditolak. Akan tetapi, oknum DPRD tetap memaksa dan mengancam tidak akan menyetujui persetujuan RAPBD. Dengan begitu, unsur pemaksaan tersebut tetap dipenuhi," ujarnya.

Karena itu, menurutnya lagi, Zola cuma menjadi korban pemaksaan. Dia pun meminta rekan-rekan pejabat Pemprov Jambi dapat menjelaskan dengan sejujur-jujurnya di hadapan penyidik KPK tentang tindakan pemaksaan dari oknum DPRD untuk mendapatkan persetujuan RAPBD.

"Dalam kasus ini, rekan-rekan Pemerintah Provinsi Jambi murni merupakan korban pemaksaan, bukan karena ada niat untuk ikut mencari keuntungan pribadi dari tindakan pemaksaan ini, dengan harapan agar dapat dimohonkan hukuman yang seringan-ringannya," terangnya. (kjcom)

Sumber: Rilis.id


Tag : #KPK #Zola #Korupsi #Gratifikasi #Suap RAPBD



Berita Terbaru

 

Pusaran Korupsi Jambi
Minggu, 25 Februari 2018 21:48 WIB

Soal 'Uang Ketok Palu', Pengacara Arfan: Perintahnya Berjenjang


Kajanglako.com, Jambi - Sidang lanjutan kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018, dengan terdakwa Erwan Malik,  Saipudin dan Arpan akan

 

Pilkada Kerinci 2018
Minggu, 25 Februari 2018 21:23 WIB

Beri Dukungan, Masyarakat Siulak Sambangi Posko ZA


Kajanglako.com, Kerinci - Tak hanya dari masyarakat wilayah Kerinci wilayah hilir, dukungan untuk pasangan calon Bupati Kerinci dan Wakil Bupati Kerinci

 

Pilkada Kerinci 2018
Minggu, 25 Februari 2018 21:08 WIB

Enam Desa Kemantan Siap Menangkan Zainal-Arsal, Ini Alasannya


Kajanglako.com, Kerinci - Dukungan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Nomor Urut 3, Zainal Abidin dan Arsal Apri terus mengalir.    Sabtu

 

Sidang Suap RAPBD
Minggu, 25 Februari 2018 20:45 WIB

Ini Daftar Anggota DPRD Provinsi yang Jalani Sidang OTT Besok


Kajanglako.com, Jambi - Senin (26/2) besok, dijadwalkan sejumlah Anggota DPRD Provinsi Jambi akan menjalani sidang sebagai saksi, dalam sidang lanjutan

 

Minggu, 25 Februari 2018 15:28 WIB

2019, Tiga Kecamatan di Batanghari Bakal Dapat Jembatan Gantung Melalui APBD Provinsi


Kajanglako.com, Batanghari - Pemerintah provinsi Jambi, pada tahun 2019 mendatang rencananya akan membangun jembatan gantung di wilayah Kabupaten Batanghari.