Selasa, 27 Oktober 2020


Senin, 14 September 2020 08:35 WIB

Mengamati Kebijakan Pengendalian Pandemi Covid-19 di Ibukota

Reporter :
Kategori : Akademia

Oleh: Riwanto Tirtosudarmo*

Pada tanggal 9 September 2020 Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan, membuat konferensi pers, mengumumkan keputusannya bahwa PSBB akan diberlakukan lagi di wilayah DKI Jakarta. Keputusan itu diambil karena data korban Covid-19 di DKI Jakarta menunjukkan peningkatan yang drastis, dan menunjukkan angka tertinggi dibandingkan daerah lainnya. Peningkatan penderita Covid-19  itu diramalkan akan membuat rumah sakit di DKI Jakarta tidak mampu lagi menampung pasien Covid-19. Gubernur Anis Baswedan dengan keputusan ini menepati janji yang pernah diucapkan saat mengumumkan apa yang dinamakannya sebagai PSBB Transisi pada tanggal 5 Juni 2020,  bahwa dia terpaksa akan menginjak rem darurat, jika warga DKI tidak mematuhi protokol kesehatan dengan baik.

Apa yang dikhawatirkan rupanya terjadi. Angka penularan Covid-19 pada awal September menunjukkan peningkatan yang tajam. Pada 13 September 2020 Gubernur Anis Baswedan mengadakan konferensi pers lagi dan menyampaikan keptusannya bahwa PSBB untuk wilayah DKI Jakarta  mulai 14 September akan diperketat. Dalam konperensi pers itu hadir Kapolda, Pangdam dan Wakil Kepala Gugus Tugas pengendalian Covid-19 nasional Prof Dr Wiku Adisasmito. Kehadiran para pejabat itu tampaknya untuk menepis rumor yang sejak awal telah berkembang akan adanya ketidakharmonisan antara Pemda DKI dan pemerintah pusat dalam mengendalikan wabah Covid-19.

Sejak awal Maret 2020 saya lebih banyak tinggal di rumah, di sebuah kelurahan di Jakarta Timur. Di dekat rumah kami ada sebuah pasar tradisional dimana hampir setiap Minggu kami membeli buah dan kebutuhan dapur kami. Pada 24 Juni 2020 kami mendapat berita kalau ada 11 pedagang di pasar itu yang terdeteksi positif tertular Covid-19, dan sejak itu pasar kami ditutup selama 3 hari untuk disemprot disinfektan. Terdeteksinya warga di pasar terkena Covid-19 itu, jika dihitung persis 2 minggu setelah Gubernur DKI Anies Baswedan memulai pemberlakuan PSBB  Transisi, pada Jumat 5 Juni 2020. Dari pengamatan kasual saya sejak masa sebelum adanya Covid-19 hingga hari ini, pasar itu tidak pernah sepi, dalam arti pasar itu sehari-hari tetap menjadi tempat kerumunan orang, ada atau tidak ada kebijakan apapun terkait pandemi Covid-19 dari Pemda DKI, seperti PSBB atau pasca PSBB yang disebut Anies Baswedan sebagai masa transisi itu.

Dalam tulisan saya terdahulu (PSBB - Kajanglako) saya telah menduga bahwa PSBB akan gagal mencegah pergerakan manusia karena mobilitas penduduk adalah sesuatu yang manusiawi, apalagi bagi mereka yang memang harus keluar rumah untuk bekerja mencari sesuap nasi. Saya juga menilai bahwa disiplin masyarakat secara sukarela untuk mematuhi peraturan sesungguhnya juga rendah. Selain itu, kemampuan aparat pemerintah untuk melakukan law enforcement juga rendah. Pada tulisan itu saya mengutip ucapan Dr. Pandu Riono, rekan saya dari FKM-UI dalam wawancara di Metro TV Malam tanggal 4 Juni yang menyarankan agar PSBB di DKI Jakarta sebaiknya diteruskan karena menurut prediksinya angka Covid-19 akan terus meningkat. Tapi yang bagi saya janggal, Dr. Pandu Riono dan Timnya dari FKM-UI ternyata juga yang menjadi rujukan dari Gubernur DKI Jakarta dalam mengambil keputusan untuk melonggarkan PSBB menjadi kebijakan transisi mulai 5 Juni 2020. Menurut Gubernur DKI keputusan untuk memulai kebijakan transisi pada 5 Juni 2020 didasari oleh kajian yang saintifik  oleh Dr. Pandu Riono dan Tim-nya dari FKM-UI. Mengapa ada diskrepansi antara saran untuk meneruskan PSBB saat bicara di Metro TV dengan keputusan melonggarkan PSBB oleh Gubernur DKI? Apa yang telah terjadi di balik layar?

