Selasa, 14 Juli 2020


Sabtu, 13 Juni 2020 06:25 WIB

107 Tahun Perjalanan Lembaga Purbakala, Sebuah Refleksi

Reporter :
Kategori : Perspektif

Candi Tinggi Muarojambi

Oleh: Asyhadi Mufsi Sadzali*

14 Juni tahun lalu, Hari Purbakala diperingati dalam bentuk diskusi dan serangkaian kegiatan lainnya. Kritik dan pujian dari para ahli, praktisi, akademisi dan pemerhati mewarnai refleksi perjalanan lembaga purbakala di republik ini. Peran, tujuan dan sumbangsih lembaga purbakala bagi kelangsungan bangsa dan negara masih menjadi pokok pembicaraan yang tak pernah usang dikaji. Begitu juga tidak sedikit masyarakat yang masih kebingungan menempatkan lembaga purbakala dalam konteks kebangsaan sekarang ini? Tentu tidak hanya sekadar menggali tanah dan memasang papan tanda situs cagar budaya.  



Sejarah di balik pemilihan 14 Juni sebagai Hari Purbakala mulanya tak lepas dari pro-kontra, apalagi mengingat peran strategis lembaga purbakala. Nunus Supardi (2013) dalam bukunya berjudul “Kebudayaan dalam Lembaga Pemerintahan dari Masa ke Masa” menjelaskan perjalanan lembaga-lembaga di bidang kebudayaan, tak terkecuali lembaga kepurbakalaan. 14 Juni 1913 adalah tanggal diresmikannya lembaga purbakala “Oudheidkundige Dienst” dengan SK No.62. Berjalannya waktu, dari zaman kolonial ke pemerintahan pendudukan Jepang, hingga ke masa Kemerdekaan, lembaga ini terus berganti nama, sampai akhirya sekarang kini dikenal dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan yang membidangi beberapa urusan, antara lain Direktorat Perlindungan Kebudayaan, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan serta Direktorat Pembinaan Kebudayaan.

Tapak jejak yang dimulai 14 Juni 1913 hingga 14 Juni 2020 (genap berusia 107 tahun) bukanlah perjalanan yang mudah. Pelbagai kendala maupun tantangan senantiasa mengiringi, tetapi mesti dilewati untuk menghasilkan prestasi. Semuanya perlu menjadi refleksi dan tentu saja apresiasi, terlebih kerja-kerja kepurbakalaan bertujuan menggali dan melihat secara jernih nilai-nilai penting bangsa ini di masa lalu yang dapat memberi manfaat  untuk masa kini dan akan datang. Ibarat memotret perjalanan panjang dari udara, maka kerja 107 tahun dapat kita kelompokkan ke dalam tiga fase. Fase pertama, yakni masa penjajakan dan pengumpulan data identitas kebangsaan. Fase ini dimulai sejak tahun 1931, ditandai dengan Momerendum Ordinentie No. 31 Tahun 1931, dimana isinya berupa regulasi terkait penelitian dan pelestarian cagar budaya di masa kolonial. Fase penjajakan awal ini berlangsung hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia. Beberapa sumbangsih penting yang dihasilkan, misalnya terkait konsep-konsep dasar dan lambang Negara yang digali dari naskah kuno dan cagar budaya, termasuk semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. M. Yamin lewat temuan artefak di Trowulan menarasikan “Majapahit dan Patih Gadjah Mada” untuk semangat kebangkitan harga diri bangsa yang lama terjajah. Demikan pula dengan pemilihan warna bendera kebangsaan “Merah Putih”, yang sejatinya telah dijadikan bendera kebesaran oleh kerajaan Kediri, diteruskan oleh Kerajaan Majapahit, lalu oleh para pelajar dan kaum nasionalis di abad ke-20 M.

