Sabtu, 24 Oktober 2020


Selasa, 29 September 2020 05:08 WIB

Abdurrahman Surjomihardjo

Reporter :
Kategori : Akademia

Oleh: Riwanto Tirtosudarmo*

Saya tidak sempat bertanya mengapa beliau sendiri tidak ikut menandatangani Surat Keprihatinan yang dibawa oleh rombongan WS Rendra ke Leknas-LIPI, sementara ketiga koleganya, Taufik Abdullah, Thee Kian Wie dan Melly G Tan menandatanganinya. Ketika menceritakan peristiwa itu, saya merasakan adanya campuran antara perasaan menyesalkan dan melihatnya sebagai semacam kenaifan politik. Membayangkan kejadian saat itu sekarang saya juga bertanya mengapa Pak Alfian tidak ikut menandatangi Surat Kerihatinan itu.  Sebagai satu-satunya doktor ilmu politik di Leknas saat itu apa yang sesungguhnya dipikirkannya tentang situasi politik saat itu. Saya tidak tahu apakah ada semacam intuisi dari Pak Abdurrahman Surjomihardjo sebagai orang Jawa yang bisa mencium iklim politik dan sikap Suharto saat itu.  Tahun-tahun ini persis sepuluh tahun Suharto berkuasa dan inilah saat ketika pola pembangunan seperti apa dipilih. Jelas Suharto tidak menginginkan kritik. Setelah 1978 memang muncul kata pemerataan pembangunan tapi dalam praktek yang terjadi justru kesenjangan sosial.



Tahun 77-78 adalah tahun-tahun ketika gelombang kedua protes mahasiswa melanda kampus-kampus besar di Indonesia. Inilah gelombang protes terbesar setelah gelombang pertama yang meletuskan Peristiwa Malari 1974.  Peristiwa Malari adalah aksi protes pertama setelah Suharto berkuasa yang membuat Hariman Siregar Ketua Dewan Mahasiswa UI  dan Sahrir aktifis sekaligus mantan tokoh KAMI diadili dan dipenjara. Selain pimpinan mahasiswa tidak sedikit para intelektual  kritis ditangkap dan diinterogasi, termasuk Sarbini Sumawinata dan Soedjatmoko. Dua staf pengajar UI Dorodjatun Kuncoro-Jakti dan Juwono Sudarsono juga sempat diajukan ke pengadilan. Sebuah political crackdown dan pembersihan mereka yang anti terhadap Orde Baru secara besar-besaran. Saya sudah menjadi mahasiswa UI pada tahun 1974 dan ikut berpawai dari Kampus Salemba ke Istana Negara yang dipimpin Hariman Siregar. Di Monas kami cerai berai disembur gas air mata dan kami diminta membubarkan diri.  Pasar Senen diberitakan sudah mulai terbakar karena ulah orang-orang Ali Moertopo yang mau menggagalkan aksi mahasiswa. Sore dan malam itu kami tercerai berai, saya beruntung bersama Bambang Widianto teman dari Antropologi UI yang keluarganya menempati sebuah bagian dari Gedung Trisula di Menteng. Malam itu dari atap Gedung Trisula kami melihat Pasar Senen yang terbakar.

Aksi-aksi mahasiswa pada 1977-78 memang tidak sespektakuler Malari 1974. Sejumlah pimpinan Dewan dan Senat Mahasiswa memang ditangkap dan ditahan di sebuah rumah tahanan yang kemudian terkenal sebagai Kampus Kuning, tapi sekitar 3 bulan kemudian dilepaskan. Melalui Menteri Pendidikan saat itu, Daoed Joesoef, dikeluarkan kebijakan yang dikenal sebagai NKK/BKK (Normalisasi Kebijakan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) yang melarang mahasiswa melakukan kegiatan politik di kampus dan Dewan Mahasiswa dibubarkan. Sejak 1978 kegiatan politik mahasiswa mengalami represi dan baru muncul kembali 20 tahun kemudian bersamaan dengan krisis moneter yang melengserkan Suharto 1998. Sebagai seorang sejarawan yang mendalami gerakan kaum nasionalis, peristiwa 1974, 1977-78 dan 1998, pastilah dilihatnya dalam perspektif sejarah. Dalam konteks sejarah pasca kemerdekaan Peristiwa 1965 mungkin menjadi sangat penting kalau tidak yang terpenting karena dari sanalah apa yang kemudian terjadi dengan Indonesia berawal. Saya tidak tahu bagaimana sikap Pak Abdurahman Surjomihardjo terhadap Peristiwa 1965 karena saat meletusnya peristiwa itu dia telah lulus dari jurusan sejarah UI seperti koleganya Adri Lapian dan Onghokham. Pak Dur, panggilan Pak Abdurrahman Surjomihardjo, konon sempat menjadi pembimbing skripsi Soe Hok Gie.