Dalam menjelaskan alasan untuk mulai melonggarkan PSBB yang disebutnya sebagai masa transisi mulai Jumat 5 Juni 2020 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkali-kali menekankan bahwa keputusan itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan saintifik. Melalui grafik-grafik yang memperlihatkan penurunan jumlah warga yang terkena Covid-19, dimana selama beberapa hari menjelang tanggal 5 Juni 2020 angkanya berturut-turut berada di bawah 1 yaitu 0.9 persen;  yang berarti di DKI Jakarta sudah tidak terjadi penularan lagi, Anies Baswedan sampai pada keputusan untuk memulai masa transisi itu. Anis Baswedan juga terus menekankan fakta bahwa prestasi yang telah dicapai DKI Jakarta dalam menurunkan laju penularan Covid-19 adalah prestasi yang dicapai oleh semua warga bukan hanya merupakan prestasi pemerintah DKI Jakarta.

Dalam khasanah ilmu pengetahuan, terutama di negara-negara maju telah berkembang sebuah kajian yang disebut sebagai STS, kepanjangan dari Science Technologi and Society. Kajian atau studi ini memberikan perhatian pada hubungan timbal balik antara ilmu, teknologi dan masyarakat. Ilmu, melalui riset dan eksperimen-eksperimen menghasilkan teknologi, dan teknologi dipergunakan oleh masyarakat termasuk pemerintah. Pemerintah sebagai pihak yang mewakili kepentingan masyarakat, sebaliknya dapat mendorong para ilmuwan untuk melakukan riset dan uji-coba guna menemukan teknologi yang dibutuhkan untuk mengatasi sebuah permasalahan tertentu. Upaya berbagai negara saat ini untuk menemukan vaksin anti virus Corona-19 yang sangat dibutuhkan masyarakat seluruh dunia adalah contoh terbaik dari STS.

Kita pun dapat melihat apa yang terjadi di DKI Jakarta (juga di tempat-tempat lain) dalam perspektif kajian STS. Penekanan yang besar pada hasil studi Dr. Pandu Riono dan Tim FKM-UI sebagai pertimbangan utama Gubernur Anis Baswedan untuk memulai masa transisi pada tanggal 5 Juni 2020 yang lalu bisa disoroti dengan perspektif STS. Sebagai seorang yang menyandang gelar doktor ilmu politik Anies Baswedan adalah orang yang memahami dunia riset dan ilmu pengetahuan. Pandemi yang bersumber dari virus yang penyebarannya terjadi melalui pergerakan dan pertemuan manusia, adalah sebuah peristiwa alam yang hanya dapat dimengerti oleh ilmu kedokteran,  biologi, epidemiologi dan kesehatan masyarakat. Bagi Anis bersandar pada pendapat para ahli telah memberi legitimasi kuat bagi kebijakannya secara saintifik dalam mengendalikan penyebaran virus Covid-19.  Meskipun bagi saya angka 0,9 persen yang jadi dasar keputusan Gubernur Anis Baswedan untuk melonggarkan PSBB menjadi PSBB Transisi terkesan sebuah angka borderline kalau tidak sebagai magic number, atau “angka politik”.

Kebijakan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta yang merupakan daerah khusus karena sekaligus merupakan ibukota negara, mempunyai tantangan tersendiri karena dalam wilayah geografis yang berada di bawah otoritas gubernur terdapat institusi-institusi pemerintah nasional, seperti istana negara dan kantor-kantor departemen dan kementrian. Di DKI Jakarta juga sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sebagian besar peredaran uang di republik ini terkonsentrasi.  DKI Jakarta oleh karena itu merupakan magnet terbesar yang menyedot manusia dari berbagai pelosok negeri untuk mengadu nasib. Dalam sistem ekonomi yang kapitalistik hanya sebagian kecil penduduk yang bisa mendapatkan pekerjaan formal sementara sebagian besar terserap dalam pekerjaan-pekerjaan yang informal. Ketika pandemi merangsek ke dalam struktur sosial yang rapuh karena memiliki ketimpangan sosial yang tinggi,  berbagai kebijakan gubernur dalam mengendalikan penyebaran virus dihadapkan pada tantangan-tantangan yang lebih bersifat struktural daripada sosio-kultural.