Fase kedua terjadi pada tahun 1971, ditandai dengan peristiwa kongres pertama Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) di Cibulan, Jawa Barat. Kongres ini diselenggarakan atas prakarsa para arkeolog muda Indonesia; baik akademisi, peneliti, maupun praktisi. Momentum ini merumuskan hal-hal fundamental dalam dunia kepurbakalaan Indonesia, dua diantaranya, dari pemikiran Prof. Mundarjito terkait pengembangan metodologi dan paradigma arkeologi. Sedangkan poin penting kedua dikemukakan oleh Profesor Sumiati, dari UGM, terkait penting untuk segera mengembangkan SDM arkeologi, melalui Perguruan Tinggi; baik jumlah mahasiswa, ketersediaan sarana-prasarana, maupun kurikulumnya. Pada tahap ini lembaga purbakala tengah asik bereksperimen dan menghasilkan terobosan mutakhir, di antaranya penggunaan foto udara dalam riset arkeologi, serta membangun kemitraan global antar lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri. Salah satu di antaranya kegiatan penelitian dan ekskavasi arkeologi di Percandian Muarajambi yang bekerjasama dengan Pensyilvenia University-Amerika. Selanjutnya, meningkatnya jumlah jurusan arkeologi di perguruan tinggi negeri di tanah air, antara lain dibukanya jurusan arkeologi di Universitas Hasanudin, sehingga mendukung pengembangan di wilayah Indonesia Timur dan Universitas Warmadewa untuk wilayah bagian Tengah.

Masyarakat pun mulai berkenalan dengan lembaga purbakala yang sebelumnya masih jadi konsumsi Negara Barat. Hal penting ketiga dalam fase ini, yakni adanya penggantian regulasi produk kolonial MO. No.3 Tahun 1931 terkait cagar budaya dengan Undang-Undang Cagar Budaya No. 5 Tahun 1992. Lembaga purbakala menyadarkan pemerintah dan masyarakat, bahwa perlindungan hukum harus ditegakkan untuk melindungi cagar budaya.

Keberadaan Undang-undang Cagar Budaya Nomor 5 Tahun 1992 memberikan sprit dan perisai yang kuat bagi lembaga purbakala dalam tugas-tugasnya. Akhir dari fase kedua ditandai dengan peristiwa pengangkatan Benda Muatan Kapal Tengelam “Tang Cargo” di perairan Cirebon pada tahun 2008. Masa ekspreimen dan pengembangan metolodogi, berevolusi ke fase ketiga, era dimana riset dan pelestarian cagar budaya harus memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Fase ini dikukuhkan dengan terbitnya Undang-undang baru Cagar Budaya No. 10 Tahun 2011, yang pro masyarakat, sehingga era ini dikenal juga dengan sebutan paradigma arkeologi publik. Suatu pandangan yang meyakini bahwa kesejahteraan masyarakat yang lahir dari hasil riset, pelestarian, dan pemanfatannya, juga akan melahirkan efek domino berupa kesadaran akan pentingnya cagar budaya, serta rasa mencintai cagar budaya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya.

Fase ketiga, selain membawa arah baru dan terobosan baru, namun juga membawa luka lama bersemai kembali. Kasus penghancuran bangunan cagar budaya tak terselamatkan dengan Undang-undang baru, sebut saja mislanya penghancuran Bioskop Hebe di Bangka Belitung tahun 2010, atau hilangnya koleksi emas Museum Sonobudoyo di tahun yang sama, dan hilangnya koleksi museum nasional di tahun 2013 yang menuai protes publik dan Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) Indonesia yang dimotori Johannes Marbun. Teori di atas kertas memang tak sepenuhnya terwujud sempurna dalam dunia nyata. Seperti hukum dualisme, akan selalu ada hitam-putih, yang tak tuntas, tapi dicatat oleh generasi demi generasi sebagai pelajaran di masa depan.

