Pragmatisme, Proyekisme dan Berhala-Berhala Itu

Oleh: Riwanto Tirtosudarmo*

Dalam sebuah wawancara dengan Thee Kian Wie (2003: 22), Mohamad Sadli, satu-satunya teknokrat dalam tim ekonomi Widjojo Nitisastro yang mungkin paling ideologis, mengatakan bahwa “What is good is what works”. Sadli dalam wawancara itu menjelaskan bahwa para teknokrat dalam bekerja tidak didasarkan oleh ideologi apapun melainkan berdasarkan pedoman yang disebutnya sebagai “pragmatisme”. Saya kira apa yang dikatakan Muhamad sadli adalah sebuah revelasi yang jujur. Muhamad Sadli di antara para teknokrat lainnya barangkali juga yang paling intelektual dan mungkin juga paling bersih secara moral. Dia bekerja karena harus bekerja dan bekerja baginya bukan untuk mencari kekayaan, kekuasaan atau ketenaran.

Sayang hampir semua teknokrat anggota tim ekonomi Widjojo sudah tidak ada lagi, kecuali Emil Salim. Mungkin Emil Salim yang masih bisa bercerita, dan Emil Salim memang yang selalu dimajukan oleh Widjojo untuk menghadapi pers, karena Emil Salim  memang terkenal pandai berbicara. Emil Salim juga teknokrat Orde-Baru yang terbukti “survive” melewati periode reformasi, bahkan sempat diangkat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden zaman SBY berkuasa. Orde Baru memang telah menjadi sejarah, namun legacy-nya tentang “pragmatisme” sebagai sebuah ideologi kerja (working ideology) diakui atau tidak diakui terus menjadi pedoman pemerintah hingga hari ini. Sebuah contoh pragmatisme baru kita saksikan belum lama ini ketika Presiden Jokowi mengumumkan nama-nama baru dalam kabinetnya. Diangkatnya Sandiaga Uno, menyusul sebelumnya Prabowo Subianto, yang notabene adalah rivalnya dalam pilpres setahun yang lalu, memperlihatkan betapa pragmatisnya partai politik di negeri ini. Bagi Jokowi, seperti adagium Sadli, yang penting adalah yang bisa bekerja, “What is good is what works”!

Buku Berhala-Berhala Infrastruktur: Potret  dan Paradigma Pembangunan  Papua di Masa Otsus, yang berisi lima bab:  (1) “Muasal Bara Konflik dan Kerusakan Lingkungan di Kampung Tobati-Enggros dan Nafri: Penelitian Awal Dampak Pembangunan Ring Road dan Jembatan Youtefa di Kota Jayapura”(Yason Ngelia dan Yuliana Lantipo); (2) “Desing Pesawat di Tengah Konflik Adat: Studi Atas Pembangunan Bandara Stevanus Rumbewas, Kampung Kamanap, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua” (Pilipus Robaha); (3) “Janji Manfaat di Balik Pengabaian Hak Masyarakat Adat Abun” (Yohanis Mambrasar); (4) “Harapan Kesejahteraan, Tuntutan dan Kecemasan Orang-Orang Mbaham-Matta: Laporan Dampak Pembangunan Jalan TransBomberai di Kabupaten Fak-Fak” (Waldine Praxedes Meak); (5) “Menukar Tanah Keramat dengan Piala Dunia: Studi Kasus Pembangunan Menara Palapa Ring Timur di Distrik Kurulu dan Distrik Itlay Hisage, Kabupaten Jayawijaya” (Benny Mawel). Semuanya ditulis oleh anak-anak muda Papua.

Sebelum masuk ke lima bab yang menjadi isi dari buku yang tidak terlalu tebal ini (sekitar 100 hal) ada kata pengantar yang ditulis oleh Elvira Rumkambu (Papua dalam Jerat Pembangunan) dan Catatan dari editor (Ngurah Suryawan dan Muhammad Azka Fahriza). Buku ini menarik dan penting untuk dibaca karena ditulis oleh anak-anak muda Papua yang lahir sekitar tahun 1990an ketika Orde Baru mulai redup, dan dibesarkan dalam periode reformasi ketika ruang publik mulai terbuka dan ekspresi kritis mendapatkan salurannya, antara lain melalui media massa dan media sosial. Dari latar belakang penulisnya, sebagian adalah jurnalis dan sebagian aktifis lembaga swadaya masyarakat sipil. Anak-anak muda ini bisa dianggap sebagai wakil terdepan dari intelektual publik Papua terkini. Jika ada bara api yang belum padam di kepulauan nusantara ini, itu adalah Papua, dan karena itu Papua menjadi penting untuk mendapatkan perhatian kita.

