Rabu, 25 April 2018


Kamis, 11 Januari 2018 12:29 WIB

Provinsi Jambi Lahir Atas Kehendak Rakyat Sendiri (1946-1957)

Reporter : Redaksi
Kategori : Ensklopedia

Kongres Rakyat se-Daerah Jambi (1954) Sumber: Jambi Independen, 6 Januari 1993

Penetapan Keresidenan Jambi ke dalam Provinsi Sumatera Tengah berdasarkan keputusan sidang Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Sumatera 18 April 1946 di Bukittinggi dan desentralisasi Sumatera Tengah. Kemudian, diberlakukannya Peraturan Pcmerintah No. 10 Tahun 1948 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 1949 tanpa melihat perkembangan dan keinginan masyarakat Jambi serta faktor-faktor politis, sosiologis, ekonomis, historis, dan adat-istiadat. Semua itu dipandang oleh sebagian masyarakat Jambi telah memperkosa hak-hak demokrasi rakyat. Pada akhimya, itu melahirkan pergolakan, pro-kontra, atau dualisme keinginan masyarakat.

Masyarakat yang merasa dirugikan berupaya memisahkan daerah Jambi dari Sumatera Tengah ke Sumatera Selatan yang dipandang dari segi politis cocok dan sesuai dengan mereka (masyarakat Jambi). Kurangnya alat transportasi dan rusaknya jalan-jalan mengakibatkan sulitnya daerah Jambi berhubungan dengan pusat provinsi di Medan dan Sub-Provinsi Sumatera Tengah di Bukittinggi. Keadaan ini ikut menumbuhkembangkan aliran-aliran dan usaha-usaha untuk memisahkan daerah Jambi dari Sumatera Tengah ke Sumatera Selatan.



Munculnya gerakan Front Perjuangan Pemuda Djambi (FROPEDJA) 10 April 1954, yang mendapat dukungan dari kalangan outoritas dan partai-partai politik, memberikan wacana baru bagi masyarakat Jambi. Pada akhimya, gerakan FROFEDJA yang semula mendapat tentangan dari Himpunan Pemuda Merangin Batanghari (HP-MERBAHARI) mampu mengakhiri pro-kontra atau dualisme keinginan masyarakat itu dan membangun satu kekuatan bersama untuk menuntut tegaknya Daerah Tingkat I Provinsi Jambi. Barangkat dari kesamaan pandangan atau aspirasi itulah yang akhimya membawa mereka ke dalam Kongres Rakyat Jambi 15-18 Juni 1955.

Konsekuensi dari kongres ini melahirkan suatu badan yang bemama Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD). BKRD merupakan satu-satunya wadah perjuangan untuk memenuhi (menampung) aspirasi masyarakat Jambi. Begitu juga BKRD Iahir sebagai cerminan kekuatan koalisisi dari semua komponen atau kekuatan masyarakat yang ada, baik dari unsur organisasi massa dan pernuda, mantan pejuang, tokoh-tokoh masyarakat, maupun partai-partai politik.

Tuntutan status daerah Jambi menjadi daerah otonomi setingkat provinsi itu merupakan tuntutan atas ketidakadilan (perimbangan keuangan) dan upaya penyelesaian konflik (perimbangan kekuasaan). Karena dipandang dari segi geograiis, sosiolngis, politis, dan ekonomi daerah, Jambi telah dapat dan sudah selayaknya berotonomi sendiri setingkat provinsi. Karena itu, tuntutan rakyat Jambi mempunyai dasar yang kuat dan tidak dapat dielakkan lagi baik dari aspek politis, ekonomis, dan sosial.

Provinsi Jambi yang telah bertahun-tahun diperjuangkan dan selama itu tidak menjadi perhatian pemerintah pusah, akhimya lahir. Dilahirkannya dengan suatu cara yang luar biasa. Provinsi Jambi lahir atas pernyataan rakyat Jambi sendiri. Kemudian diakui dan diresmikan Dewan Banteng, suatu dewan yang lahir di tengah-tengah masyarakat Sumatera Tengah.

Begitu juga, Provinsi Jambi lahir dalam suatu suasana di mana pemerintah pusat sedang sibuk menghadapi pertentangan-pertentangan dengan daerah-daerah yang merasa tidak puas dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, keuangan, pembangunan, kemasyarakatan, atau angkatan perang.

*Catatan ini merupakan abstrak dari tesis Budi Purnomo, berjudul “Pembentukan Propinsi Jambi, 1946-1958”, Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Indonesia Jakarta, 2000.


Tag : #Hari Jadi Provinsi Jambi #HUT Provinsi Jambi Ke61 #Jambi #Dewan Banteng #BKRD



Berita Terbaru

 

Selasa, 24 April 2018 23:36 WIB

Asik Minum Tuak di Arena MTQ, Empat Pemuda Ditangkap Satpol PP


Kajanglako.com, Batanghari - Jelang perhelatan akbar MTQ ke-48 Tingkat Provinsi yang akan digelar beberapa bulan mendatang, Satpol PP Kabupaten Batanghari

 

Selasa, 24 April 2018 23:28 WIB

Tiga Nama Calon Ketua DPW PAN Pengganti Zola Beredar


Kajanglako.com, Jambi – Posisi Ketua DPW PAN Provinsi Jambi saat ini tengah kosong, pasca ditahannya Zola oleh KPK. Untuk mengisi posisi Zola, tiga

 

Selasa, 24 April 2018 22:59 WIB

Gara-gara Ini, Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Bungo Ditunda Hingga Tiga Hari


Kajanglako.com, Bungo - Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo dalam rangka, "Pengantar LKPJ Bupati Bungo Tahun 2017 disertai

 

Selasa, 24 April 2018 22:47 WIB

Begini Kondisi Jalan Alternatif Truk Batubara


Kajanglako.com, Batanghari - Setelah menggelar rapat bersama terkait perbaikan jalan alternatif untuk truk angkutan batubara. Sekda Batanghari, Asisten

 

Selasa, 24 April 2018 21:10 WIB

Jalan Alternatif Angkutan Batubara Segera Dibangun


  Kajanglako.com, Batanghari - Permasalahan angkutan batubara belum menemui titik terang. Selasa (24/4) Pemkab Batanghari menggelar rapat bersama