Senin, 23 April 2018


Senin, 11 September 2017 13:05 WIB

Krisis Srebrenica, Rohingya dan Kebebasan dari Rasa Takut

Reporter :
Kategori : Perspektif

M. Sya'roni

Oleh: M. Sya'roni Rofii*

Sungai Naf adalah saksi betapa mengerikannya konflik bersenjata. Mayat-mayat yang terapung tanpa identitas itu tak lain adalah korban konflik di kawasan Rakhine, Myanmar. Sungai Naf merupakan aliran sungai yang melintasi teritori Myanmar dan Bangladesh.



Mereka yang mayatnya terapung tak lain adalah etnis Rohingya yang telah kehilangan nyawa, sementara mereka yang mencoba bertahan hidup berlari ratusan kilomenter untuk mencari perlindungan di negara tetangga. Untuk mencapai negara tetangga, mereka perlu menapaki bukit-bukit, jalanan berlumpur dan sungai-sungai.

Sebelum mencapai perbatasan, kendati merupakan warga biasa (non combatant) mereka harus bersiap-siap jika sewaktu-waktu mendapat serangan dari militer Myanmar. Ketika tiba di perbatasan derita mereka belum berakhir karena harus menunggu belas kasih pihak keamanan Bangladesh, entah mengizinkan masuk atau tidak sangat tergantung dari keputusan politik pemimpin Bangladesh (New York Times, 02/09/2017).

Eskalasi yang terjadi sejak 25 Agustus itu sejauh ini telah menyebabkan ratusan ribu orang mencari suaka di Bangladesh, rilis dari lembaga kemanusiaan PBB UNHCR menyebut korban pengungsi akibat dari konflik ini telah mencapai angka 270,000 jiwa (The Guard?an, 10/09/2017).

 

Akar Konflik

Konflik ini merupakan refleksi dari ketidakadilan yang terjadi di level domestik Myanmar dan lemahnya peran kelompok sipil dalam pengambilan kebijakan-kebijakan strategis di pemerintahan.

Etnis Rohingya merupakan etnis yang beragama Islam di tengah mayoritas Budha. Merujuk sejumlah ahli sejarah, etnis Rohingya telah tiba di daratan Myamar sejak abad 12 dan mengalami perpindahan dalam jumlah, yang jauh lebih besar sebagai pekerja saat Inggris masih menguasai India dan menjadikan Myanmar sebagai provinsi mereka. Sehingga antara 1824 hingga 1948, perpindahan manusia dari satu wilayah ke wilayah lain dibawah kekuasaan Inggris bukanlah sebuah persoalan (Aljazeera, 03/09/2017).

Setelah Myamnar merdeka dari Inggris pada 1948 dan kudeta militer pada tahun 1962 nasib buruk menimpa etnis Rohingnya karena junta militer menetapkan aturan baru bahwa semua orang yang tinggal di Myanmar harus terdaftar dalam administrasi negara, namun ternyata etnis Rohingya tetap dianggap sebagai orang asing dan hak-hak di bidang pendidikan dan ekonomi dibatasi.

Di kasawan Asia Tenggara, Myanmar merupakan salah satu negara yang hingga hari ini belum benar-benar bisa lepas dari bayang-bayang junta militer, sehingga perlakuan tidak adil terhadap etnis Rohingya adalah isu lama, yang belum bisa dicarikan solusinya baik oleh komunitas internasional maupun tokoh demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi. Alih-alih memperjuangkan reformasi dan keadilan untuk semua, Aung San Suu Kyi yang pada 2015 berhasil memenangkan pemilihan umum justru diam seribu bahasa dan tak bisa berbuat apa-apa.

Jika sebagian besar pengamat menyebut konflik ini didominasi oleh faktor identitas, namun Saskia Sassen, seorang professor sosiologi dari Columbia University, menyebut bahwa kuatnya pengaruh militer di pemerintahanan yang telah merambah berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi menjadi alasan terbesar mengapa konflik ini terlihat kian rumit. Sassen berpendapat bahwa Myanmar kini tengah mempercepat perluasan lahan untuk diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang tambang, pengolahan kayu, perairan, dan pertanian. Pemerintah sendiri telah mengalokasikan lahan yang sangat luas di wilayah Rakhine, dari sebelumnya hanya 7000 hektar meningkat drastis menjadi 1,2 juta hektar. Proyek perluasan lahan yang melibatkan militer ini lantas mengusik etnis Rohingya yang telah menetap selama setengah abad (Saskia Saasen, The Guardian, 4 January 2017).

Argumen Sassen menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan, sebab di negara-negara yang memiliki militer yang mencengkram institusi pemerintahan, permasalahannya selalu sama, perebutan sumber daya dengan kekerasan dan paksaan. 