Buku ini menjadi menarik juga karena ditulis dengan pendekatan semi etnografis, dengan semangat investigative journalism mendeskrpsi secara apa adanya proses dan pengalaman yang terjadi di situs penelitian yang dipilihnya. Situs-situs penelitian (research sites) yang dipilih memang merupakan lokasi temapt tinggal komunitas-komunitas lokal yang secara langsung terpapar dengan pembangunan infrastruktur, seperti ring road, jembatan, bandara, menara palapa di berbagai tempat di Papua. Dari sudut penyebaran lokasi penelitian, meskipun tidak sepenuhnya bisa mewakili apa yang telah terjadi di Tanah Papua, namun cukup untuk bisa menunjukkan problem-problem mendasar dan dilema-dilema yang saat ini dirasakan oleh komunitas-komunitas lokal yang ada di Papua. Dengan singkat saya bisa mengatakan bahwa buku ini telah berhasil menampilkan sisi “suffering” dari masyarakat-masyarakat yang menjadi korban pembangunan fisik yang dikelola dan diarahkan dari pusat NKRI.

“Suffering” menurut pendapat saya menjadi kata kunci di sini, karena dengan keberhasilan menunjukkan “suffering” tulisan-tulisan dalam buku ini telah menampilkan bentuk lain dari pengalaman penderitaan eksistensial Orang Papua. Jika selama ini dalam kosakata Papua ada yang disebut sebagai “memoria pasionis”, ingatan kolektif tentang pengalaman yang bersifat traumatis yang terjadi pada masa lalu, buku ini menemukan trauma-trauma baru yang bersifat kontemporer. Dengan mengambil pengalaman pembangunan yang terjadi pada periode Otonomi-Khusus (OTSUS) tulisan-tulisan dalam buku ini menunjukkan bukti-bukti empiris bahwa asumsi dibuatnya OTSUS sebagai pilihan untuk mensejahterakan penduduk Papua dalam kenyataannya keliru. Bukan kesejahteraan yang didapat tetapi “sufferings”. 

“Sufferings” saat ini merupakan sebuah isu yang bersifat global. Penulis terkenal Yuval Noah Harari, dalam sebuah wawancara mengatakan tidak ada yang lebih riil saat ini bagi umat manusia (homo sapiens yang kemudian berubah menjadi homo deuz) selain “sufferings”. Dalam kata pengantarnya, Wahyu Wagiman, Direktur Eksekutif ELSAM, yang tampaknya menjadi sponsor dari penelitian yang dilakukan, di awal buku  telah mencatat fenomena “sufferings” ini:

Tragedi kesehatan di Asmat pada 2018 seolah diputar ulang. Sebelum Asmat, daerah lain juga mengalami tragedi kesehatan, dalam waktu yang berulang juga. Dari tahun ke tahun, Tanah Papua diselimuti tragedi kematian karena warganya terserang wabah penyakit dan kelaparan (hal. vi).

Sementara Elvira Rumkabu dalam kata pengantarnya yang secara keseluruhan sangat bagus,  memulai dengan asumsinya bahwa ada ideologi yang dijadikan landasan Orde Baru. Coba baca pernyataannya ini: Tujuan yang hendak dicapai oleh Soeharto saat itu adalah mengintegrasikan Indonesia ke dalam sistem kapitaslime Modern (hal ix). Kemudian kita juga membaca, apa yang ternyata terjadi:

Paradigma pembangunan yang diimplementasikan pemerintah dipaksakaan merasuk bahkan ke dalam tubuh dan pikiran orang Papua. Pandangan ini dijustifikasi karena konstruksi rasis terhadap budaya dan orang Papua yang dianggap ‘terbelakang’ dan ‘primitif ’ sehingga perlu untuk digantikan dengan budaya Indonesia yang dianggap lebih beradab dan modern. Strategi mempermalukan (humiliation strategy) digunakan menjadi cara sehingga masyarakat Papua merasakan inferiority complex dalam proses perubahan sosial itu (hal. xi).