Merefleksikan perjalanan selama 107 tahun, maka muncul tiga pil pahit yang harus ditelan; (1) penegakan hukum terkait Cagar Budaya belum berjalan tegas, alhasil seperti kata seloko adat Jambi “ragu kareno banyak, lupo kareno lamo”. Bahkan PP (peraturan pemerintah) Undang undang Nomor 11 Tahun 2010 hingga tahun 2020 belum juga lahir. Jangan lagi ditanya soal Perda Cagar Budaya di daerah, berikut TACB (Tenaga Ahli Cagar Budaya) termasuk Jambi belum memlikinya. Maka regulasi yang masih belum tuntas ini akan terus memposisikan cagar budaya kita rentan dan rapuh dari tindakan vandalisme. Sedangkan pil pahit kedua; konsep dan cita-cita arkeologi untuk masyarakat atau memasyarakatkan arkeologi masih jalan di tempat. Cita-cita ideal memang diarahkan kepada publik luas, namun dalam pelaksanaan beluzm sepenuhnya tercapai. Cara-cara yang ditempuh masih model lama “arkeologi untuk arkeologi”. Hasil riset masih dalam bahasa dewa, yang diseminarkan dalam gedung putih museum-museum megah bergaya Yunani. Tidak semuanya, namun bila diambil skala rata-rata, hasil akumulasinya mengarah kepada “stagnan”. Ada banyak zona yang belum tersentuh, ada banyak informasi yang gagal dikomunikasikan. Alhasil masyarakat masih memandang lembaga purbakala dan segala aktifitasnya masih sebagai “the others” bukan  sahabat, ataupun kerabat.

Pil pahit ketiga yang harus ditelan menjelang peringatan hari purbakala ke-107, adalah prinsip dasar dan amanah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010, dimana pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya sejatinya untuk kesejahteraan masyarakat. Di banyak wilayah dan banyak kasus, hal ini belum mendekati kata sejahtera. Seyogyanya pendapatan daerah, baik yang bersumber dari retribusi, pajak dan lain sebagainya dikembalikan kepada masyakat untuk pengembangan sarana-prasarana pemanfaatan cagar budaya, atau kepada kegiatan pelatihan dan edukasi peningkatan kualitas SDM lokal, seperti keseriusan negeri sakura-Jepang, dimana masyarakatnya merasakan manfat luar biasa dari pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya.

Sumber daya manusia lokal harus dilatih dan dikembangkan skillnya secara berkala dan berkelanjutan, pun terlebih lagi sarana-prasarana pendukungnya, termasuk akses jalan, transportasi menuju lokasi wisata cagar budaya. Tak kalah penting support event tahunan, bahkan even bulanan, sehingga penuh dinamika positif. Ketiga pil pahit itu mau tidak mau harus kita telan bersama-sama, dan berdoa semoga menjadi obat yang menyembuhkan persoalan pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya. Seperti anggapan banyak orang, covid-19 pada sisi lain turut memberi hal positif terkait pil pahit lembaga kepurbakalaan, atau boleh dikatakan covid-19 menjadi pemicu titk balik menuju hakikat dasar lembaga purbakala, yang sejatinya membawa manfaat kepada masyarakat luas. Melalui webinar di berbagai portal, lembaga purakala baik melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya maupun Balai Arkeologi bersama dinas terkait, memberi inspirasi dari pengetahuan masa lalu yang bermanfaat di masa pandemik, semisal Balai Konservasi Borobudur membahas Wabah penyakit yang tergambar pada relief candi Borobudur, atau Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi yang mengangkat tema “Memori Kolektif Masyarakat Muarajambi Mengatasi Wabah Penyakit Menular” digelar 15 Mei melalui aplikasi Zoom dan dihadiri lebih dari 100 peserta dari berbagai provinsi dan lapisan masyarakat. Hasil riset bertahun-tahun kemudian didiskusikan secara santai dan bersahaja dalam format dialog Tanya-jawab, yang pada akhir acara mendapatkan apresiasi luar biasa dari seluruh peserta berikut ucapan terimkasih serta permintaan untuk menggelar kegiatan serupa dengan kajian berbeda di waktu mendatang. Maka tergambarlah secara perlahan “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”.

