Selasa, 16 Oktober 2018


Selasa, 19 Desember 2017 15:15 WIB

Tak Becus, Kinerja Inspektorat Tanjabbar Dipertanyakan

Reporter : Redaksi
Kategori : Berita Daerah Pemerintahan Hukrim

Ilustrasi keuangan daerah

Kajanglako.com, Tanjung Jabung Barat - Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dianggap tidak becus dalam menindaklanjuti temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi. Dimana ada temuan tentang pekerjaan pengadaan barang dan jasa, yang sampai saat ini belum sepenuhnya dikembalikan para rekanan nakal kepada keuangan daerah. Lembaga pengawasan internal ini juga dianggap tidak maksimal melaksanakan fungsinya mengawasi kinerja OPD.

Salah seorang warga Tungkal Ilir, Syarif, mengatakan jika lembaga pengawas pemerintah daerah tersebut tidak terlihat kinerjanya dalam penyelesaian temuan BPK.



“Inspektorat sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, justru tidak terlihat sampai saat ini,” ujar Syarif.

Dia bahkan mengingatkan kembali soal aparatur pemerintah di Provinsi Jambi yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditetapkan tersangka karena diduga melakukan tindakan korupsi, beberapa waktu lalu.

“Seharusnya ketika ada temuan oleh Inspektorat terkait kesalahan instansi pemerintahan, harus ditebus dengan sanksi. Jika memenuhi unsur tindak pidana harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat efek jera bagi pelaku ataupun pejabat lain. Ini untuk mengatasi tindak lanjut temuan BPK, Inspektorat tidak sanggup. Bukan sedikit temuan yang ada di Tanjab Barat ini, Inspektorat itu sudah tidak becus,” ujarnya.

Kepala Inspektorat Tanjab Barat, R Gatot Suwarso ketika ditanyai mengenai hal ini malah berkelit. Ia justru mengatakan tanggung jawab itu ada pada atasan yang lebih tinggi, seperti Sekda, Wabup dan Bupati.

“Semua sudah kita laporkan kok kepada pejabat yang lebih tinggi, Sekda, Wabup dan Bupati. Soal kelanjutannya kita tidak tau,” jawab Gatot.

Ditanya terkait adanya temuan BPK pada OPD, Gatot melempar kembali pertanyaan tersebut. “Tanya saja pada dinas terkait,” singkatnya.

Untuk diketahui, hasil audit BPK Provinsi Jambi mengungkapkan banyak proyek di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merugikan keuangan daerah, terutama pada Dinas Pekerjaan Umum, Bidang Bina Marga yang mencapai Rp 1,92 Miliar. Kerugian itu terdapat pada 7 paket pekerjaan jalan dengan kekurangan volume, dan satu paket pekerjaan yang tidak selesai sebesar Rp 572 juta. (kjcom)


Tag : #Inspektorat #Keuangan Daerah #Tanjab Barat #BPK RI



Berita Terbaru

 

Penerimaan CPNS 2018
Selasa, 16 Oktober 2018 15:31 WIB

Pendaftaran CPNS Ditutup, Formasi Disabilitas dan 14 Guru SD di Sarolangun Tanpa Peminat


Kajanglako.com, Sarolangun - Pendaftaran CPNS telah ditutup, di Kabupaten Sarolangun tercatat 2.347 pelamar CPNS masuk data BKN.    Waldi Bakri,

 

Selasa, 16 Oktober 2018 12:58 WIB

Diamankan Satpol PP Sarolangun, Anak Punk: Kami Hanya Sekedar Ngamen


Kajanglako.com, Sarolangun – Tiga orang anak punk berhasil diamankan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sarolangun. Mereka diamankan di sekitar

 

Penerimaan CPNS 2018
Selasa, 16 Oktober 2018 11:34 WIB

243 Pelamar CPNS Pemprov Jambi Tak Lolos Verifikasi


Kajanglako.com, Jambi - Pendaftaran online CPNS 2018, secara resmi telah ditutup Minggu (14/10) pukul 23.59 WIB  Khusus pelamar CPNS Pemprov Jambi,

 

Selasa, 16 Oktober 2018 11:21 WIB

Pendirian Tempat Ibadah Harus Rekom FKUB


Kajanglako.com, Merangin - Untuk pendirian tempat ibadah baru di Merangin harus mendapat izin Bupati. Pada prosesnya setiap pembangunan tempat ibadah harus

 

Penerimaan CPNS 2018
Selasa, 16 Oktober 2018 09:43 WIB

Bagi yang Lolos Seleksi CPNS 2018, Ini Gaji yang Kamu Terima


Kajanglako.com - Tahun 2018 ini, Pemerintah telah resmi membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Baik untuk Kementerian, Lembaga dan Pemerintah