Senin, 16 Juli 2018


Selasa, 19 Desember 2017 15:15 WIB

Tak Becus, Kinerja Inspektorat Tanjabbar Dipertanyakan

Reporter : Redaksi
Kategori : Berita Daerah Pemerintahan Hukrim

Ilustrasi keuangan daerah

Kajanglako.com, Tanjung Jabung Barat - Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dianggap tidak becus dalam menindaklanjuti temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi. Dimana ada temuan tentang pekerjaan pengadaan barang dan jasa, yang sampai saat ini belum sepenuhnya dikembalikan para rekanan nakal kepada keuangan daerah. Lembaga pengawasan internal ini juga dianggap tidak maksimal melaksanakan fungsinya mengawasi kinerja OPD.

Salah seorang warga Tungkal Ilir, Syarif, mengatakan jika lembaga pengawas pemerintah daerah tersebut tidak terlihat kinerjanya dalam penyelesaian temuan BPK.



“Inspektorat sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, justru tidak terlihat sampai saat ini,” ujar Syarif.

Dia bahkan mengingatkan kembali soal aparatur pemerintah di Provinsi Jambi yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditetapkan tersangka karena diduga melakukan tindakan korupsi, beberapa waktu lalu.

“Seharusnya ketika ada temuan oleh Inspektorat terkait kesalahan instansi pemerintahan, harus ditebus dengan sanksi. Jika memenuhi unsur tindak pidana harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat efek jera bagi pelaku ataupun pejabat lain. Ini untuk mengatasi tindak lanjut temuan BPK, Inspektorat tidak sanggup. Bukan sedikit temuan yang ada di Tanjab Barat ini, Inspektorat itu sudah tidak becus,” ujarnya.

Kepala Inspektorat Tanjab Barat, R Gatot Suwarso ketika ditanyai mengenai hal ini malah berkelit. Ia justru mengatakan tanggung jawab itu ada pada atasan yang lebih tinggi, seperti Sekda, Wabup dan Bupati.

“Semua sudah kita laporkan kok kepada pejabat yang lebih tinggi, Sekda, Wabup dan Bupati. Soal kelanjutannya kita tidak tau,” jawab Gatot.

Ditanya terkait adanya temuan BPK pada OPD, Gatot melempar kembali pertanyaan tersebut. “Tanya saja pada dinas terkait,” singkatnya.

Untuk diketahui, hasil audit BPK Provinsi Jambi mengungkapkan banyak proyek di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merugikan keuangan daerah, terutama pada Dinas Pekerjaan Umum, Bidang Bina Marga yang mencapai Rp 1,92 Miliar. Kerugian itu terdapat pada 7 paket pekerjaan jalan dengan kekurangan volume, dan satu paket pekerjaan yang tidak selesai sebesar Rp 572 juta. (kjcom)


Tag : #Inspektorat #Keuangan Daerah #Tanjab Barat #BPK RI



Berita Terbaru

 

Senin, 16 Juli 2018 13:43 WIB

[Foto-foto] Satpol PP Tindak PKL di Kawasan Tugu Juang dan Thehok


 

Senin, 16 Juli 2018 13:15 WIB

Antisipasi Pemadaman Listrik, Traffic Light Akan Dilengkapi Aki Cas


Kajanglako.com, Kota Jambi – Fasilitas Traffic Light atau yang sering disebut Lampu Merah di Kota Jambi saat ini masih bergantung dengan aliran listrik

 

Waspada Karhutla
Senin, 16 Juli 2018 12:58 WIB

Titik Panas Terpantau Menyebar di Empat Kabupaten


Kajanglako.com, Jambi - Saat ini Provinsi Jambi telah memasuki musim kemarau, hal ini dapat dilihat dalam satu pekan terakhir di mana curah hujan sangat

 

Pernetiban PKL
Senin, 16 Juli 2018 12:44 WIB

Satpol PP Terlibat Adu Mulut dengan Pedagang Durian


Kajanglako.com, Kota Jambi – Satpol PP Kota Jambi menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar dan bahu jalant. Kawasan Tugu

 

Senin, 16 Juli 2018 10:40 WIB

Pasar Rakyat Tak Berpenghuni, Pemkab Merangin Akan Relokasi PKL Liar


Kajanglako.com, Merangin - Pasar rakyat yang berdiri cukup megah di tengah Kota Bangko, ternyata tidak diminati pedagang. Meski sudah dibangun cukup lama,