Pertanyaannya, jika benar asumsi ada ideologi (kapitalisme?) yang menjadi dasar pembangunan, kenapa yang kemudian berlangsung adalah represi, persekusi dan marjinalisasi; dengan kata lain mengapa yang kemudian dialami oleh Orang Papua adalah “sufferings”?

Ngurah Suryawan dan Muhammad Azka Fahriza dalam catatan editornya mencoba menteorisasikan lima hasil penelitian yang menjadi isi utama buku ini, tentu ini sebuah upaya terpuji sebagai layaknya dilakukan para akedemisi. Dari catatan mereka saya kemudian tahu mengapa dipakai istilah “berhala-berhala”. Dengan mengutip tulisan para antropolog, mulai dari Taussig, Dove, dll; meskipun dalam konteks Indonesia ada satu buku penting yang terlupakan. Buku yang saya maksud adalah Friction: An Ethnography of Global Connection, karya Anna Lowenhaupt Tsing tentang kasus orang Dayak Meratus di Kalimantan Selatan yang “entangled” dalam apa yang dideskripsikan oleh Tsing sebagai “Global-Local Connection”. Saya kira apa yang dicoba di-teorikan oleh kedua editor ini tentang komunitas lokal di Papua, agak mirip dengan yang dialami oleh Dayak Meratus di Kalimantan Selatan. Coba kita simak kutipan berikut ini (hal. xx): 

Berhala-berhala pembangunan dalam wajah infrastruktur tersebut menunjukkan secara gamblang betapa kita menjadi tergantung pada suatu proses yang sumber-sumber kekuatannya dari luar kuasa kita. Pada titik inilah negara, pemerintah (pusat dan daerah) seolah-olah terpaku dan kehilangan dinamikanya. Perlunya partisipasi sesama warga sebagai partner menjalani pembangunan pun sering dianggap tidak ada. Lingkungan alam dan komunitas-komunitas tempatan kemudian dijadikan semata-mata sebagai garis depan yang harus ditaklukkan dan bukan sebagai partner menjalani sejarah peradaban.

Nah, dalam konteks ini, menarik deskripsi tentang “garis depan” yang juga bisa disebut oleh Tsing sebagai “frontiers” yang biasanya memang merupakan sebuah kawasan yang harus didomestikasi, ditaklukkan untuk dieksploitasi kekayaan alamnya. Dalam buku Friction. Tsing seperti para ahli ilmu sosial lain, mulai meletakkan “my village”, situs penelitiannya, tidak lagi sebagai etnografi yang terisolasi, namun hampir selalu menjadi bagian dari sebuah koneksi yang bersifat global. Memang, para ahli ilmu sosial itu melihat kapitalisme dan ekonomi pasar yang tidak mengenal nasionalisme itu menjadi penggerak utama dari eksploitasi dan marjinalisasi komunitas-komunitas lokal yang pemukimannya mengandung kekayaan alam. Dalam konteks ini Indonesia pasca 1965 memang “entangled” dalam global-local connection itu. Kasus-kasus dari berbagai komunitas lokal di Papua yang ditampilkan dalam buku jika ditempatkan dalam konteks yang lebih luas ini menjadi cermin yang menarik karena disana kita melihat langsung “suffering” yang dialami pada tingkat akar rumput. Kasus-kasus itu telah menarasikan dengan baik sebuah diskrepansi, sebuah jurang, sebuah ketimpangan antara yang segala sesuatu dirancang dari atas dan apa yang kemudian dirasakan oleh komunitas yang hidup di situs dimana berhala-berhala itu didirikan.

