Timdu Penanganan Konflik di Merangin Sasar SPI

Kajanglako.com, Merangin – Tim terpadu (Timdu) Kabupaten Merangin yang bertugas menyelesaikan konflik antara masyarakat Desa Sungai Tebal dan Renah Alai telah melakukan Forum Group Discussion (FGD) sebagai upaya penyelesaian konflik. Dari FGD tersebut, diperoleh beberapa kesepakatan. Salah satunya terkait dugaan campur tangan Serikat Petani Indonesi (SPI) dalam konflik yang terjadi.

Dalam kesepakatan yang dibuta, para pihak yang terkait memberi keleluasaan kepada Timdu untuk menelusuri organisasi SPI. Baik itu asal usul, latar belakang, tugas serta kewenangannya dan kaitan dengan konflik.

Baca Juga: - Penyelesaian Konflik Dua Desa di Merangin Masuki Babak Baru

“Sepakat mendukung Timdu Kabupaten Merangin agar diberikan keleluasaan untuk menelusuri SPI. Tentang asal usul, latar belakang, tugas serta kewenangannya,” demikian bunyi poin 4 dalam kesepakatan tersebut.

“Setelah dilakukan penelusuran tersebut, bilamana keberadaan SPI yang diketuai oleh Ashari, ternyata terbukti keberadaannya bertentangan dengan prosedur, kewenangan dan substansinya. Maka terhadap SPI dapat dilakukan tindakan hukum,” bunyi poin ke 5. (kjcom)

Berikut poin kesepakatan lengkap terkait penyelesaian konflik tersebut. Kesepakatan ini juga bisa dilihat di laman tribaratanews.

1. Mendukung Timdu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan kebersamaan dan kepentingan masyarakat serta jauhkan ego sektoral dari masing-masing leading sektor.

2. Pemerintah bersama-sama dengan aparat TNI/Polri dapat mengantisipasi dini untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan terkait dengan tahun politik.

3. Mendorong serta mendukung peran semua stakeholder (pihak yang berkepentingan) agar konflik antara  warga Desa Nilo Dingin dan Renah Alai ini tidak berkepanjangan.

4. Sepakat mendukung Timdu Kabupaten Merangin agar diberikan keleluasaan untuk menelusuri SPI, tentang asal usul, latar belakang , tugas serta kewenangannya dan kaitannya.

5. Setelah dilakukan penelusuran tersebut, bilamana keberadaan SPI yang diketuai oleh Ashari, ternyata terbukti keberadaannya bertentangan dengan prosedur, kewenangan dan substansinya, maka terhadap SPI dapat dilakukan tindakan hukum.

6. Mendorong  pejabat TNKS, yang posisinya berada di bawah Kementrian Kehutanan untuk melaksanakan peran  dan fungsinya dalam rangka pengaman dan menjaga serta melindungi hutan, terutama dalam hutan kawasan lindung dan taman nasional serta melakukan pembalakan dan perambahan hutan.

7. Dalam hal penyelesaian pembakaran hutan dan pemblokiran jalan serta terkait perambah hutan dan jual beli hutan TNKS di Kecamatan Lembah Masurai, Jangkat dan Jangkat Timur diberikan solusi.

 a. TNKS bertanggung jawab penuh terhadap Tanaman Hutan Nasional. Terhadap pondok warga yang dibakar di wilayah TNKS di Desa Nilo Dingin yang dibakar oknum warga Desa Renai Alai, sebaiknya tidak perlu dilakukan ganti rugi karena mereka membuat pondok pada lahan yang berada di wilayah mereka. Jika memang dibutuhkan kepada oknum yang meminta ganti rugi dapat tindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

 b. Pihak TNKS dimohon untuk menghadirkan pimpinan Balai Besar ke Kabupaten Merangin, agar dapat memaparkan program dan kegiatan Balai TNKS di Kabupaten Merangin.

 c. Terhadap lahan yang digarap warga jika memang lahan tersebut dibutuhkan oleh warga, maka disarankan agar pemerintah dapat mengalokasikan lahan untuk dijadikan APL (Areal Penggunaan Lain).