Selasa, 23 Januari 2018
Pencarian


Kamis, 11 Januari 2018 12:29 WIB

Provinsi Jambi Lahir Atas Kehendak Rakyat Sendiri (1946-1957)

Reporter : Redaksi
Kategori : Ensklopedia

Kongres Rakyat se-Daerah Jambi (1954) Sumber: Jambi Independen, 6 Januari 1993

Penetapan Keresidenan Jambi ke dalam Provinsi Sumatera Tengah berdasarkan keputusan sidang Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Sumatera 18 April 1946 di Bukittinggi dan desentralisasi Sumatera Tengah. Kemudian, diberlakukannya Peraturan Pcmerintah No. 10 Tahun 1948 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 1949 tanpa melihat perkembangan dan keinginan masyarakat Jambi serta faktor-faktor politis, sosiologis, ekonomis, historis, dan adat-istiadat. Semua itu dipandang oleh sebagian masyarakat Jambi telah memperkosa hak-hak demokrasi rakyat. Pada akhimya, itu melahirkan pergolakan, pro-kontra, atau dualisme keinginan masyarakat.

Masyarakat yang merasa dirugikan berupaya memisahkan daerah Jambi dari Sumatera Tengah ke Sumatera Selatan yang dipandang dari segi politis cocok dan sesuai dengan mereka (masyarakat Jambi). Kurangnya alat transportasi dan rusaknya jalan-jalan mengakibatkan sulitnya daerah Jambi berhubungan dengan pusat provinsi di Medan dan Sub-Provinsi Sumatera Tengah di Bukittinggi. Keadaan ini ikut menumbuhkembangkan aliran-aliran dan usaha-usaha untuk memisahkan daerah Jambi dari Sumatera Tengah ke Sumatera Selatan.



Munculnya gerakan Front Perjuangan Pemuda Djambi (FROPEDJA) 10 April 1954, yang mendapat dukungan dari kalangan outoritas dan partai-partai politik, memberikan wacana baru bagi masyarakat Jambi. Pada akhimya, gerakan FROFEDJA yang semula mendapat tentangan dari Himpunan Pemuda Merangin Batanghari (HP-MERBAHARI) mampu mengakhiri pro-kontra atau dualisme keinginan masyarakat itu dan membangun satu kekuatan bersama untuk menuntut tegaknya Daerah Tingkat I Provinsi Jambi. Barangkat dari kesamaan pandangan atau aspirasi itulah yang akhimya membawa mereka ke dalam Kongres Rakyat Jambi 15-18 Juni 1955.

Konsekuensi dari kongres ini melahirkan suatu badan yang bemama Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD). BKRD merupakan satu-satunya wadah perjuangan untuk memenuhi (menampung) aspirasi masyarakat Jambi. Begitu juga BKRD Iahir sebagai cerminan kekuatan koalisisi dari semua komponen atau kekuatan masyarakat yang ada, baik dari unsur organisasi massa dan pernuda, mantan pejuang, tokoh-tokoh masyarakat, maupun partai-partai politik.

Tuntutan status daerah Jambi menjadi daerah otonomi setingkat provinsi itu merupakan tuntutan atas ketidakadilan (perimbangan keuangan) dan upaya penyelesaian konflik (perimbangan kekuasaan). Karena dipandang dari segi geograiis, sosiolngis, politis, dan ekonomi daerah, Jambi telah dapat dan sudah selayaknya berotonomi sendiri setingkat provinsi. Karena itu, tuntutan rakyat Jambi mempunyai dasar yang kuat dan tidak dapat dielakkan lagi baik dari aspek politis, ekonomis, dan sosial.

Provinsi Jambi yang telah bertahun-tahun diperjuangkan dan selama itu tidak menjadi perhatian pemerintah pusah, akhimya lahir. Dilahirkannya dengan suatu cara yang luar biasa. Provinsi Jambi lahir atas pernyataan rakyat Jambi sendiri. Kemudian diakui dan diresmikan Dewan Banteng, suatu dewan yang lahir di tengah-tengah masyarakat Sumatera Tengah.

Begitu juga, Provinsi Jambi lahir dalam suatu suasana di mana pemerintah pusat sedang sibuk menghadapi pertentangan-pertentangan dengan daerah-daerah yang merasa tidak puas dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, keuangan, pembangunan, kemasyarakatan, atau angkatan perang.

*Catatan ini merupakan abstrak dari tesis Budi Purnomo, berjudul “Pembentukan Propinsi Jambi, 1946-1958”, Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Indonesia Jakarta, 2000.


Tag : #Hari Jadi Provinsi Jambi #HUT Provinsi Jambi Ke61 #Jambi #Dewan Banteng #BKRD



Berita Terbaru

 

Senin, 22 Januari 2018 19:57 WIB

Polisi Dalami Keberadaan Dugaan Adanya Aliran Sesat di Batanghari


Kajanglako.com, Batanghari – Dugaan adanya aliran sesat yang meresahkan warga di Kecamatan Muara Tembesi, langsung direspon pihak kepolisian. Polisi

 

Senin, 22 Januari 2018 19:44 WIB

Diduga Ada Aliran Sesat di Wilayahnya, Bupati Sahirsyah Mengaku Belum Dapat Laporan


Kajanglako.com, Batanghari - Isu aliran sesat yang dibawa oleh Majelis Tafsir Alqur'an (MTA) di bawah pimpinan Ustadz Ahmad Saukina di Kecamatan Muara

 

Senin, 22 Januari 2018 18:52 WIB

Diduga Gangguan Jiwa, Trinawan Tiga Kali Tusuk Korbannya


Kajanglako.com, Batanghari - Ahmad Syamsi bin Samin (29) warga RT 10 Kelurahan Sridadi menjadi korban penganiayaan. Korban ditusuk tiga kali pada bagian

 

OTT KPK di Jambi
Senin, 22 Januari 2018 18:22 WIB

Begini Kata Zola Usai Jalani Pemeriksaan yang Kedua di KPK


Kajanglako.com, Jakarta – Gubernur Jambi, Zumi Zola keluar dari gedung KPK, sekitar pukul 17.00 WIB, dalam pemeriksaan yang kedua, Senin (22/1). Kepada

 

OTT KPK di Jambi
Senin, 22 Januari 2018 17:53 WIB

Zola Keluar Gedung KPK Setelah Lewati 8 Jam Pemeriksaan


Kajanglako.com, Jakarta – Setelah melewati hampir delapan jam pemeriksaan, Gubernur Jambi, Zumi Zola terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK.