Senin, 23 Juli 2018


Sabtu, 06 Januari 2018 14:57 WIB

Keputusan Sidang Badan Kongres Rakyat Djambi (1955-1957)

Reporter : Redaksi
Kategori : Ragam

Kongres Rakjat Djambi (3-6 Januari 1957)

Tuntutan Keresidenan Jambi menjadi daerah Tingkat I Provinsi diangkat dalam Pernyataan Bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari (HP-MERBAHARI) dengan Front Pemuda Jambi (FROPEJA) pada 10 April 1954 dan dilanjutkan kemudian dengan Kongres Pemuda se-Daerah Jambi (30 April – 3 Mei 1954), yang menghasilkan keputusan, salah satunya, yaitu mengutus tiga orang delegasi yaitu Rd. Abdullah, AT Hanafiah dan H. Said serta seorang penasehat delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrun menghadap Mendagri Prof. DR.MR Hazairin.

Berbagai dukungan dan kebulatan tekad pun bermunculan, baik oleh gabungan Partai Politik, Dewan Pemerintahan Marga (DPM), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin dan Batanghari, organisasi pemuda, alim ulama, tokoh masyarakat luas dan sebagainya hingga terbentu organisasi bersama yaitu Badan Kongres Rakyat Djambi.



Berikut ringkasan hasil sidang strategis BKRD sepanjang 14-18 Juni 1955 hingga Provinsi Jambi diproklamirkan pada 6 Januari 1957:

14 Juni 1055

Kongres Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) berlangsung di Gedung Bioskop Capitol, di Kota Jambi. Total peserta yang hadir berjumlah 326 orang dan 100 peninjau. Hadir dalam kongres antara lain, terdiri dari pembesar sipil, militer, tokoh masyarakat, alim ulama, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi massa, tokoh pejuang dan sebagainya.

Acara resmi ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Tengah, Ruslan Mulyohardjo dan Komisaris Urusan daerah Otpnpm (KUDO) Kementerian Dalam Negeri, Mr. Nasrun.

 

15 Juni 1955

Kongres berhasil menyusun dan memilih peserta pleno dari Badan Harian BKRD serta menetapkan Badan Harian BKRD. Sembilan orang dipilih menjadi Pengurus Harian.

 

16 Juni 1955

Seluruh peserta kongres mendengarkan poreadvis yang disampaikan oleh Ibrahim dengan topik “Sanggupkah Daerah Jambi Berotonomi Sendiri Setingkat Provinsi”.

Haji Hanafie, Ketua BKRD menyatakan tuntutan kita salah satunya adalah suatu otonomi daerah yang luas yang ada perimbangan keuangannya dan perimbangan hak kekuasaanya. Jika otonomi daerah Jambi seperti ini maka insyaAllah daerah Jambi akan mampu mengurus dan membelanjai daerahnya sendiri. Dari segi geografis, sosiologis, politis, ekonomi, dan sosial, maka daerah Jambi telah patut dan dapat berotonomi sendiri setingkat provinsi.

 

17 Juni 1955

Kongres BKRD  menetapkan hasil keputusan, yakni:

  1. Mendesak/menuntut kepada Pemerintah Pusat agar daerah Keresidenan Jambi diberi otonomi setingkat povinsi
  2. Terbentuk BKRD yang bertugas memperjuangkan keputusan Kongres Rakyat Jambi
  3. Kantor/Sekretariat BKRD ditetapkan menempati sebuah rumah bekas rumah Residen Bachsan Siagian
  4. Di setiap Kewedanan dakan dibentuk perwakilan BKRD
  5. Sumber biaya bagi perjuangan BKRD didapatkan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Marga, dan bantuan masyarakat
  6. Segala hasil keputusan sidang Kongres Rakyat Jambi melalui BKRD akan disampaikan secara tertulis kepada: (a) Pemerintah Pusat di Jakarta, (b) Gubernur Sumatera Tengah di Bukit Tinggi, (c) Penguasa Perang di daerah di Keresidenan Jambi, dan (d) Pemerintah daerah Keresidenan Jambi di Jambi

 

18 Juni 1955

Acara penutupan Kongres BKRD dengan mengadakan suatu rapat umum yang berlangsung di lapangan Tungkal (sekarang terminal Bus Rawasari) yang dihadiri oleh segenap peserta rapat kongres, pemerintah, dan masyarakat umum.

 

3-5 Januari 1957

Hasil Kongres Pemuda se-daerah Jambi mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi Provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957 .

 

6 Januari 1957

Sidang Pleno BKRD resmi menetapkan Keresidenan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi.

 

9 Januari 1957

Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah menyetujui keputusan BKRD.

 

8 Februari 1957

Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein melantik Residen Djamin Gelar Datuk Bagindo sebagai acting Gubernur dan H. Hanafie sebagai wakil acting Gubernur Provinsi Djambi dengan staff 11 orang.

 

Teks: Jumardi Putra

Sumber: Dokumen surat-surat BKRD.


Tag : #HUT Provinsi Jambi ke 61 #Jambi #Sumatra #BKRD



Berita Terbaru

 

Senin, 23 Juli 2018 01:11 WIB

Selain HP, Sipir Lapas Bungo Temukan Benda Diduga Digunakan Napi untuk Kabur


Kajanglako.com, Bungo - Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas 2B Muara Bungo menemukan sejumlah barang di sel warga binaan saat razia digelar, Minggu (22/7)

 

Senin, 23 Juli 2018 00:59 WIB

Lapas Klas 2B Bungo Geledah Blok Napi


Kajanglako.com, Bungo - Lembaga Permasyaratan (Lapas) Klas 2B Muara Bungo melakukan penggeledahan blok hunian warga binaan.   Penggeledahan dipimpin

 

Senin, 23 Juli 2018 00:45 WIB

Bambang Bantah Sidak Sel Fasilitas Hotel Bintang Lima di Lapas Jambi


Kajanglako.com, Jambi - Sidak yang dilakukan di Lapas Klas 2A Jambi, Minggu (22/7) malam, berkaitan dengan OTT KPK di Lapas Sukamiskin Jawa Barat, dibantah

 

Senin, 23 Juli 2018 00:29 WIB

Disinggung Soal Sidak Sel Mewah, Bambang: Tak Ada yang Perlu Dieskpos Media


Kajanglako.com, Jambi - Dilarangnya awak media tak boleh meliput Sidak yang dilakukan Kakanwil Kemenkumham Provinsi Jambi, Bambang Palasara, di Lapas Klas

 

Senin, 23 Juli 2018 00:10 WIB

Lapas Jambi Disidak Pasca OTT KPK di Lapas Sukamiskin


Kajanglako.com, Jambi - Pasca Komisi Pemberantas akorupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kalapas Sukamiskin, Jawa Barat, terkait