Mengikuti konferensi pers Gubernur Anis Baswedan, Minggu 13 September 2020 siang itu, saya melihat ada yang berubah dari Anis Baswedan, dia tidak lagi menampilkan data-data saintifik seperti pada saat konferensi pers tanggal 5 Juni yang lalu. Terus terang saya tidak melihat adanya perubahan drastis, yang tadinya saya bayangkan akan dilakukannya, yang dikatakannya hanya PSBB akan diperketat. Saya hanya menduga-duga apakah Anis Baswedan memang harus melakukan kompromi dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartanto yang meminta kegiatan dunia usaha jangan sampai mendapatkan pembatasan lagi? Sejak awal saya memang telah menilai bahwa penanganan Covid-19 bukanlah persoalan kesehatan saja, tetapi telah menjadi persoalan politik, persisnya politik-ekonomi.

Sebagai warga DKI Jakarta,  saya mengamati bagaimana gubernur saya, Anis Baswedan, harus bermanuver sesuai dengan kekuasaan dan kewenangan yang ada di tangannya sejak mengalahkan Ahok dulu, untuk mengendalikan Covid-19 yang terbukti tidak mudah ditaklukkannya. Kebijakannya terbukti telah gagal dalam mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah yang menjadi kekuasaannya. Di akhir konferensi persnya, saya melihat Gubernur Anis Baswedan kembali menekankan keharusan warga DKI Jakarta untuk memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak serta tetap tinggal di rumah kecuali ada keperluan penting. Selain anjuran yang telah menjadi klise itu, Anis Baswedan juga menganjurkan warga untuk  terus berdoa dan menyatakan keyakinannya bahwa suatu saat nanti Allah pasti akan mengabulkan doa itu. Yang jadi pertanyaan saya, sejauh mana sesungguhnya kemampuan Anis Baswedan dalam menggerakkan aparat pemerintahannya untuk benar-benar menjalankan keputusan dan kebijakannya? 



*Peneliti independen. Karya tulisnya terbit dalam bentuk jurnal, buku dan tulisan populer.


Tag : #Akademia #DKI Jakarta PSSB Total #Covid-19



Berita Terbaru

 

Senin, 26 Oktober 2020 16:58 WIB

Di Mandiangin, Tim Haris-Sani Tak Gentar Berjuang dan Tim Koalisi Partai Makin Solid


Kajanglako.com, Sarolangun - Tim Pemenangan Haris-Sani Kecamatan Mandiangin, tak gentar berjuang untuk Haris-Sani meski di Sarolangun terdapat kandidat

 

Pandemi Covid 19
Senin, 26 Oktober 2020 16:23 WIB

Vaksin yang Paling Umum Dicari Saat Covid-19


Kajanglako.com - Pemberian vaksin memang harus diperhatikan, tidak hanya untuk balita atau anak-anak namun juga untuk orang dewasa. Sistem imun sebetulnya

 

Jelang Pilgub Jambi 2020
Senin, 26 Oktober 2020 16:15 WIB

Fachrori-Syafril Siap Libatkan Perguruan Tinggi Bangun Jambi


Kajanglako.com, Jambi – Bersama Fachrori Umar, Calon Wakil Gubernur Jambi Syafril Nursal menyatakan akan melibatkan Perguruan Tinggi, dalam pembangunan

 

Jelang Pilgub Jambi 2020
Senin, 26 Oktober 2020 16:04 WIB

Program Unggulan Cek Endra-Ratu Munawaroh, Misi #1


Kajanglako.com, Jambi – Mewujudkan Jambi CERAH 2024, menjadi visi besar pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Cek Endra – Ratu

 

Jelang Pilgub Jambi 2020
Senin, 26 Oktober 2020 14:04 WIB

Visi Misi Jambi Berkah: Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Jambi


Kajanglako.com, Jambi – Debat pertama Calon Gubernur pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi tahun 2020, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan