Rabu, 25 April 2018


Selasa, 19 Desember 2017 15:15 WIB

Tak Becus, Kinerja Inspektorat Tanjabbar Dipertanyakan

Reporter : Redaksi
Kategori : Berita Daerah Pemerintahan Hukrim

Ilustrasi keuangan daerah

Kajanglako.com, Tanjung Jabung Barat - Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dianggap tidak becus dalam menindaklanjuti temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi. Dimana ada temuan tentang pekerjaan pengadaan barang dan jasa, yang sampai saat ini belum sepenuhnya dikembalikan para rekanan nakal kepada keuangan daerah. Lembaga pengawasan internal ini juga dianggap tidak maksimal melaksanakan fungsinya mengawasi kinerja OPD.

Salah seorang warga Tungkal Ilir, Syarif, mengatakan jika lembaga pengawas pemerintah daerah tersebut tidak terlihat kinerjanya dalam penyelesaian temuan BPK.



“Inspektorat sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, justru tidak terlihat sampai saat ini,” ujar Syarif.

Dia bahkan mengingatkan kembali soal aparatur pemerintah di Provinsi Jambi yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditetapkan tersangka karena diduga melakukan tindakan korupsi, beberapa waktu lalu.

“Seharusnya ketika ada temuan oleh Inspektorat terkait kesalahan instansi pemerintahan, harus ditebus dengan sanksi. Jika memenuhi unsur tindak pidana harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat efek jera bagi pelaku ataupun pejabat lain. Ini untuk mengatasi tindak lanjut temuan BPK, Inspektorat tidak sanggup. Bukan sedikit temuan yang ada di Tanjab Barat ini, Inspektorat itu sudah tidak becus,” ujarnya.

Kepala Inspektorat Tanjab Barat, R Gatot Suwarso ketika ditanyai mengenai hal ini malah berkelit. Ia justru mengatakan tanggung jawab itu ada pada atasan yang lebih tinggi, seperti Sekda, Wabup dan Bupati.

“Semua sudah kita laporkan kok kepada pejabat yang lebih tinggi, Sekda, Wabup dan Bupati. Soal kelanjutannya kita tidak tau,” jawab Gatot.

Ditanya terkait adanya temuan BPK pada OPD, Gatot melempar kembali pertanyaan tersebut. “Tanya saja pada dinas terkait,” singkatnya.

Untuk diketahui, hasil audit BPK Provinsi Jambi mengungkapkan banyak proyek di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merugikan keuangan daerah, terutama pada Dinas Pekerjaan Umum, Bidang Bina Marga yang mencapai Rp 1,92 Miliar. Kerugian itu terdapat pada 7 paket pekerjaan jalan dengan kekurangan volume, dan satu paket pekerjaan yang tidak selesai sebesar Rp 572 juta. (kjcom)


Tag : #Inspektorat #Keuangan Daerah #Tanjab Barat #BPK RI



Berita Terbaru

 

Selasa, 24 April 2018 23:36 WIB

Asik Minum Tuak di Arena MTQ, Empat Pemuda Ditangkap Satpol PP


Kajanglako.com, Batanghari - Jelang perhelatan akbar MTQ ke-48 Tingkat Provinsi yang akan digelar beberapa bulan mendatang, Satpol PP Kabupaten Batanghari

 

Selasa, 24 April 2018 23:28 WIB

Tiga Nama Calon Ketua DPW PAN Pengganti Zola Beredar


Kajanglako.com, Jambi – Posisi Ketua DPW PAN Provinsi Jambi saat ini tengah kosong, pasca ditahannya Zola oleh KPK. Untuk mengisi posisi Zola, tiga

 

Selasa, 24 April 2018 22:59 WIB

Gara-gara Ini, Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Bungo Ditunda Hingga Tiga Hari


Kajanglako.com, Bungo - Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo dalam rangka, "Pengantar LKPJ Bupati Bungo Tahun 2017 disertai

 

Selasa, 24 April 2018 22:47 WIB

Begini Kondisi Jalan Alternatif Truk Batubara


Kajanglako.com, Batanghari - Setelah menggelar rapat bersama terkait perbaikan jalan alternatif untuk truk angkutan batubara. Sekda Batanghari, Asisten

 

Selasa, 24 April 2018 21:10 WIB

Jalan Alternatif Angkutan Batubara Segera Dibangun


  Kajanglako.com, Batanghari - Permasalahan angkutan batubara belum menemui titik terang. Selasa (24/4) Pemkab Batanghari menggelar rapat bersama