Senin, 23 April 2018


Sabtu, 06 Januari 2018 14:57 WIB

Keputusan Sidang Badan Kongres Rakyat Djambi (1955-1957)

Reporter : Redaksi
Kategori : Ragam

Kongres Rakjat Djambi (3-6 Januari 1957)

Tuntutan Keresidenan Jambi menjadi daerah Tingkat I Provinsi diangkat dalam Pernyataan Bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari (HP-MERBAHARI) dengan Front Pemuda Jambi (FROPEJA) pada 10 April 1954 dan dilanjutkan kemudian dengan Kongres Pemuda se-Daerah Jambi (30 April – 3 Mei 1954), yang menghasilkan keputusan, salah satunya, yaitu mengutus tiga orang delegasi yaitu Rd. Abdullah, AT Hanafiah dan H. Said serta seorang penasehat delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrun menghadap Mendagri Prof. DR.MR Hazairin.

Berbagai dukungan dan kebulatan tekad pun bermunculan, baik oleh gabungan Partai Politik, Dewan Pemerintahan Marga (DPM), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin dan Batanghari, organisasi pemuda, alim ulama, tokoh masyarakat luas dan sebagainya hingga terbentu organisasi bersama yaitu Badan Kongres Rakyat Djambi.



Berikut ringkasan hasil sidang strategis BKRD sepanjang 14-18 Juni 1955 hingga Provinsi Jambi diproklamirkan pada 6 Januari 1957:

14 Juni 1055

Kongres Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) berlangsung di Gedung Bioskop Capitol, di Kota Jambi. Total peserta yang hadir berjumlah 326 orang dan 100 peninjau. Hadir dalam kongres antara lain, terdiri dari pembesar sipil, militer, tokoh masyarakat, alim ulama, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi massa, tokoh pejuang dan sebagainya.

Acara resmi ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Tengah, Ruslan Mulyohardjo dan Komisaris Urusan daerah Otpnpm (KUDO) Kementerian Dalam Negeri, Mr. Nasrun.

 

15 Juni 1955

Kongres berhasil menyusun dan memilih peserta pleno dari Badan Harian BKRD serta menetapkan Badan Harian BKRD. Sembilan orang dipilih menjadi Pengurus Harian.

 

16 Juni 1955

Seluruh peserta kongres mendengarkan poreadvis yang disampaikan oleh Ibrahim dengan topik “Sanggupkah Daerah Jambi Berotonomi Sendiri Setingkat Provinsi”.

Haji Hanafie, Ketua BKRD menyatakan tuntutan kita salah satunya adalah suatu otonomi daerah yang luas yang ada perimbangan keuangannya dan perimbangan hak kekuasaanya. Jika otonomi daerah Jambi seperti ini maka insyaAllah daerah Jambi akan mampu mengurus dan membelanjai daerahnya sendiri. Dari segi geografis, sosiologis, politis, ekonomi, dan sosial, maka daerah Jambi telah patut dan dapat berotonomi sendiri setingkat provinsi.

 

17 Juni 1955

Kongres BKRD  menetapkan hasil keputusan, yakni:

  1. Mendesak/menuntut kepada Pemerintah Pusat agar daerah Keresidenan Jambi diberi otonomi setingkat povinsi
  2. Terbentuk BKRD yang bertugas memperjuangkan keputusan Kongres Rakyat Jambi
  3. Kantor/Sekretariat BKRD ditetapkan menempati sebuah rumah bekas rumah Residen Bachsan Siagian
  4. Di setiap Kewedanan dakan dibentuk perwakilan BKRD
  5. Sumber biaya bagi perjuangan BKRD didapatkan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Marga, dan bantuan masyarakat
  6. Segala hasil keputusan sidang Kongres Rakyat Jambi melalui BKRD akan disampaikan secara tertulis kepada: (a) Pemerintah Pusat di Jakarta, (b) Gubernur Sumatera Tengah di Bukit Tinggi, (c) Penguasa Perang di daerah di Keresidenan Jambi, dan (d) Pemerintah daerah Keresidenan Jambi di Jambi

 

18 Juni 1955

Acara penutupan Kongres BKRD dengan mengadakan suatu rapat umum yang berlangsung di lapangan Tungkal (sekarang terminal Bus Rawasari) yang dihadiri oleh segenap peserta rapat kongres, pemerintah, dan masyarakat umum.

 

3-5 Januari 1957

Hasil Kongres Pemuda se-daerah Jambi mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi Provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957 .

 

6 Januari 1957

Sidang Pleno BKRD resmi menetapkan Keresidenan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi.

 

9 Januari 1957

Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah menyetujui keputusan BKRD.

 

8 Februari 1957

Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein melantik Residen Djamin Gelar Datuk Bagindo sebagai acting Gubernur dan H. Hanafie sebagai wakil acting Gubernur Provinsi Djambi dengan staff 11 orang.

 

Teks: Jumardi Putra

Sumber: Dokumen surat-surat BKRD.


Tag : #HUT Provinsi Jambi ke 61 #Jambi #Sumatra #BKRD



Berita Terbaru

 

Pilkada Merangin 2018
Minggu, 22 April 2018 17:34 WIB

Sudah Lantik 23 Ribu Tim Pemenangan, Hamas Targetkan Menang Telak


Kajanglako.com, Merangin - Pasangan nomor urut 2, Al Haris - Mashuri (Hamas) terus memantapkan tim pemenangangannya hingga seluruh kecamatan di Kabupaten

 

Pilpres 2019
Minggu, 22 April 2018 16:03 WIB

Relawan Anis Matta: Diperlukan Sosok untuk Perubahan Bangsa


Kajanglako.com, Jambi - Relawan Anis Matta makin bergerilya ke berbagai daerah untuk makin mengenalkan jagoannya tersebut sebagai modal sebagai di Pilpres

 

Minggu, 22 April 2018 15:41 WIB

Illegal Drailing di Pompa Air Kian Menggila, Anak Sekolah Bahkan Terlibat


Kajanglako.com, Batanghari - Sudah berulang kali aktifitas Illegal Drailing yang berlokasi di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang ditutup.  Namun sepertinya

 

Pilkada Kerinci 2018
Minggu, 22 April 2018 15:09 WIB

Buktikan Dukungan, Warga Kayu Aro Coblos Zainal-Arsal


Kajanglako.com, Kerinci - Warga Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kayu Aro sepakat mencoblos pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci nomor urut 3 Zainal

 

Minggu, 22 April 2018 11:06 WIB

Ini 6 Besar Calon Komisioner KPU 7 Kabupaten di Jambi


Kajanglako.com, Jambi - Tes wawancara bagi calon Anggota KPU 7 Kabupaten rampung dilaksanakan Tim Seleksi.    Berdasarkan pengumuman hasil rapat