Lantas bagaimana kita bersikap dan bertindak selepas 14 Juni 2020? Seloko adat Jambi berikut ini mungkin cukup mewakili, “Perangai bujang tinggallah di bujang, perangai gadis tinggallah di gadis”, meninggalkan yang buruk dan mengupayakan yang baik. Maka muncul 10 resolusi untuk lembaga kepurbakalaan di tahun-tahun mendatang, yakni (1) Menyusun road map penelitian dan pelestarian sesuai dengan kebutuhan negara dan pemerintah daerah saat ini maupun yang akan datang, (2) Secara aktif turun menjemput dan menggiring bola ke lintas stakeholder terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, (3) Menggiring hasil kajian dan pelestarain sebagai solusi atas persoalan yang terjadi di masyarakat, (4) Mengkomunikasikan hasil riset dan kegiatan pelestarian kepada masyarakat dalam narasi aktual gaya kekinian (5), Membangun opini publik kepada penguatan kebhinekaan dan optmisme kemajuan bangsa di masa depan, (6) Aktif melakukan pendekatan kepada generasi muda dengan upaya dan kegiatan menarik-kreatif (7), Membantu pengembangan wawasan pubik sebagaiman cita-cita paradiigma arkeologi publik, arkeologi untuk masyarakat, (8) Menjadi lebih dari sekedar bagian birokrasi, tapi juga sebagai kreator, inovator, dan narator yang menghadirkan masa lalu menjadi aktual dan inspiratif, (9) Berhenti bermain lama-lama di dunia deskriptif, fungsi dan potensi, namun juga bermain serius pada manfaat dan nilai-nilai penting di masa kini dan yang akan datang, dan (10) Tatanan baru, kenormalan baru, peran baru sebagai partner masyarakat dalam menjaga, merawat dan mengembangkan manfaat warisan cagar budaya. Laiaknya sebuah resolusi, demikian hal yang sepuluh ini “Tidak terganggu ditimpo upeh, Idak tegamang ditimpo kasau”, tidak ada keraguan menuju kebaikan dan perbaikan.

Sebagai penutup sekaligus harapan untuk kita semua pemerhati budaya, pelestari, peneliti, juga akademisi, mari “Biduk sebiduk selantai samo, Angguk-seangguk bunyipun samo, Segendang sekemeno, Sebiduk sepeculang”. Selamat Hari Purbakala ke-107.

*Penulis adalah ketua Program Studi Arkeologi FIB Universitas Jambi.


Tag : #perspektif #hari purbakala #penegakan hukum #pelestarian cagar budaya



Berita Terbaru

 

Senin, 13 Juli 2020 23:30 WIB

Terdampak Covid-19, Mahasiswa UNBARI Protes Mahalnya Biaya Kuliah


Kajanglako.com, Jambi  - Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Batanghari (Unbari) Jambi menyampaikan dua permasalahan pokok terkait kampus,

 

Senin, 13 Juli 2020 23:18 WIB

Fachrori Salurkan JPS Covid-19 Tahap Dua untuk 3.523 KK di Tanjabar


Kajanglako.com, Jambi - Gubernur Jambi, Fachrori Umar menyatakan, Pemerintah Provinsi Jambi akan terus berupaya dalam membantu meringankan beban masyarakat

 

Senin, 13 Juli 2020 23:12 WIB

Fachrori Tinjau Pelaksanaan Protokol Covid-19 di PT Lontar Papyrus


Kajanglako.com, Jambi – Gubernur Jambi  Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengemukakan bahwa aspek kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid-19 dan

 

Sejarah VOC di Jambi
Senin, 13 Juli 2020 17:18 WIB

Markas VOC yang Pertama di Jambi (6)


Oleh: Frieda Amran (Antropolog. Mukim di Belanda) Dalam penilaian Soury, semua penduduk Jambi miskin. Ia juga menilai semua orang itu merupakan pencuri

 

Senin, 13 Juli 2020 15:21 WIB

Hari Ketiga Pencarian, Jasad Pelajar SMP Bungo yang Tenggelam Ditemukan Mengapung


Kajanglako.com, Bungo - Pelajar SMP di Kabupaten Bungo, yang tengelam pada Sabtu (11/7/20) lalu, akhirnya ditemukan Senin, (13/7/20) sekitar pukul