Selasa, 23 Januari 2018
Pencarian


Sabtu, 06 Januari 2018 11:49 WIB

Haji Hanafie Gagal Jadi Gubernur Pertama Jambi, Kenapa?

Reporter : Redaksi
Kategori : Berita Nasional Sosok

Lukisan Haji Hanafie Sumber: DPRD Provinsi Jambi

Oleh: Jumardi Putra

Gagalnya pelantikan Haji Hanafie sebagai Kepala Daerah Swatantra Tingkat 1 Jambi (lihat hasil pemilihan kepala Daerah oleh DPRD-Provinsi, 3 Maret 1958, dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 24 April 1958) merupakan salah satu sisi kelam (untuk menyebut kontroversi) dalam sejarah perjalanan kepemimpinan di Jambi usai diproklamirkan sejak 6 Januari 1957.



Menyusul dua hari sebelum pelaksanaan pelantikan sebagai Gubernur Jambi, ia diterbangkan ke Palembang menghadap pihak Operasi Sadar, Panglima TT. II Sriwijaya, Ibnu Seotoyo, lalu ditahan selama satu bulan plus 5 lima hari di kantor CPM di Palembang dan berlanjut ke rumah tahanan Angkatan Udara (AURI) di Talang Betutu, kemudian lebih dua bulan di Rumah Tahanan Militer (RTM) dan penjara Salemba di Jakarta hingga menjadi tahanan rumah, dan akhirnya dilepaskan dan kembali ke Jambi, 25 Desember 1960, dengan status Gubernur Jambi yang baru, yaitu M. Joesoef Singedekane (menjabat 1957-1967).

Sebelum dilantik sebagai Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, Hanafi merupakan Ketua Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD), yang pernah dilantik sebagai wakil acting Gubernur Djambi mendampingi Residen Djamin Gelar Datuk Bagindo sebagai acting Gubernur. Pelantikan mereka berdua berlangsung pada 8 Februari 1957 oleh Ketua Dewan Banteng, Letkol Ahmad Husein melantik.

Tak hanya itu, saat menjadi tahanan Kota di Palembang, Haji Hanafie, tokoh asal Desa Empelu, Kec. Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo ini, memegang 2 jabatan penting, yaitu ketua Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) sekaligus Ketua DPRD Provinsi Jambi.

Menurut Fakhrudin Saudagar, dalam bukunya, Haji Hanafi, Ketua Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD), Ketua BKRD dan Perjuangannya, 1996, selama menjadi tahanan kota di Palembang ia tak pernah bertemu dengan Ibnu Soetoyo, Panglima Operasi Sadar, tetapi bertemu singkat dengan Syairnubi Syaid, selaku perwakilan dari tim Operasi Sadar.

Dalam pertemuan singkat itu, Hanafie menerima dua informasi, yaitu pertama, berdasarkan laporan dari daerah Jambi, bahwa Saudara Haji Hanafie berbahaya tinggal di Jambi, dan kedua, operasi sadar, TT. II Sriwijaya mengambil keputusan terhadap Sdr. H. Hanafie agar tidak boleh keluar dari Kota Palembang.

Meski sebagai tahanan Kota di Palembang tidak disertai selempar surat resmi penahanan yang diterima, Hanafie rela menjalaninya dengan pertimbangan matang, yakni agar tidak terjadi sesuatu apapun bagi daerah Jambi, sehingga cita-cita menjadi Provinsi segera terealisasi.

Dalam situasi ketidakpastian itu, Hanafie memiliki firasat bahwa dirinya (Haji Hanafie) menjadi korban fitnah sebagai orang yang pro-PRRI. Firasat itu memang pernah dituduhkan dan menjadi isu yang berkembang terhadap Haji Hanafie setelah selesai peresmian Provinsi Jambi tanggal 8 Februari 1957.  Sayangnya, hingga uisia provinsi Jambi menginjak 61 tahun ini (6 Januari 2018), isu tersebut belum terbukti kuat dan seolah hilang bersama angin.

Terhadap kedua peristiwa di atas, dalam beberapa kesempatan, saya menanyakan langsung kepada saksi sejarah,  H. Asrie Rasyid, seorang veteran sekaligus angkatan 45 perang Jambi, sejarahwan Junaidi T. Noor dan akademisi sejarah, Arif Rahim (Universitas Batanghari). Mereka bertiga mengatakan, meski disetujui mayoritas anggota DPRD-Provinsi Jambi sekaligus ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri kala itu,  aspek ideologi dan politiklah yang menjadi faktor utama di balik gagalnya pelantikan Haji Hanafi sebagai Gubernur Jambi pertama.

Dalam keadaan demikian itu, sependek amatan saya, baik terhadap sumber-sumber sejarah tertulis maupun pendapat tokoh sezaman, belum ada penelitian serius yang menguliti warna-warni sejarah sisi kontroversi, seperti, salah satunya, yaitu penjegalan pelantikan Haji Hanafie sebagai Gubernur Jambi. Karena itu, penguatan kerja-kerja riset/kajian melalui pendataan dan  pengumpulan sumber data kearsipan menjadi sangat mendesak. Semoga.

*Sumber: Buku-buku sejarah Jambi dan surat-surat Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD)


Tag : #Haji Hanafie #Sumatra #Jambi #Gubernur Jambi Pertama #Kontroversi Sejarah Jambi



Berita Terbaru

 

Senin, 22 Januari 2018 19:57 WIB

Polisi Dalami Keberadaan Dugaan Adanya Aliran Sesat di Batanghari


Kajanglako.com, Batanghari – Dugaan adanya aliran sesat yang meresahkan warga di Kecamatan Muara Tembesi, langsung direspon pihak kepolisian. Polisi

 

Senin, 22 Januari 2018 19:44 WIB

Diduga Ada Aliran Sesat di Wilayahnya, Bupati Sahirsyah Mengaku Belum Dapat Laporan


Kajanglako.com, Batanghari - Isu aliran sesat yang dibawa oleh Majelis Tafsir Alqur'an (MTA) di bawah pimpinan Ustadz Ahmad Saukina di Kecamatan Muara

 

Senin, 22 Januari 2018 18:52 WIB

Diduga Gangguan Jiwa, Trinawan Tiga Kali Tusuk Korbannya


Kajanglako.com, Batanghari - Ahmad Syamsi bin Samin (29) warga RT 10 Kelurahan Sridadi menjadi korban penganiayaan. Korban ditusuk tiga kali pada bagian

 

OTT KPK di Jambi
Senin, 22 Januari 2018 18:22 WIB

Begini Kata Zola Usai Jalani Pemeriksaan yang Kedua di KPK


Kajanglako.com, Jakarta – Gubernur Jambi, Zumi Zola keluar dari gedung KPK, sekitar pukul 17.00 WIB, dalam pemeriksaan yang kedua, Senin (22/1). Kepada

 

OTT KPK di Jambi
Senin, 22 Januari 2018 17:53 WIB

Zola Keluar Gedung KPK Setelah Lewati 8 Jam Pemeriksaan


Kajanglako.com, Jakarta – Setelah melewati hampir delapan jam pemeriksaan, Gubernur Jambi, Zumi Zola terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK.