Selasa, 14 Agustus 2018

Sabtu, 06 Januari 2018 11:49 WIB

Haji Hanafie Gagal Jadi Gubernur Pertama Jambi, Kenapa?

Reporter : Redaksi
Kategori : Berita Nasional Sosok

Lukisan Haji Hanafie Sumber: DPRD Provinsi Jambi

Oleh: Jumardi Putra

Gagalnya pelantikan Haji Hanafie sebagai Kepala Daerah Swatantra Tingkat 1 Jambi (lihat hasil pemilihan kepala Daerah oleh DPRD-Provinsi, 3 Maret 1958, dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 24 April 1958) merupakan salah satu sisi kelam (untuk menyebut kontroversi) dalam sejarah perjalanan kepemimpinan di Jambi usai diproklamirkan sejak 6 Januari 1957.



Menyusul dua hari sebelum pelaksanaan pelantikan sebagai Gubernur Jambi, ia diterbangkan ke Palembang menghadap pihak Operasi Sadar, Panglima TT. II Sriwijaya, Ibnu Seotoyo, lalu ditahan selama satu bulan plus 5 lima hari di kantor CPM di Palembang dan berlanjut ke rumah tahanan Angkatan Udara (AURI) di Talang Betutu, kemudian lebih dua bulan di Rumah Tahanan Militer (RTM) dan penjara Salemba di Jakarta hingga menjadi tahanan rumah, dan akhirnya dilepaskan dan kembali ke Jambi, 25 Desember 1960, dengan status Gubernur Jambi yang baru, yaitu M. Joesoef Singedekane (menjabat 1957-1967).

Sebelum dilantik sebagai Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, Hanafi merupakan Ketua Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD), yang pernah dilantik sebagai wakil acting Gubernur Djambi mendampingi Residen Djamin Gelar Datuk Bagindo sebagai acting Gubernur. Pelantikan mereka berdua berlangsung pada 8 Februari 1957 oleh Ketua Dewan Banteng, Letkol Ahmad Husein melantik.

Tak hanya itu, saat menjadi tahanan Kota di Palembang, Haji Hanafie, tokoh asal Desa Empelu, Kec. Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo ini, memegang 2 jabatan penting, yaitu ketua Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) sekaligus Ketua DPRD Provinsi Jambi.

Menurut Fakhrudin Saudagar, dalam bukunya, Haji Hanafi, Ketua Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD), Ketua BKRD dan Perjuangannya, 1996, selama menjadi tahanan kota di Palembang ia tak pernah bertemu dengan Ibnu Soetoyo, Panglima Operasi Sadar, tetapi bertemu singkat dengan Syairnubi Syaid, selaku perwakilan dari tim Operasi Sadar.

Dalam pertemuan singkat itu, Hanafie menerima dua informasi, yaitu pertama, berdasarkan laporan dari daerah Jambi, bahwa Saudara Haji Hanafie berbahaya tinggal di Jambi, dan kedua, operasi sadar, TT. II Sriwijaya mengambil keputusan terhadap Sdr. H. Hanafie agar tidak boleh keluar dari Kota Palembang.

Meski sebagai tahanan Kota di Palembang tidak disertai selempar surat resmi penahanan yang diterima, Hanafie rela menjalaninya dengan pertimbangan matang, yakni agar tidak terjadi sesuatu apapun bagi daerah Jambi, sehingga cita-cita menjadi Provinsi segera terealisasi.

Dalam situasi ketidakpastian itu, Hanafie memiliki firasat bahwa dirinya (Haji Hanafie) menjadi korban fitnah sebagai orang yang pro-PRRI. Firasat itu memang pernah dituduhkan dan menjadi isu yang berkembang terhadap Haji Hanafie setelah selesai peresmian Provinsi Jambi tanggal 8 Februari 1957.  Sayangnya, hingga uisia provinsi Jambi menginjak 61 tahun ini (6 Januari 2018), isu tersebut belum terbukti kuat dan seolah hilang bersama angin.

Terhadap kedua peristiwa di atas, dalam beberapa kesempatan, saya menanyakan langsung kepada saksi sejarah,  H. Asrie Rasyid, seorang veteran sekaligus angkatan 45 perang Jambi, sejarahwan Junaidi T. Noor dan akademisi sejarah, Arif Rahim (Universitas Batanghari). Mereka bertiga mengatakan, meski disetujui mayoritas anggota DPRD-Provinsi Jambi sekaligus ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri kala itu,  aspek ideologi dan politiklah yang menjadi faktor utama di balik gagalnya pelantikan Haji Hanafi sebagai Gubernur Jambi pertama.

Dalam keadaan demikian itu, sependek amatan saya, baik terhadap sumber-sumber sejarah tertulis maupun pendapat tokoh sezaman, belum ada penelitian serius yang menguliti warna-warni sejarah sisi kontroversi, seperti, salah satunya, yaitu penjegalan pelantikan Haji Hanafie sebagai Gubernur Jambi. Karena itu, penguatan kerja-kerja riset/kajian melalui pendataan dan  pengumpulan sumber data kearsipan menjadi sangat mendesak. Semoga.

*Sumber: Buku-buku sejarah Jambi dan surat-surat Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD)


Tag : #Haji Hanafie #Sumatra #Jambi #Gubernur Jambi Pertama #Kontroversi Sejarah Jambi



Berita Terbaru

 

Pemilu 2019
Selasa, 14 Agustus 2018 19:30 WIB

Satu Bacaleg PPP Dapil Sarolangun-Merangin Meninggal Dunia


Kajanglako.com, Jambi - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan kabar duka di tengah persiapan menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Satu

 

Pencurian
Selasa, 14 Agustus 2018 18:16 WIB

Pernah Rampok Uang Rp 1,4 M, Edi Kembali Berulah Curi Motor Teman Sendiri


Kajanglako.com, Batanghari - Edi Pirmansyah alias Herman, resedivis yang pernah melakukan perampokan uang Rp 1,4 miliar pada tahun 2010 lalu, kembali berulah

 

Selasa, 14 Agustus 2018 17:58 WIB

LPG 3 Kg Langka, Operasi Pasar Diserbu Masyarakat


Kajanglako.com, Merangin - Gas 3 Kg langka di Kota Bangko beberapa pekan terakhir. Jika pun ada, gas subsidi tersebut harus didapat dengan harga diatas

 

Kasus Korupsi Rumah PNS
Selasa, 14 Agustus 2018 13:37 WIB

Kejati Akan Limpahkan Berkas Madel ke Pengadilan


Kajanglako.com, Jambi - Muhammad Madel, mantan Bupati Sarolangun dan Joko Susilo mantan Kepala Pengelola Koperasi Sarolangun menjadi tersangka dalam kasus

 

Selasa, 14 Agustus 2018 13:23 WIB

Wakil Ketua DPRD Merangin Ditetapkan Tersangka Korupsi


Kajanglako.com, Merangin - Wakil Ketua DPRD Merangin, Isnedi, ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) di