Selasa, 14 Juli 2020


Jumat, 12 Juni 2020 11:40 WIB

Tentang Mitos Politik dan Tabu-tabunya

Reporter :
Kategori : Akademia

Oleh: Riwanto Tirtosudarmo*

Dalam tulisan yang lalu, "50 Tahun Rekayasa Sosial: 5 Bias dan 5 Mitos", baru disebutkan adanya 5 Mitos tanpa memberikan elaborasi tentang apa yang dimaksud dengan mitos-mitos itu. Dalam tulisan yang lalu juga hanya dikemukakan secara singkat perbedaan antara Bias dengan Mitos. Tulisan ini ingin memberikan elaborasi sedikit lebih jauh tentang kelima mitos itu dan apa hubungannya dengan bias-bias yang muncul. Mitos adalah sesuatu yang ada di benak manusia dan oleh karena itu bukan sesuatu yang riil atau kasat mata. Mitos biasanya merupakan bagian dari kebudayaan sebuah masyarakat, dia ada karena diperlukan, dan mempunyai fungsi tertentu dalam kebudayaan tersebut.



Dalam tulisan ini mitos yang dibicarakan adalah mitos politik (political myth) yang terbentuk atau sengaja dibentuk dalam proses rekayasa sosial oleh pemerintah Orde-Baru pasca 1965. A political myth is an ideological narrative that is believe by social groups. Menurut Henry Tudor, dalam bukunya "Political Myth" (1972) ...myths are believed to be true even if they may be false, and they are divices with dramatis construction used "in order to come to grip with reality". Jadi, meskipun mitos merupakan keyakinan yang tidak punya basis empiris namun dia dibentuk dalam kaitan dengan sesuatu yang riil di dalam sebuah masyarakat. Orde-Baru yang didirikan dari bangkai Orde-Lama harus menciptakan mitos-mitos politik untuk menopang kekuasaannya. Mitos-mitos politik diperlukan oleh Suharto dan Orde-Baru karena kekuasaan yang ada di tangannya diperoleh bukan melalui jalan damai tetapi jalan yang penuh kekerasan dan memakan banyak korban. Mitos politik perlu dibangun untuk membenarkan tindakan brutal sekaligus menghapus rasa bersalah yang selalu menghantui akibat tindakan brutal tersebut.

Dalam sebuah seminar di Universitas Leiden beberapa tahun yang lalu tentang sejarah "political violence" di Indonesia, Bob Elson, seorang sejarawan Australia yang menulis buku tebal biografi politik Suharto, dalam seminar itu menggambarkan kalau Suharto adalah seorang yang takut dengan massa rakyat. Oleh karena itulah selama berkuasa dia tidak pernah memberi ruang sedikitpun pada rakyat untuk membangun kekuatan massanya. Suharto sangat berbeda dengan Bung Karno yang sangat dekat dengan massa rakyat. Penggambaran tentang Suharto yang punya rasa takut dan dengan demikian tidak memiliki empati dan "trust" terhadap dan dari rakyat, memerlukan dibangunnya mitos-mitos politik untuk mengukuhkan kekuasaannya yang anti rakyat itu. Suharto dan Orde-Baru membangun basis kekuasaannya berdasarkan dua paradigma utama. Pertama,  pembangunan ekonomi, dan kedua, integrasi nasional.

Kedua paradigma itu berakar dari kebutuhan untuk mencari legitimasi dari kekuasaan yang diperolehnya melalui jalan kekerasan. Kelima mitos politik yang disebutkan dalam tulisan terdahulu, hanya dapat dipahami dalam konteks kebutuhan akan sebuah narasi ideologi " in order to come to grip with reality". Suharto menyadari bahwa kekuasaannya dibangun dari fondasi yang rapuh, rakyat yang dalam politik memiliki kedaulatan untuk memilih pemimpinnya, bagi Suharto justru merupakan ancaman (threats). Rakyat sebagai "the perceived threat" oleh Suharto harus diatasi dengan membangun mitos-mitos politik yang berisi narasi-narasi ideologis yang mampu mendekatkannya dengan realitas. Melalui dua paradigma yang dipilihnya, yaitu pembangunan ekonomi dan integrasi nasional; Suharto sampai tingkat tertentu berhasil menepis ancaman yang dilihatnya sebagai berasal dari rakyat. Lima mitos politik yang kemudian dibangun bisa dipahami dalam konteks dua paradima tersebut.

