Kamis, 14 Desember 2017
Pencarian


Rabu, 15 November 2017 14:01 WIB

Fundamentalisme Ekologi

Reporter :
Kategori : Perspektif

Kerusakan Alam

Oleh: Jumardi Putra*

Hal utama dari etika dan moralitas lingkungan adalah fundamentalisme ekologi-pemahaman dari masyarakat tradisional (komunitas adat)-yang menempatkan dirinya, alam, dan relasi di antara keduanya dalam perspektif spiritual, yang selalu manuggaling dalam alam yang kudus.



Hal itu dapat kita temukan, ambil misal, di Desa Batu Kerbau dan beberapa desa lainnya di Kabupaten Bungo-Jambi, yang umumnya tinggal dan berada di dalam maupun di sekitar hutan. Mereka melakukan pengelolaan hutan sejak ratusan tahun yang lalu secara turun temurun, dengan memedomani Undang-Undang adat dan falsafah adat, yang salah satu mengatur tentang pemanfaatan hutan, berbunyi, ”ke darat berbunga kayu, ke air berbungo pasir”. Artinya, apabila anak negeri menebang kayu, mengambil rotan, damar dan jelutung di hutan serta mengambil pasir atau batu, membuat biduk (perahu) dengan tujuan untuk dijual, harus membayar pancung alas (retribusi) kepada adat, sedangkan kalau digunakan untuk keperluan sendiri bebas pancung alas (tidak dikenai retribusi dan cukup mendapat persetujuan pemimpin adat).

Sementara ketentuan mempertahankan sempadan dan sumber daya sungai dengan tradisi lubuk larang dapat dijumpai di desa-desa sepanjang hulu Batang Pelepat dan Batang Bungo, serta larangan menebang pohon sialang tempat bersarangnya lebah penghasil madu, menebang pohon yang sedang berbunga dan berbuah, menebang pohon yang tumbuh di daerah lereng atau curam dan menetapkan beberapa kawasan menjadi hutan larangan.

Hal yang sama juga kita jumpai pada masyarakat adat Bali yang memegang teguh falsafah Tri Hita Karana dan masyarakat Negeri Haruku, Pulau Lease, Maluku Tengah, yang memiliki hukum adat Sasi Aman Harukui (Sasi Laut, Sasi Kali, Sasi Hutan, Sasi Dalam Negeri, dan Sasi Lompa), yang memadu-padankanantara sistem sosial dan sistem alam, sehingga hubungan manusia dengan hutan, laut, danau, sungai, gunung, binatang-binatang, dan tumbuh-tumbuhan, dipahami sebagai kerabat yang penuh dengan nilai dan pesan moral, sebagaimana tersirat dalam ungkapan Melayu, “tebasnya tidak menghabiskan, tebangnya tidak memusnahkan, dan bakarnya tidak membinasakan”.  

Akan tetapi,  berjalannya waktu, terutama sejak 1970-an, saat lingkungan hidup menjadi agenda politik, ekonomi, dan bisnis global, ‘fundamentalisme’ ekologi yang mengakar kuat dalam kearifan tradisional mulai digantikan dengan modernitas (sebagai agama dan spiritualitas baru), yang justru membuatnya pudar. Apa sebab?

Menurut A. Sonny Keraf (Etika Lingkungan Hidup, Kompas, 2010), yang merujuk dua pemikir bidang etika lingkungan, yaitu Arne Naess melalui bukunya, Ecology, Community and Lifestyle (1993), dan karya Joseph R. Des Jardins, Environmental Ethics: An Introduction to Environmental Philosophy (1993), paling tidak, ada dua jawaban yang  dapat diketengahkan di sini.

Pertama, desakralisasi alam akibat invasi ilmu pengetahuan dan teknologi modern.  Desakralisasi alam terjadi melalui perubahan makna ruang (space). Ruang yang sakral (semesta alam), pusat segala makna dan kehidupan, sumber ekologis dari keberlangsungan hidup, perlahan-lahan diubah menjadi sekedar tempat (site), lokasi dalam pengertian Cartesian.

Paradigma ilmu pengetahuan modern yang mekanistik-reduksionistis itu telah menjauhkan manusia dari alam, sekaligus menyebabkan sikap eksploitatif dan tidak peduli terhadap alam. Kalaupun pemanfaatan hasil pengetahuan mendapat perhatian,yang sangat dipentingkan oleh ilmu pengetahuan modern adalah nilai instrumentalnya, yang dikaitkan dengan kegunaan ekonomis, material dan kuantitatif. Sementara nilai dan kegunaan moral, spiritual, kultural, ekologis, estetis, dan sosial tidak mendapat tempat.