Sebelum di Leknas Pak Dur telah menjadi peneliti di LRKN (Lembaga Riset Kebudayaan Nasional) yang saat itu dipimpin Pak Lie Tek Tjeng seorang sinolog dan Pak Luhulima sebagai sekretaris. Menurut penuturan Rusdi Muchtar, sekitar 1976-77 terjadi suasana yang tidak menyenangkan di LRKN karena  sikap pimpinannya yang otoriter. Akibatnya, sejumlah peneliti LRKN pindah ke Leknas, di antaranya adalah Pak Adri Lapian, Pak Abdurrahman Surjomihardjo, Pak Suhadak dan Rusdi sendiri. Rusdi Muchtar, seorang antropolog lulusan UI sudah sejak mahasiswa tahun 1971 magang di LRKN. Saya telah kenal Rusdi sejak pertengahan tahun 70an karena sama-sama tinggal di Asrama Daksinapati UI di Rawamangun. Melalui Rusdi saya mulai mengenal Leknas dan mendengar cerita-cerita penelitian lapangannya yang menarik, salah satunya tentang cerita penelitiannya ke Gayo Aceh bersama seniornya Junus Melalatoa.

Pak Dur dan Pak Adri bergabung dengan Pak Taufik Abdullah yang saat itu menjadi Direktur Leknas. Saya mulai bertemu Pak Dur pada awal tahun 1980an ketika mulai bekerja di Leknas dan sedikit lebih sering setelah LRKN dan Leknas dilebur tahun 1986, dan seingat saya beliau masuk ke Pusat Penelitian Ekonomi yang dipimpin Pak Thee Kian Wie. Peleburan dua pusat penelitian ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan yang memiliki tidak sedikit peneliti andal di bidangnya masing-masing itu penting dicatat dalam sejarah ilmu sosial di Indonesia. Reorganisasi lembaga penelitian ilmu sosial dan kemanusiaan tahun 1986 itu memang tampak menarik dalam menentukan siapa ada dimana dan siapa menduduki posisi apa. Setelah reorganisasi itu Pak Adri Lapian memimpin Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB), Pak Alfian memimpin Pusat Penelitian Politik, dan Pak Edi Masinambow yang keahliannya etno-linguistik menjadi Kepala Pusat Penelitian Penduduk. "Memang harus direbut", begitu Pak Taufik Abdullah suatu ketika menjelaskan. Sekitar masa transisi ini Pak Mochtar Buchori, ahli pendidikan, doktornya dari Harvard, seorang intelektual kritis, terpilih sebagai Deputi IPSK (Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan)-LIPI, saya duga juga setelah melalui proses yang berbelit. Ketua LIPI saat itu adalah Profesor Dodi A. Tisna Amidjaya mantan Rektor ITB. Persis ketika terjadi reorganisasi LIPI itu saya memang sedang bersiap-siap kembali ke Canberra melanjutkan studi pasca sarjana. Praktis saya tidak terlibat samasekali apa yang kemudian terjadi sejak 1986. Ketika 1991 saya kembali ke LIPI proses reorganisasi itu sudah selesai dan lembaga-lembaga bentukan baru itu sudah mulai mapan.

