Minggu, 16 Desember 2018


Rabu, 13 Desember 2017 08:24 WIB

Motif di Balik Pengelolaan Hutan

Reporter :
Kategori : Perspektif

kerusakan hutan

Oleh: Juan Frans*

Paska tata ruang kawasan hutan hulu Jambi berubah di kavling-kavling menjadi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan, transmigrasi, konservasi dan terakhir restorasi, saya selalu penasaran, apa motif sesungguhnya di balik penerimaan atau keikutsertaan Orang Rimba dalam setiap program yang didesain pihak luar (Pemerintah, Swasta, Sipil Society /NGO, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kerelawanan) untuk dirinya?



Benarkah mereka membutuhkan semua program itu ? Jangan-jangan, seperti yang pernah di sampaikan seorang kerabat dalam status facebooknya: sebenarnya penyedia programlah yang membutuhkan petani, petani kok diajari bertani, begitu pangkasnya. Hal ini bisa saja berlaku pada kasus Orang Rimba.

Tanpa mengecilkan proses berpikir dan dinamika yang terjadi. Saya menduga-duga, meminjam pendapat di atas. Ketika hutan habis dan pola hidup lama dibatasi ruang- ruang baru, secara bersamaan gerak jiwanya tidak mengalami perubahan berarti. Kondisi ini menyebabkan mereka menjadi begitu rentan menghadapi perubahan.

Dalam situasi tersebut, tentunya pola subsistensi-yang semula dipenuhi melalui berburu dan meramu hasil hutan serta berladang - harus tetap dapat dipenuhi dengan berbagai macam cara. Termasuk menjadi bagian dari program pertolongan pihak luar yang datang padanya. Atau pada kasus lain menjadi pengungsi temporer di kota - kota di wilayah Jambi, Sumatera Barat dan Riau dengan bertahan hidup dari uluran tangan penduduk kota, yang terkadang tidak bisa menutupi kekurang nyamannya.

Terkait keberadaan salah satu sistem sumber pertolongan dalam lingkaran kehidupan orang rimba, di sebuah kedai kopi, sambil menyantap sate kerangnya, seorang kolega dengan nada ketus berkomentar, "apa sih keberhasilan kerja LSM di sana itu, bisanya cuma menyalahkan pemerintah, padahal mereka rupanya dapat bantuan dana asing. Pantesan ado kawan betah kerja di sana". Seperti belum puas, dia melanjutkan "sekarang yang juga perlu dikhwatirkan itu gerakan misionaris, mereka pintar, datang dari luar sumatera digaji cukup besar, kita mah kalah. Makanya pemerintah mau bikin pesantren di sekitar pemukiman Orang Rimba".

Terlepas dari ketidaktahuannya, komentar pertamanya sedikit banyak terkesan arogan. Di luar pengetahuan yang juga terbatas, salah satu indikator untuk melihat keberhasilan LSM itu barangkali adalah inisiatif taman nasional, model layanan pendidikan tulis-baca dan kesehatan menjangkau jauh ke pedalaman hutan.

Memposisikan LSM agar dapat berbuat lebih baik terhadap komunitas dampingannya tidaklah keliru, tapi itu bukan berarti pemerintah dapat memindahkan mandat tanggungjawab pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat tanpa kecuali Orang Rimba ke tangan LSM. Apalagi dengan alasan mendapatkan bantuan hibah dana asing. Karena tentunya hal ini akan berbeda pertanggungjawabannya dengan pemerintah yang mendapat dana organisasinya, salah satunya dari bantuan hutang luar negeri.