Kedua, alam tidak lagi bernilai sakral, tetapi bernilai ekonomis sangat tinggi. Seturut hal itu, modernisasi menawarkan pola hidup baru yang bertentangan secara diametral dengan pola hidup masyarakat tradisional. Tak heran bila hidup selaras dengan alam dalam kesederhanaan alam dikutuk sebagai keterbelakangan yang harus ditinggalkan (hal.374-375).

Ekosentrisme

Kerenggangan hubungan manusia-alam, sebagaimana terpapar di atas, berhulu pada cara pandang antroposentrisme yang berakar kuat pada filsafat Barat dan tradisi pemikiran liberal, termasuk ilmu pengetahuan modern, yang dalam perjalannya dikoreksi oleh etika biosentrisme dan ekosentrisme, khususnya Deep Ecology, untuk kembali melihat alam sebagai komunitas etis.

Merujuk A. Sonny Keraf, ekosentrisme yang digagas filusuf asal Norwegia, Arne Naess (1973), merupakan kelanjutan dari teori etika lingkungan hidup biosentrisme. Kedua teori ini mendobrak cara pandang antroposentrisme (yang membatasi keberlakuan etika hanya pada komunitas manusia). Pada biosentrisme, etika diperluas untuk mencakup komunitas biotis. Sementara pada ekosentrisme, etika diperluas untuk mencakup komunitas ekologi seluruhnya, baik yang hidup maupun tidak.

Konsekuensinya, apa yang disebut sebagai pemahaman etika Barat mengenai kewajiban, tanggung jawab, serta nilai moral dikenal pula dalam semua relasi dalam komunitas ekologi itu, dan tidak hanya dibatasi untuk relasi sosial manusia. Itu berarti, sebagaimana dikatakan Fritjof Capra (The Web of Life, 1996), “manusia tak bisa bertahan hidupnya kalau tidak mampu memelihara harmoni dan jejaring kehidupan, termasuk dengan lingkungan alamnya”. 

Akhirnya, krisis lingkungan dewasa ini meniscayakan adanya komunitas ekologis-sebuah gerakan bersama secara global untuk membangun budaya baru, etika baru, dan gaya hidup baru, yang disebut Arne Naess sebagai ecosophy-gerakan kearifan meruwat bumi sebagai tempat yang nyaman bagi semua kehidupan.

*Penulis adalah pecinta buku dan kesenian. Kini tinggal dan bekerja di Tanah Pilih, Kota Jambi.


Tag : #Ekosentrisme #Krisis Lingkungan #Jambi #Sumatra #Kerusakan Alam



Berita Terbaru

 

OTT KPK di Jambi
Rabu, 13 Desember 2017 22:00 WIB

Zoerman Tak Penuhi Panggilan, KPK Belum Terima Alasannya


Kajanglako.com, Jambi - 2 dari 4 Pimpinan DPRD Provinsi Jambi, tidak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi 4 tersangka kasus suap RAPBD Provinsi Jambi 2018,

 

OTT KPK di Jambi
Rabu, 13 Desember 2017 21:32 WIB

Info Terbaru KPK: Penyidik Dalami Keterlibatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi


Kajanglako.com, Jakarta - KPK merilis info terbaru terkait kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018.  Jubir KPK Febri Diansyah menyebut,

 

OTT KPK di Jambi
Rabu, 13 Desember 2017 20:55 WIB

Keluar dari Gedung KPK, Syahbandar: Asal Kooperatif Insya Allah Nyaman


Kajanglako.com, Jakarta - Dua pimpinan DPRD Provinsi Jambi, Chumaidi Zaidi dan Syahbandar diperiksa KPK sebagai saksi hari ini. Keduanya menjalani pemeriksaan

 

Rabu, 13 Desember 2017 19:43 WIB

Rencana Pembangunan Mini GOR di Pemayung Bakal Tertunda


Kajanglako.com, Batanghari – Pemerintah Kabupaten Batanghari berencana akan membangun mini GOR di Kecamatan Pemayung pada 2018 mendatang. Namun,

 

Rabu, 13 Desember 2017 18:59 WIB

Dinilai Lamban, Pencairan Santunan Kematian Dikeluhkan Warga


Kajanglako.com, Batanghari - Anggota DPRD Kabupaten Batanghari A Butsiyantoni, mengaku telah menerima sejumlah laporan warga terkait santunan kematian