Sabtu, 18 Agustus 2018


Jumat, 09 Februari 2018 20:08 WIB

Pengacara Buat Pernyataan Mengejutkan, Klaim Zola Korban Pemaksaan Dewan

Reporter : Redaksi
Kategori : Berita Nasional Hukrim

Zola saat menjalani pemeriksaan di KPK/ foto: Riki Ahmad

Kajanglako.com, Jakarta – Pernyataan mengejutkan dilontarkan Kuasa Hukum Zumi Zola, Muhammad Farizi, yang mengklaim jika kliennya menjadi korban pemaksaan pada kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018.

"Saat pembahasan RAPBD, sebagian dari Anggota DPRD menghendaki memasukkan beberapa proyek yang tidak terdapat di dalam RAPBD Provinsi Jambi. Melihat hal tersebut, Zumi Zola selaku Gubernur dan beberapa pejabat Pemprov Jambi tidak setuju dengan keinginan Anggota DPRD, mengingat perubahan tersebut akan melanggar aturan. Sehingga, pembahasan RAPBD tersebut menjadi berlarut-larut," paparnya, dalam press release di Jakarta, Jumat (9/2).



Lalu, lanjutnya, Zola melaporkannya kepada Koordinator KPK Wilayah Sumatera, Choky yang sempat berkunjung ke Jambi. Dalam kesempatan tersebut, kliennya memohon didatangkan Tim KPK yang lebih besar untuk memberikan penyuluhan di Jambi, mengingat kala itu sedang ada tarik-menarik pembahasan RAPBD 2018.

"Permintaan itu direalisasikan dengan datangnya Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, pada bulan November 2017. Pada kesempatan itu, Laode syarif sempat menyindir Ketua DPRD Jambi, agar DPRD tidak mempersulit dalam pembahasan RAPBD," ungkap Farizi.

Menurutnya, kasus ini bermula dari upaya pemaksaan yang diistilahkannya dengan "uang ketok" dari oknum-oknum DPRD. Caranya, mengancam tak menghadiri Rapat Paripurna Pengesahan RAPBD Jambi 2018.

"Permintaan 'uang ketok' tersebut oleh Zola bersama pejabat-pejabat pemerintah daerah terkait disepakati untuk ditolak. Akan tetapi, oknum DPRD tetap memaksa dan mengancam tidak akan menyetujui persetujuan RAPBD. Dengan begitu, unsur pemaksaan tersebut tetap dipenuhi," ujarnya.

Karena itu, menurutnya lagi, Zola cuma menjadi korban pemaksaan. Dia pun meminta rekan-rekan pejabat Pemprov Jambi dapat menjelaskan dengan sejujur-jujurnya di hadapan penyidik KPK tentang tindakan pemaksaan dari oknum DPRD untuk mendapatkan persetujuan RAPBD.

"Dalam kasus ini, rekan-rekan Pemerintah Provinsi Jambi murni merupakan korban pemaksaan, bukan karena ada niat untuk ikut mencari keuntungan pribadi dari tindakan pemaksaan ini, dengan harapan agar dapat dimohonkan hukuman yang seringan-ringannya," terangnya. (kjcom)

Sumber: Rilis.id


Tag : #KPK #Zola #Korupsi #Gratifikasi #Suap RAPBD



Berita Terbaru

 

HUT ke-73 RI
Jumat, 17 Agustus 2018 21:26 WIB

Syahirsah Serahkan Remisi HUT RI Kepada 170 Napi


Kajanglako.com,Batanghari - Bupati Batanghari Ir Syahirsah Sy, menyerahkan berkas remisi (pengurangan hukuman) kepada ratusan narapidana. Bahkan 16 narapidana

 

Karhutla
Jumat, 17 Agustus 2018 20:52 WIB

50 Hektar Lahan Masyarakat di Desa Sogo Kumpeh Hangus Terbakar


Kajanglako.com, Muaro Jambi – Provinsi Jambi kembali dilanda bencana Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla. Setidaknya beberapa Kabupaten, kebakaran

 

HUT ke-73 RI
Jumat, 17 Agustus 2018 20:21 WIB

Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI di Tanjabbar Berlangsung Khidmat


Kajangkako.com, Tanjung Jabung Barat - Upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih pada HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-73 Tahun 2018, Jumat

 

Jumat, 17 Agustus 2018 19:32 WIB

Perjuangan Ihsan Membuahkan Hasil, PTPN VI Buat Kesepakatan Replanting Karet ke Sawit dengan Petani di Jambi


Kajanglako.com, Jambi – Tak ada perjuangan yang sia-sia, upaya yang dilakukan Ihsan Yunus menunjukkan hasilnya. Bertepatan dengan hari kemerdekaan

 

Jumat, 17 Agustus 2018 19:01 WIB

Ancam dengan Senpi, Pria Paruh Baya Setubuhi Anak Tiri Hingga 10 Kali


Kajanglako.com, Sarolangun - Sat Reskrim Polres Sarolangun berhasil mengungkap kasus pencabulan anak di bawah umur, pelaku yang diketahui ayah tiri korban