Minggu, 09 Agustus 2020


Senin, 06 Juli 2020 16:09 WIB

Naik Kelas, Kelas Menengah dan Pandemi: "Oxymoron" Negara-Bangsa

Reporter :
Kategori : Akademia

Oleh: Riwanto Tirtosudarmo*

Di tengah masih tinggi dan kecenderungan meningkatnya jumlah penduduk yang terjangkit Covid-19 serta krisis ekonomi yang membayanginya, menyeruak berita kalau “Per 1 Juli 2020, Bank Dunia mengelompokkan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah tinggi (upper middle income), “Naik kelas” dari negara berpendapatan menengah rendah (lower middle income). Klasifikasi ini dihitung berdasarkan pendapatan nasional bruto atau PNB (Gross National Income/GNI) per kapita tahun 2019 yang  4.050 dollar AS" (Kompas, Sabtu 4 Juli 2020, hal 1). Dalam berita Kompas itu juga ditampilkan figur yang menggambarkan proporsi kelas menengah yang diprediksi meningkat dan grafik angka koefisien gini yang memperlihatkan penurunan ketimpangan pendapatan antara 2015-2019. Yang menimbulkan tanda tanya adalah kenapa berita itu baru dirilis Bank Dunia sekarang, ketika ekonomi sedang morat marit? Apakah gambaran yang tampak menggembirakan itu tidak berubah drastis setelah pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 menjebol perekonomian nasional kita? Juga pertanyaan tentang sejauh mana estimasi yang digambarkan mengenai proporsi kelas menengah dan penurunan ketimpangan ekonomi itu mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya ada di masyarakat?



Membicarakan apa yang disebut kelas menengah, apalagi di tengah pandemi yang belum bisa dikendalikan oleh pemerintah, seperti layaknya membicarakan sebuah balon yang diterbangkan di udara, mudah terbawa angin dan setiap saat bisa kempes dan terkulai. Menggunakan GNP per kapita sebagai ukuran sudah sejak lama kita tahu itu ukuran yang ilusif karena tingginya tingkat ketimpangan pendapatan antara 1 persen penduduk yang sangat kaya dengan 99 persen yang sebagian besar sangat miskin. Apa yang digambarkan oleh Kompas tidak cukup meyakinkan untuk dipercaya sebagai keadaan yang sesungguhnya ada di masyarakat. Ketika pemerintah sendiri mengakui pertumbuhan ekonomi terus bergerak di  bawah 0 persen, sementara anggaran yang ada terkuras untuk menghadapi Covid-19, kita tahu krisis telah menimbulkan pendarahan yang serius dalam tubuh pemerintah sendiri. Tersebarnya, atau sengaja disebarkannya, rekaman video Presiden Jokowi marah dalam rapat kabinet karena menteri-menterinya tidak sigap dalam menghadapi krisis akibat pandemi, menunjukkan adanya kepanikan, bahkan pada Presiden Jokowi sendiri.

Pada sebuah tulisan beberapa waktu yang lalu ("Covid-19 dan Kepemimpinan Baru?") saya mengatakan bahwa Covid-19 adalah sebuah test kepemimpinan, apakah para menteri, para kepala daerah juga presiden sendiri; mampu mengatasi masalah-masalah yang diakibatkan oleh pandemi ini. Sejak tulisan itu dipublikasikan tanggal 19 Mei 2020 sampai hari ini berarti telah melewati waktu sekitar satu setengah bulan, secara umum kita bisa melihat, meskipun antara daerah yang satu dan daerah yang lain, ada variasi dalam tingkat keberhasilan, namun bisa dikatakan bahwa pemerintah masih belum sepenuhnya berhasil mengendalikan keadaan, bahkan untuk beberapa daerah, seperti Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Bali angkanya justru meningkat (Kompas, Minggu 5 Juli 2020, hal 1). Melihat gelagatnya, pemimpin Indonesia masih harus menerima kenyataan pahit, belum mampu mengendalikan lonjakan kasus Covid-19.