Kembali pertanyaannya, kapitalisme seperti apa yang sesungguhnya dipraktekkan di Indonesia? Kapitalisme seperti apa yang sepertinya menjadi referensi para penulis dalam buku ini yang telah menjadi kambing hitam dari semua yang terjadi? Jika di negeri induknya kapitalisme tumbuh bersamaan dengan liberalisme yang melahirkan demokrasi dan hak-hak asasi manusia, di dunia ketiga seperti Indonesia, kapitalisme yang berkembang adalah “kapitalisme malu-malu kucing”, sebuah istilah yang dipakai oleh Arief Budiman pada tahun 1980an ketika berdebat dengan Mubyarto tentang Ekonomi Pancasila. Saya kira dalam konteks ini pengakuan jujur Sadli yang saya kutip di atas tentang pragmatisme bisa menjadi penjelas. Namun pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa yang disebut sebagai “good” di sini. “Good” bagi siapa?

Jika infrastruktur yang menjadi fokus pembangunan Presiden Jokowi, sesuai dengan prinsip pragmatisme merefleksikan apa yang dikatakan Sadli sebagai “What is good is what works”, maka apa yang bisa terbaca dari kelima kasus dari Papua ini dengan gamblang menunjukkan bahwa “What is work not necessarily good”, bahkan yang terjadi “What is work is marginalizing the local communities”. Berbicara tentang pembangunan dan masyarakat lokal, sebuah buku yang seharusnya juga menjadi referensi para penulis kasus-kasus ini adalah karya Tania Li (2007), seorang antropolog yang lama bekerja di berbagai komunitas lokal di Sulawesi Tengah The Will to Improve: Governmentality, Development, and Practice of Politics. Bukunya melengkapi studi Tsing yang telah saya sebutkan sebelumnya, juga kaya monumental James C. Scott (1998) Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed sebuah kritik pembangunan yang dilandasi ideologi-ideologi besar seperti kapitalisme, sosialisme dan komunisme. Tapi mungkin temuan Tania Li (2016) yang masih berupa artikel jurnal tentang bagaimana sesungguhnya dinamika internal dari apa yang di Indonesia disebut sebagai “proyek” dan yang kemudian melahirkan apa yang disebut Tania Li sebagai “proyekisme” barangkali paling bisa menjelaskan secara meyakinkan dalam konteks mikro bagaimana rasionalitas bekerjanya sebuah proyek yang melahirkan berhala-berhala itu.

Apa yang secara menarik ditampilkan oleh buku “berhala-berhala” ini adalah potret “suffering” pada level mikro yang secara riil dialami oleh komunitas-komunitas lokal di akar rumput. Meskipun potret itu diperoleh dari Papua, sebuah wilayah yang dipandang sebagai darerah “frontiers” dari Jakarta, namun potret-potret itu harus dilihat sebagai bagian dari proses-proses yang berlangsung secara global, dan bisa ditemukan dimana saja, di pelosok Asia, Eropa, Afrika ataupun di benua Amerika. Penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan bahwa tidak ada komunitas yang terisolasi dari “global conection” dan menjadi “entangled” di dalamnya. Karena itu semakin disadari perlunya gerakan dan solidaritas global untuk mengatasinya. Pandemi Covid-19 selama setahun ini menjadi bukti paling nyata bagaimana sebuah “global connection” sesuatu yang nyata, seperti juga “suffering” yang kemudian diakibatkannya.

*Peneliti independen. Tulisan-tulisan Dr. Riwanto Tirtosudarmo dapat dibaca di rubrik Akademia portal kajanglako.com

*Data Buku: Berhala-Berhala Infrastruktur: Potret  dan Paradigma Pembangunan  Papua di Masa Otsus. Editor: I Ngurah Suryawan dan Muhammad Azka Fahriza. Penerbit Elsam, 2020.

Referensi:

Murray Li, Tania, 2016, “ Governing rural Indonesia: convergence on the project system, Critical Policy Studies, 10:1, 79-94.

Murray Li, Tania, 2007, The Will to Improve: Governmentality, Development, and Practice of Politics. Durham and London: Duke University Press.

Scott, James C, 1998, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven and London: Yale University Press.

Thee , Kian Wee , (editor) , 2003 . Recollections: The Indonesian Economy, 1950s1990s. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Tsing, Anna L, 2004, Friction: An Ethnography of Global Connection. Princeton and Oxford: Princeton University Press.