Apalagi ketika isu ekonomi dibubuhi oleh isu agama, yang dijadikan legitimasi oleh militer untuk berkoalisi dengan ekstrimis Budha demi untuk memudahkan rencana-rencana mereka. Kita tentu masih ingat peristiwa tahun 2013 dimana biksu Wirathu memimpin langsung propaganda anti-Muslim di Mynamar khususnya di wilayah Rakhine, sehingga majalah Time ketika itu mendeskripsikan Wirathu sebagai biksu ekstrimis yang menegasikan prinsip damai ajaran Budha (Time, 01/07/2013).

 

Mencegah Genosida Modern

Dua dekade silam dunia pernah menyaksikan ribuan nyawa melayang atas nama identitas. Ribuan nyawa etnis Muslim Bosnia melayang akibat agresi militer di Srebrenica. Dan dunia tidak mampu berbuat apa-apa untuk menyelamatkan mereka.

Krisis di Srebrenica yang merenggut ribuan nyawa itu menjadi salah satu catatan kelam misi kemanusiaan PBB, Uni Eropa, NATO dan AS karena gagal mencegah militer Serbia merangsek wilayah yang telah dijaga oleh pasukan perdamaian PBB.

Kofi Annan yang saat ini menjadi penanggungjawab isu Myanmar di PBB, ketika menjabat Sekjen PBB pernah berujar bahwa tragedi Srebrenica merupakan salah satu kegagalan terbesar misi kemanusiaan PBB dan akan akan terus menghantui sejarah PBB.

Atas matinya 8000 ribu nyawa tak berdosa, Parlemen Eropa menetapkan 11 Juli sebagai hari peringatan genosida yang terjadi di tanah mereka, dengan harapan tak akan lagi kejatahan serupa di masa depan.

Kini, ASEAN sebagai sebuah komunitas tengah diuji komitmen moralnya untuk bereaksi cepat dan keras terkait konflik di Myanmar. Indonesia, sebagai negara besar di ASEAN memiliki tanggungjawab moral untuk memimpin upaya penyelesaian konflik ini dengan cara meminta DK PBB mengeluarkan resolusi yang keras untuk mencegah jatuhnya korban jiwa lebih besar. Indonesia perlu mengajak seluruh pemimpin ASEAN untuk menekan junta militer dan pemipin Myanmar untuk mengakhiri kekerasan di Rakhine, sekaligus mencari solusi multilateral yang bersifat jangka panjang guna mencegah terjadinya genosida di Myanmar dan memastikan konflik ini tidak melebar menjadi konflik antar agama yang berpotensi mengganggu stabilitas di kawasan.

Akhirnya, kita patut bertanya pada Aung San Suu Kyi, mengapa sosokyang begitu dielu-elukan sebagai pejuang demokrasi dan keadilan tak sedikitpun bersuara tentang tragedi kemanusiaan di depan matanya, apakah tangan besi militer telah membuatnya kehilangan keberanian untuk mengucapkan kembali jargon perlawanan terhadap tiran yang pernah dilakukannya di masa lalu, akankah Suu Kyi bergerak kembali bersama moralitas kemanusiaan memimpin perjuangan untuk membebaskan etnis Rohingya bebas dari rasa takut?.

 

*Penulis adalah Doktor Ilmu Hubungan Internasional; Alumnus Marmara University, Istanbul.


Tag : #Rohingya #Krisis Kemanusiaan #Bosnia #Myanmar #Toleransi #Militer #Solidaritas #Aung San Suu Kyi #Srebrenica



Berita Terbaru

 

Pilkada Merangin 2018
Minggu, 22 April 2018 17:34 WIB

Sudah Lantik 23 Ribu Tim Pemenangan, Hamas Targetkan Menang Telak


Kajanglako.com, Merangin - Pasangan nomor urut 2, Al Haris - Mashuri (Hamas) terus memantapkan tim pemenangangannya hingga seluruh kecamatan di Kabupaten

 

Pilpres 2019
Minggu, 22 April 2018 16:03 WIB

Relawan Anis Matta: Diperlukan Sosok untuk Perubahan Bangsa


Kajanglako.com, Jambi - Relawan Anis Matta makin bergerilya ke berbagai daerah untuk makin mengenalkan jagoannya tersebut sebagai modal sebagai di Pilpres

 

Minggu, 22 April 2018 15:41 WIB

Illegal Drailing di Pompa Air Kian Menggila, Anak Sekolah Bahkan Terlibat


Kajanglako.com, Batanghari - Sudah berulang kali aktifitas Illegal Drailing yang berlokasi di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang ditutup.  Namun sepertinya

 

Pilkada Kerinci 2018
Minggu, 22 April 2018 15:09 WIB

Buktikan Dukungan, Warga Kayu Aro Coblos Zainal-Arsal


Kajanglako.com, Kerinci - Warga Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kayu Aro sepakat mencoblos pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci nomor urut 3 Zainal

 

Minggu, 22 April 2018 11:06 WIB

Ini 6 Besar Calon Komisioner KPU 7 Kabupaten di Jambi


Kajanglako.com, Jambi - Tes wawancara bagi calon Anggota KPU 7 Kabupaten rampung dilaksanakan Tim Seleksi.    Berdasarkan pengumuman hasil rapat