Mengatakan Indonesia telah naik kelas dan kelas menengahnya meningkat proporsinya justru ketika lonjakan kasus Covid-19 belum terkendalikan bukankah ini sebuah oxymoron? Oxymoron adalah sebuah istilah yang sering dipakai dalam ilmu-ilmu sosial untuk menjelaskan sebuah keadaan yang di dalamnya mengandung kontradiksi, pertentangan, dan tidak jarang hal-hal yang bertentangan itu saling meniadakan. Kontradisi-kontradiksi yang ada dalam tubuh ekonomi negara-bangsa ini sangat berbahaya karena di satu sisi seakan-akan ingin menunjukkan sebuah kedigdayaan, namun di sisi lain tidak bisa ditutupi melekatnya sebuah kerapuhan dan potensi kegagalan menghempang menyebarnya virus mematikan yang belum ditemukan vaksin pembunuhnya ini. Melihat potensi kedigdayaan sebuah bangsa terbesar keempat dari jumlah penduduknya hanya dari GNP per-kapita, sangat disesalkan karena menyembunyikan realitas sosial yang justru harus dipahami sepenuhnya untuk menyusun strategi penanggulangan sebuah bencana. Kontur Indonesia yang berbentuk kepulauan menuntut pemahaman tentang geografi-ekonomi yang sangat vital jika kebijakan yang berbasis wilayah ingin berhasil. Komposisi penduduk selain berdasarkan strata sosial-ekonomi juga beragam karena karekteristik sosial-budayanya.

Sekadar sebagai contoh, Kompas Sabtu 4 Juli 2020, hal 11 memberitakan "Ratusan Pasien Covid-19 di Jayapura Tidak Dikarantina". Kondisi fasilitas kesehatan di luar Jawa hampir bisa dipastikan sangat tidak memadai jika dibandingkan dengan yang ada di Jawa, apalagi dibandingkan Jakarta, Bandung, Semarang atau Surabaya. Kita tahu bahwa penyebaran virus ini melalui pergerakan manusia dan berdasarkan data yang ada, kita sesungguhnya telah mengetahui juga bahwa virus akan dengan mudah dalam waktu yang relatif cepat menyebar ke seluruh pulau di negeri ini. Papua adalah contoh yang baik untuk menggambarkan betapa rentannya sebuah masyarakat jika GNP per kapita dijadikan ukuran kemakmuran. Bukan rahasia lagi bahwa Papua dengan kekayaan alam yang dimiliki telah menyumbang dalam jumlah yang besar terhadap GNP Indonesia. Namun kita juga tahu, dari tahun ke tahun Papua selalu menduduki ranking terbawah dalam indeks pembangunan manusianya. Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Indeks) masih dianggap ukuran terbaik untuk menilai kondisi sebuah masyarakat karena didasarkan pada tiga indikator, yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan.

Dalam musim pandemi ini ada kecenderungan karena sifat bencana kali ini yang disebabkan oleh virus yang tidak ada cara lain untuk memahaminya selain melalui metode yang ilmiah, penekanan menjadi sangat berlebihan pada aspek-aspek yang dianggap bersifat ilmiah dari kebijakan. Kebijakan yang bertumpu pada pertimbangan ilmiah biasa disebut dalam literatur sebagai teknokrasi. Seorang gubernur begitu yakin bahwa kebijakan yang telah atau akan diambilnya benar dan tepat karena sudah mengikuti nasehat tim konsultan kesehatan yang dipakainya. Meskipun apa yang dilakukan sang gubernur itu seolah-olah sudah "politically correct" namun  bisa mengecoh publik karena tim kesehatan itu bisa menjadi "scape goat" jika terbukti kebijakan yang telah diputuskannya itu ternyata gagal.

Yang sering dilupakan kebanyakan orang adalah bahwa metode ilmiah selalu dalam posisi "trial and error'", tidak ada kepastian mutlak dalam ilmu pengetahuan (science). Vaksin yang saat ini sedang diujicobakan untuk mendapatkan mana yang paling tepat adalah contoh paling baik untuk menunjukkan bagaimana "trial and error'" itu sedang dilakukan. Jika toh nanti vaksin itu ditemukan,  tetap harus dipahami bahwa vaksin tetap bukan segala-galanya karena banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi proses kematian. Seorang gubernur, sebagai orang yang memiliki tingkat pendidikan di atas rata-rata pastilah paham akan sifat kesementaraan sebuah temuan ilmiah. Sebuah kebijakan politik yang seolah-olah meyakini bahwa keputusan yang diambilnya tepat karena didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ilmiah bisa dipandang secara skeptis sebagai taktik untuk mengalihkan tanggung jawab jika kebijakannya nanti terbukti gagal.