Sementara komentar keduanya, lagi-lagi ini soal pergulatan dan dominasi agama-agama besar yang diakui negara terhadap agama/kepercayaan lokal. Terlepas benar atau tidaknya informasi itu, tampak jelas betapa kelompok yang berada di posisi mayoritas dan dominan dengan alasan kesalehan dan tangggunjawab keagamaan, dapat dimungkinkan meminjam fungsi kekuasaan yang ada padanya untuk menjegal yang lain. Padahal persoalan sesungguhnya terletak pada ketidakseimbangan kemampuan pengorganisasian dan kelembagaan keagamaan yang sedang berebut umat itu. Akhirnya mengambil jalan pintas dengan menyalahkan yang satu, sementara di sisi lain seharusnya menguatkan pengorganisasian dan kelembagaan yang masih lemah.

Ujungnya, hal ini, akan kembali pada pertanyaan awal. Apa motif sebenarnya di balik penerimaan Orang Rimba terhadap program pihak luar? Kali ini agama, apakah variabel ini berdiri sendiri ?

Sebagai gambaran, jauh mundur kebelakang, sekitar abad XVII, Andaya (1993) mencatat di masa pemerintahan Kiai Gede di Hilir Jambi. Orang Rimba Sungai Lalan di Ulu Jambi menghadiahkan 3 putranya kepada Kiai Gede sebagai bukti kesetiaan dan ketundukan dalam kekuasaan hubungan pemerintahan dan dagang. Semua berbalik arah menjadi pemberontakan terbuka ketika Kiai Gede menghianatinya dengan menjual 3 putra orang rimba sebagai budak. Tercatat serangan pemberontakan begitu efektif, penduduk jambi sampai takut turun ke sawah. Pasokan rotan untuk dagang VOC di Batavia pun terkena imbasnya. Tahun 1692 Orang Rimba Sungai Lalan menyatakan melepaskan diri dari kekuasaan Jambi.

Ini artinya apa? Setiap motif perlu dipahami karena hal ini akan berarti banyak untuk perubahan dan keberlanjutan program.

*Penulis adalah lulusan Antropologi Universitas Andalas Padang dan Magister Pekerja Sosial STKS Bandung. Kini aktif bekerja di Dinas Sosial Provinsi Jambi.


Tag : #Hak Pengusahaan Hutan (HPH) #Hutan Tanaman Industri (HTI) #perkebunan #transmigrasi #konservasi #restorasi #Suku Anak Dalam #NGO #LSM #Jambi #Sumatra



Berita Terbaru

 

AJO Indonesia
Minggu, 16 Desember 2018 10:03 WIB

Menuju Rapimnas 2019, AJO Indonesia Siap Masuk Industri Digital 4.0


Kajanglako.com, Jakarta - Perwakilan DPD dan DPC Aliansi Jurnalistik Online Indonesia se Indonesia Hadir di kantor pusat DPP AJO Indonesia di bilangan

 

Minggu, 16 Desember 2018 08:31 WIB

Festival Kemah Kepemimpinan Pelajar SMA, Fachrori: Upaya Membangun Karakter Pelajar


Kajanglako.com, Jambi - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Fachrori Umar, mengapresiasi pembekalan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Pramuka. Dikatakan

 

Sabtu, 15 Desember 2018 15:32 WIB

PMII Bungo Donasikan Bantuan ke Anita Riana Pengidap Kanker Payudara


Kajanglako.com, Bungo – Sebagai bentuk kepedulian melihat kondisi Anita Riana, Warga Kecamatan Pelayang yang menderita kanker payudara, PC PMII Bungo

 

Sabtu, 15 Desember 2018 15:20 WIB

Jurnalis di Jambi Ikuti Google News Initiative Training Network


Kajanglako.com, Jambi - Sebanyak 25 Jurnalis di Jambi mengikuti pelatihan Google News Initiative Training Network yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen

 

Sabtu, 15 Desember 2018 15:01 WIB

Humas EBN: Haram Hukumnya PKL Jualan di Angsoduo Baru


Kajanglako,com. Jambi - Pasca direlokasi pedagang Angsoduo lama ke Pasar Angsoduo baru pada 11 November 2018 lalu, kini aktivitas dan operasional Angsoduo