Setelah kembali itu barulah saya mulai sering bertemu dengan Pak Dur meskipun tidak pernah melakukan peneltian bersama. Mungkin karena sebagai sesama orang Tegal suatu hari dia berkata, "kita bikin penelitian tentang Tegal yuk,  premanan aja". Yang dimaksud "premanan" adalah dilakukan sendiri tanpa harus lewat LIPI. Rencana itu sampai sekarang tinggal rencana, kami tidak melakukan apa-apa, sampai beliau wafat. Ketika tahun 1998-2000 saya menjadi Kepala Pusat PMB sempat dikunjungi Bu Abdurrahman, antara lain membicarakan buku-bukunya yang ingin disumbangkan ke LIPI. Buku-buku Pak Dur memang kemudian ditempatkan di rak tersendiri di koleksi IPSK-LIPI di Gedung PDII-LIPI bersama buku sumbangan lainnya, yang terbanyak dari George Hicks seorang Indonesianis yang sukses sebagai pebisnis di Hongkong. Menurut Pak Thee Kian Wie, George Hicks semula ragu-ragu, apakah disumbangkan ke LIPI atau CSIS. Mungkin karena melihat Pak Thee dan menganggap LIPI lebih tepat akhirnya buku-buku itu diberikan ke LIPI.  Pada suatu hari, ketika mencari sebuah buku, saya lihat buku-buku itu seperti merana tak terjamah dan tak terpelihara. Tidak tahu bagaimana nasib buku-buku itu sekarang ketika beberapa tahun yang lalu terjadi simpangsiur berita tentang pembuangan buku-buku dari PDII-LIPI. Mungkin saja buku-buku George Hicks dan Pak Dur ikut dikiloin.

Secara usia Pak Dur memang jauh di atas saya, meskipun rumah saya di Lontrong 1 dan rumah keluarga Pak Dur di Lontrong 4 cukup dekat, di sebuah kampung di Tegal, saya baru bertemu beliau di LIPI. Rumah keluarga Pak Dur tipe rumah priyayi birokrat Jawa yang besar dengan pendopo dan halaman depan yang luas, dua pohon mangga yang rindang membuat rumah itu tampak teduh. Di LIPI pergaulan antara peneliti yang tidak satu tim penelitian antara lain melalui seminar-seminar yang secara rutin diadakan. Dalam menyampaikan pendapatnya, Pak Dur yang memiliki sosok tinggi besar dengan suaranya yang khas dan bahasa Indonesia yang agak medok logat Tegal-nya, agak mirip tokoh Bima, dalam pewayangan Jawa. Seperti Bima, Pak Dur kalau berbicara juga tegas lugas, tidak basa-basi, meskipun kadang disertai sedikit senda gurau. Ketika Gus Dur, jauh sebelum menjadi presiden berbicara dalam sebuah seminar di LIPI, antara keduanya terlihat saling lempar guyonan yang membuat seminar itu menjadi begitu cair dan informal. Seperti biasa sebelum dapat giliran bicara Gus Dur seperti tertidur dan sempat digodain Ulil Absor Abdalla. Begitu bangun Gus Dur nyletuk, “orang lagi semedi kok dibilang tidur”, kontan semua hadirin tertawa.

Setelah di Leknas salah satu penelitian penting yang dilakukan Pak Dur adalah tentang sejarah pers. Buku hasil penelitiannya itu kemudian ditarik oleh Departemen Penerangan karena memuat tentang pembredelan pers. Buku itu mendapat pujian dari  Atmakusumah, wartawan senior yang lama bekerja bersama Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya yang sejak Peristiwa Malari 1974 dibredel dan tidak terbit lagi. Pak Dur seorang sejarawan yang menurut pendapat saya sangat nasionalis dan itu sesuai dengan keahliannya tentang sejarah gerakan kaum nasionalis, terutama peran Ki Hadjar Dewantoro dengan Taman Siswa-nya. Seperti rekannya Pak Adri, Pak Dur juga meraih gelar doktornya dalam usia yang agak lanjut, tentang sejarah Kota Yogyakarta, pembimbingnya juga Pak Sartono. Sikap kritis terhadap penggelapan sejarah bangsanya, diceritakan Asvi Warman, ketika dia marah dan menelpon penerbit Sinar Harapan yang menerbitkan buku Pejuang dan Prajurit dari Nugroho Notosusanto (1984)  karena di buku itu foto Bung Karno saat Proklamasi hilang. Baru pada edisi keduanya foto Bung Karno itu muncul. Bukan rahasia lagi jika pada masa itu para sejarawan kritis seperti Pak Abdurrahman dan Pak Taufik Abdullah berseberangan dengan Nugroho Notosusanto yang sejak Peristiwa 1965 telah menjadi pembenar sejarah utama rezim Suharto Orde Baru.

