Rabu, 24 Januari 2018
Pencarian


Sabtu, 06 Januari 2018 14:57 WIB

Keputusan Sidang Badan Kongres Rakyat Djambi (1955-1957)

Reporter : Redaksi
Kategori : Akademia

Kongres Rakjat Djambi (3-6 Januari 1957)

Tuntutan Keresidenan Jambi menjadi daerah Tingkat I Provinsi diangkat dalam Pernyataan Bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari (HP-MERBAHARI) dengan Front Pemuda Jambi (FROPEJA) pada 10 April 1954 dan dilanjutkan kemudian dengan Kongres Pemuda se-Daerah Jambi (30 April – 3 Mei 1954), yang menghasilkan keputusan, salah satunya, yaitu mengutus tiga orang delegasi yaitu Rd. Abdullah, AT Hanafiah dan H. Said serta seorang penasehat delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrun menghadap Mendagri Prof. DR.MR Hazairin.

Berbagai dukungan dan kebulatan tekad pun bermunculan, baik oleh gabungan Partai Politik, Dewan Pemerintahan Marga (DPM), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin dan Batanghari, organisasi pemuda, alim ulama, tokoh masyarakat luas dan sebagainya hingga terbentu organisasi bersama yaitu Badan Kongres Rakyat Djambi.



Berikut ringkasan hasil sidang strategis BKRD sepanjang 14-18 Juni 1955 hingga Provinsi Jambi diproklamirkan pada 6 Januari 1957:

14 Juni 1055

Kongres Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) berlangsung di Gedung Bioskop Capitol, di Kota Jambi. Total peserta yang hadir berjumlah 326 orang dan 100 peninjau. Hadir dalam kongres antara lain, terdiri dari pembesar sipil, militer, tokoh masyarakat, alim ulama, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi massa, tokoh pejuang dan sebagainya.

Acara resmi ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Tengah, Ruslan Mulyohardjo dan Komisaris Urusan daerah Otpnpm (KUDO) Kementerian Dalam Negeri, Mr. Nasrun.

 

15 Juni 1955

Kongres berhasil menyusun dan memilih peserta pleno dari Badan Harian BKRD serta menetapkan Badan Harian BKRD. Sembilan orang dipilih menjadi Pengurus Harian.

 

16 Juni 1955

Seluruh peserta kongres mendengarkan poreadvis yang disampaikan oleh Ibrahim dengan topik “Sanggupkah Daerah Jambi Berotonomi Sendiri Setingkat Provinsi”.

Haji Hanafie, Ketua BKRD menyatakan tuntutan kita salah satunya adalah suatu otonomi daerah yang luas yang ada perimbangan keuangannya dan perimbangan hak kekuasaanya. Jika otonomi daerah Jambi seperti ini maka insyaAllah daerah Jambi akan mampu mengurus dan membelanjai daerahnya sendiri. Dari segi geografis, sosiologis, politis, ekonomi, dan sosial, maka daerah Jambi telah patut dan dapat berotonomi sendiri setingkat provinsi.

 

17 Juni 1955

Kongres BKRD  menetapkan hasil keputusan, yakni:

  1. Mendesak/menuntut kepada Pemerintah Pusat agar daerah Keresidenan Jambi diberi otonomi setingkat povinsi
  2. Terbentuk BKRD yang bertugas memperjuangkan keputusan Kongres Rakyat Jambi
  3. Kantor/Sekretariat BKRD ditetapkan menempati sebuah rumah bekas rumah Residen Bachsan Siagian
  4. Di setiap Kewedanan dakan dibentuk perwakilan BKRD
  5. Sumber biaya bagi perjuangan BKRD didapatkan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Marga, dan bantuan masyarakat
  6. Segala hasil keputusan sidang Kongres Rakyat Jambi melalui BKRD akan disampaikan secara tertulis kepada: (a) Pemerintah Pusat di Jakarta, (b) Gubernur Sumatera Tengah di Bukit Tinggi, (c) Penguasa Perang di daerah di Keresidenan Jambi, dan (d) Pemerintah daerah Keresidenan Jambi di Jambi

 

18 Juni 1955

Acara penutupan Kongres BKRD dengan mengadakan suatu rapat umum yang berlangsung di lapangan Tungkal (sekarang terminal Bus Rawasari) yang dihadiri oleh segenap peserta rapat kongres, pemerintah, dan masyarakat umum.

 

3-5 Januari 1957

Hasil Kongres Pemuda se-daerah Jambi mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi Provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957 .

 

6 Januari 1957

Sidang Pleno BKRD resmi menetapkan Keresidenan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi.

 

9 Januari 1957

Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah menyetujui keputusan BKRD.

 

8 Februari 1957

Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein melantik Residen Djamin Gelar Datuk Bagindo sebagai acting Gubernur dan H. Hanafie sebagai wakil acting Gubernur Provinsi Djambi dengan staff 11 orang.

 

Teks: Jumardi Putra

Sumber: Dokumen surat-surat BKRD.


Tag : #HUT Provinsi Jambi ke 61 #Jambi #Sumatra #BKRD



Berita Terbaru

 

Selasa, 23 Januari 2018 23:50 WIB

Dugaan Kecurangan Toke Karet Terkuak, Warga Bandingkan Hasil Timbangan dengan Milik Sendiri


Kajanglako.com, Bungo – Petani Karet yang ada di Wilayah Kecamatan Muko-muko Bathin VII, Kabupaten Bungo, mulai resah dengan hasil timbangan yang

 

Penyelundupan Satwa Langka
Selasa, 23 Januari 2018 20:26 WIB

BKIPM Jambi Gagalkan Penyelundupan 7 Anak Buaya Via Bandara


Kajanglako.com, Jambi – Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Jambi bekerja sama dengan Avsec Bandara Sultan Thaha, berhasil menggagalkan

 

Selasa, 23 Januari 2018 20:14 WIB

Selain Diselingkuhi, Juanda Mengaku Juga Sering Dianiaya Istrinya


Kajanglako.com, Batanghari - Sebelum belang sang istri yang kedapatan selingkuh dengan Kades Padang Kelapo mencuat. Juanda akui sudah seringkali dianiaya

 

Selasa, 23 Januari 2018 20:03 WIB

Juanda Lapor ke Inspektorat, Kades Padang Kelapo Berdalih Hanya Ajak 'EN' Rapat


Kajanglako.com, Batanghari - Kasus perselingkuhan Kades Padang Kelapo akhirnya berlanjut. Juanda, beserta sejumlah saksi melaporkan kasus tersebut ke Inspektorat

 

Selasa, 23 Januari 2018 19:49 WIB

Heboh, Kades Padang Kelapo Dikabarkan 'Gituan' di Semak-semak


Kajanglako.com, Batanghari - Selaku pemimpin desa harusnya bisa membimbing warga desanya dengan baik. Namun, yang terjadi kali ini bertolak belakang. Jangankan