Senin, 21 Januari 2019


Selasa, 19 Desember 2017 15:15 WIB

Tak Becus, Kinerja Inspektorat Tanjabbar Dipertanyakan

Reporter : Redaksi
Kategori : Berita Daerah Pemerintahan Hukrim

Ilustrasi keuangan daerah

Kajanglako.com, Tanjung Jabung Barat - Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dianggap tidak becus dalam menindaklanjuti temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi. Dimana ada temuan tentang pekerjaan pengadaan barang dan jasa, yang sampai saat ini belum sepenuhnya dikembalikan para rekanan nakal kepada keuangan daerah. Lembaga pengawasan internal ini juga dianggap tidak maksimal melaksanakan fungsinya mengawasi kinerja OPD.

Salah seorang warga Tungkal Ilir, Syarif, mengatakan jika lembaga pengawas pemerintah daerah tersebut tidak terlihat kinerjanya dalam penyelesaian temuan BPK.



“Inspektorat sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, justru tidak terlihat sampai saat ini,” ujar Syarif.

Dia bahkan mengingatkan kembali soal aparatur pemerintah di Provinsi Jambi yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditetapkan tersangka karena diduga melakukan tindakan korupsi, beberapa waktu lalu.

“Seharusnya ketika ada temuan oleh Inspektorat terkait kesalahan instansi pemerintahan, harus ditebus dengan sanksi. Jika memenuhi unsur tindak pidana harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat efek jera bagi pelaku ataupun pejabat lain. Ini untuk mengatasi tindak lanjut temuan BPK, Inspektorat tidak sanggup. Bukan sedikit temuan yang ada di Tanjab Barat ini, Inspektorat itu sudah tidak becus,” ujarnya.

Kepala Inspektorat Tanjab Barat, R Gatot Suwarso ketika ditanyai mengenai hal ini malah berkelit. Ia justru mengatakan tanggung jawab itu ada pada atasan yang lebih tinggi, seperti Sekda, Wabup dan Bupati.

“Semua sudah kita laporkan kok kepada pejabat yang lebih tinggi, Sekda, Wabup dan Bupati. Soal kelanjutannya kita tidak tau,” jawab Gatot.

Ditanya terkait adanya temuan BPK pada OPD, Gatot melempar kembali pertanyaan tersebut. “Tanya saja pada dinas terkait,” singkatnya.

Untuk diketahui, hasil audit BPK Provinsi Jambi mengungkapkan banyak proyek di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merugikan keuangan daerah, terutama pada Dinas Pekerjaan Umum, Bidang Bina Marga yang mencapai Rp 1,92 Miliar. Kerugian itu terdapat pada 7 paket pekerjaan jalan dengan kekurangan volume, dan satu paket pekerjaan yang tidak selesai sebesar Rp 572 juta. (kjcom)


Tag : #Inspektorat #Keuangan Daerah #Tanjab Barat #BPK RI



Berita Terbaru

 

Senin, 21 Januari 2019 13:51 WIB

Tinjau Jalan Setapak, Ihsan Yunus juga Silaturahmi dan Serap Aspirasi Warga Legok


Kajanglako.com, Jambi - Anggota DPR RI Dapil Jambi, Ihsan Yunus, Juma'at (18/1) lalu, meninjau bantuan jalan setapak yang pernah diberikan untuk masyarakat

 

Senin, 21 Januari 2019 12:27 WIB

Polemik Kenaikan Tarif PDAM, Maulana: Kebijakan Pak Wali, Tanya ke Beliau


Kajanglako.com, Jambi - Persoalan kenaikan tarif PDAM Tirta Mayang Kota Jambi yang mencapai 100 persen, kini telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jambi.

 

Senin, 21 Januari 2019 12:14 WIB

3 Santri Kabur, Pengurus Ponpes Diniyah Baru Tahu saat Orangtua Menjenguk


Kajanglako.com, Bungo - Diduga akibat keteledoran Yayasan Pondok Pesantren Diniyah, Perumnas, Kabupaten Bungo. 3 orang santri kabur dan meninggalkan Ponpes

 

Senin, 21 Januari 2019 12:11 WIB

Nekat Langkahi Garis Polisi, Warga Tantang Bahaya Lihat Reruntuhan Ruko Ambruk dari Dekat


Kajanglako.com, Merangin - Meski sudah hampir sepekan ambruknya Ruko 10 pintu di sekitar Bukit Tiung, Bangko. Ternyata masih saja banyak warga yang penasaran

 

Senin, 21 Januari 2019 12:07 WIB

Besok Zola dan Fachrori Diberhentikan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur


Kajanglako.com, Jambi - Pemprov Jambi telah mengantongi SK pemberhentian Zumi Zola sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 dari Mendagri, SK itu dijemput