Dalam sebuah seminar tentang sejarah transmigrasi. Sultan Hamengkubuwono X memberikan pidato kunci. Dalam makalah Sultan yang kemudian dibagikan kepada peserta rupanya ada kutipan dari salah satu tulisan saya tentang transmigrasi. Pak Dur yang hadir dan membaca makalah itu tidak lama setelah seminar itu usai secara kebetulan bertemu dengan saya di lantai bawah LIPI, dan dia mengatakan kalau tulisan saya dikutip oleh Sultan. Ketika kemudian saya membaca makalah Sultan itu dan mencari kutipan tulisan saya di sana, saya temukan adanya kekeliruan yang agak serius. Apa yang saya maksudkan sebagai kritik terhadap program transmigrasi oleh Sultan justru ditafsirkan sebagai mendukung transmigrasi. Ketika saya sampaikan hal itu pada Pak Dur dia terlihat sedikit kaget, tapi.kemudian dia menyarankan saya untuk memberitahu sekretaris Sultan. Rupanya Pak Dur cukup akrab dengan sekretaris Sultan dan karena itu persoalan salah tafsir itu bisa segera diselesaikan secara cepat dan damai.

Pak Abdurrahman Surjomihardjo sebagai seorang imuwan sosial memiliki posisi sendiri di antara koleganya di LIPI. Beliau mungkin tidak terlalu exposed secara internasional namun integritas dan komitmen intelektualnya tidak ada yang meragukan. Publikasinya, terutama tentang sejarah Taman Siswa dan sejarah Pers; telah memberikan sumbangan penting tidak saja bagi dunia akademis namun juga bagi praktisi dan para aktifis penggiat perubahan di Indonesia. Tentang Pak Abdurrahman Surjomiharddjo, Bung Mochtar Pabottingi, juniornya di Leknas, mengatakan “selain teguh dalam pendirian, Pak Abdurrahman pun selalu bersikap rendah hati, juga terhadap kita yang muda-muda”.

*Peneliti independen. Karya tulisnya terbit dalam bentuk jurnal, buku dan tulisan populer. Tulisan-tulisan Dr. Riwanto Tirtosudarmo dapat dibaca di rubrik akademia portal kajanglako.com


Tag : #Akademia #Abdurrahman Surjomihardjo #Peristiwa Malari #Orde Baru



Berita Terbaru

 

Jelang Pilgub Jambi 2020
Jumat, 23 Oktober 2020 18:19 WIB

Makan Siang Bersama Usai Shalat Jumat, Cek Endra Didoakan Menang oleh Imam Masjid


Kajanglako.com, Sarolangun – Dukungan dan doa kepada Calon Gubernur Jambi nomor urut sat uterus mengalir. Kali ini doa agar Cek Endra menjadi Gubernur

 

Jelang Pilgub Jambi 2020
Jumat, 23 Oktober 2020 18:06 WIB

Forum Sarolangun Bersatu Siap Satukan Para Tokoh dan Milenial Dukung Cek Endra-Ratu


Kajanglako.com, Sarolangun – Dikomandoi oleh H Muhammad Ali AB, Forum Sarolangun Bersatu siap bergerak menyatukan seluruh tokoh adat yang ada di

 

Jumat, 23 Oktober 2020 14:21 WIB

Program Bedil di Tengah Pandemi, Penyemangat Belajar Secara Virtual.


Kajanglako.com, Jambi - Danrem 042/Garuda Putih Brigjen TNI M Zulkifli SIP MM, didampingi Ketua Persit KCK Koorcab Rem 042 PD II/Swj Ny Dewi Zulkifli,

 

Jelang Pilgub Jambi 2020
Jumat, 23 Oktober 2020 13:18 WIB

Ulama dan Tomas Dusun Sarolangun Siap Dukung dan Pilih Cek Endra untuk Gubernur Jambi


Kajanglako.com, Sarolangun – Kedatangan Caon Gubernur Jambi nomor urut satu Cek Endra ke rumah salat satu tuan guru Alm. Mohammad Zaki Japar di Kelurahan

 

Jelang Pilgub Jambi 2020
Jumat, 23 Oktober 2020 13:15 WIB

Kembali ke Pasar, Cawagub Syafril Nursal Terus Tampung Aspirasi Pedagang


Kajanglako.com, Batanghari – Calon Wakil Gubernur Jambi nomor urut dua Syafril Nursal, kembali mengunjungi pasar tradisional di Kabupaten Batanghari.