Teknokrasi sebagai metode bagi sebuah kekuasaan untuk menjalankan otoritasnya, selain menggunakan ilmu pengetahuan juga bersandar pada hukum sebagai alat untuk melegitimasi sebuah rekayasa sosial (social engineering). Hukum pun sebenarnya bagian dari ilmu pengetahuan, ilmu hukum. Undang-undang dan segala bentuk peraturan dibuat agar seorang pejabat publik merasa tenang karena kebijakan yang disusunnya telah memiliki landasan formal-yuridis yang tidak akan mudah digugat apabila kebijakan yang dijalankannya tidak berhasil mencapai tujuan, atau dalam konteks hari ini gagal mengendalikan pandemi yang ternyata meningkat kasusnya di wilayah administrasi yang menjadi yurisdiksinya. Ketika virus yang menjadi penyebab terjadinya wabah bergerak tanpa memperdulikan batas-batas yuridiksi adminstratif, seorang penguasa daerah akan selalu dibuat kelabakan karena menghempang mobilitas penduduk adalah pekerjaan yang hampir-hampir mustahil bisa dilakukannya. Di sinilah, seruan Presiden Jokowi untuk menghilangkan ego-ego para pejabat publik agar bisa bekerjasama menjadi sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Tapi kita tahu, justru di sana juga letak kesulitannya.

Oxymoron sebagai kontradiksi yang bersifat internal tidak saja perlu dipahami karena potensi resiko yang dikandungnya, namun yang tidak kalah penting adalah kesadaran akan ironi dan paradoks yang selalu menyertainya. Adalah ironi terbesar sebuah negara-bangsa yang dilahirkan dengan semangat nasionalisme, niat bersama untuk merdeka dan berdaulat jika kemudian disadari atau tidak disadari menjalankan praktek kolonialisme, eksploitasi dan pelanggaran hak-hak asasi manusia di dalam negerinya sendiri. Adalah sebuah paradoks yang memilukan hati ketika sebuah ngara-bangsa atas nama prinsip negara kesatuan memberangus kritik dan perbedaan pendapat yang ingin menyuarakan ketertindasan, marjinalisasi,  ketidak adilan sosial dan ketimpangan ekonomi; seperti yang dialami Papua hari ini.

*Peneliti. Karya tulisnya terbit dalam bentuk jurnal, buku, dan tulisan populer. 


Tag : #Akademia #Covid-19 #Kelas Menengah #Ekonomi Nasional



Berita Terbaru

 

Sejarah Jambi
Minggu, 09 Agustus 2020 04:39 WIB

Ekspedisi Militer Belanda ke Djambi


Oleh: Frieda Amran (Antropolog. Mukim di Belanda) Willem Adriaan van Rees (1820-1898) sebetulnya merupakan perwira militer KNIL yang ditugaskan ke Hindia-Belanda

 

Al Quran Berbahasa Melayu Jambi
Minggu, 09 Agustus 2020 04:36 WIB

Perspektif Moderat dan Ilmiah Penting dalam Penerjemahan Alquran


Kajanglako.com, Kota Jambi-Kementerian Agama mendukung keberagamaan yang moderat dan berbasis ilmu pengetahuan. Produk-produk yang dihasilkan, termasuk

 

Jelang Pilgub 2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 20:54 WIB

Cek Endra Bongkar Kelebihan Pasangan CE - Ratu yang Tidak Dimiliki Paslon Lain


Kajanglako.com, Batanghari - Dalam sambutannya saat melantik Tim Pemenangan Jambi Cerah Kecamatan Muara Bulian dan Muara Tembesi, Sabtu (07/08), Cek Endra

 

Jelang Pilgub 2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 17:47 WIB

Antusias Terhadap Pasangan CE - Ratu, Ini Target Suara yang di Canangkan Arzanil


Kajanglako.com, Batanghari – Antusias warga serta seluruh Tim Pemenangan Calon Gubernur Cek Endra dan Calon Wakil Gubernur Ratu Munawaroh saat keduannya

 

Jelang Pilgub 2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 14:44 WIB

Cek Endra Lantik Tim Pemenangan Jambi Cerah Muara Bulian dan Tembesi


Kajanglako.com, Batanghari - Dengan segala keterbatasan dan protokol kesehatan Covid 19, Calon Gubernur (Cagub) Jambi Cek Endra resmi melantik dan mengukuhkan