(1) Mitos Kesatuan yang mematikan Persatuan. Mitos politik ini menarasikan tentang ancaman yang bersifat laten terhadap keutuhan "negara kesatuan" dari ideologi-ideologi lain, golongan ekstrim kiri maupun kanan, gerakan separatisme maupun kelompok-kelompok oposisi yang dipersepsi akan melakukan tindakan "makar" terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Ketika Orde-Baru, SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) merupakan tabu-tabu yang menjadi turunan dari mitos politik ini. Setelah reformasi, turunan dari mitos politik yang sampai hari ini bergaung cukup kuat adalah "NKRI Harga Mati" sebuah mantra yang diucapkan tanpa tahu apa makna dan implikasinya yang justru bisa membahayakan bangsa dan negara. Mitos politik kesatuan ini mungkin yang paling banyak melahirkan berbagai tabu, mulai dari bahaya laten PKI, separatisme, xenophobia sampai LGBT sebagai ancaman terhadap kepribadian bangsa. Kita perlu secara kritis melihat bahwa yang diperlukan adalah persatuan, dimana keragaman dan perbedaan harus dirayakan untuk menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) yang diam-diam terkikis terhadap bangsa dan negara ini.

(2) Mitos Pertumbuhan yang menafikan Pemerataan. Mitos politik ini sangat kuat dianut oleh para ekonom-teknokrat Orde-Baru, dan setelah reformasi meskipun ada modifikasi dalam kebijakan ekonomi, namun ideologi dasarnya tetap diteruskan, bahkan cenderung menguat bersamaan dengan menguatnya ideologi neo-liberal yang menguasai dunia. Agenda pertumbuhan mengakibatkan pemerataan pendapatan sesuatu yang irelevan karena negara tidak berdaya dalam mempengaruhi mekanisme ekonomi pasar. Mungkinkah krisis akibat pandemi akan mendorong terjadinya restrukturisasi ekonomi? Mungkin tidak, karena krisis justru akan mendorong para ekonom-teknokrat dalam pemerintahan Jokowi untuk mencari cara bagaimana mendongkrak pertumbuhan ekonomi agar tidak terjerembab lebih dalam pertumbuhan ekonomi dibawah 0 persen. Petani, buruh dan nelayan semakin kokoh menjadi bagian dari mitos negara agraris dan negara maritim.

(3) Mitos Keharmonisan yang mengaburkan Peminggiran. Mitos politik ini terus dianut sejak zaman Suharto hingga sekarang karena memberikan rasa aman bagi penguasa dan elit politik sementara dalam kenyataan kehidupan di masyarakat diskriminasi dan eksklusi terhadap kelompok-kelompok minoritas sebagai sesat atau menyimpang, seperti Ahmadiah, Syiah, agama-agama lokal dan juga mereka yang dianggap termasuk kelompok LGBT. Belum lama ini mitos keharmonisan ini mendapatkan tantangan ketika penduduk Papua diperlakukan tidak adil karena dianggap berasal dari ras yang rendah dan berbeda. Apa yang terjadi di Amerika hari-hari ini, dalam bentuk gelombang protes “Black Life Matters” sesungguhnya bukan sesuatu yang tiba-tiba berpengaruh terhadap munculnya protes serupa di tanah air. Gelombang protes telah sebelumnya terjadi di Indonesia Agustus-September 2018 ketika kota-kota di Papua berkobar sebagai gerakan perlawana  terhadap menguatnya rasisme dan perlakuan buruk terhadap mahasiswa Papua di Jawa. Meskipun politik SARA seperti telah ditinggalkan, tabu-tabunya ternyata terus dihidupkan sampai sekarang.

(4) Mitos demokrasi yang mengingkari kedaulatan rakyat. Demokrasi merupakan sebuah mitos politik yang terus dipercaya meskipun dalam prakteknya mengkebiri prinsip dasarnya yaitu kedaulatan rakyat. Berbeda dengan pemilihan pada masa Orde-Baru yang selalu dimenangkan oleh GOLKAR sebagai "the ruling party", pada masa reformasi sistem multi partai membuat  untuk memenangkan pemilihan partai-partai harus melakukan koalisi. Namun akibat dari perpolitikan yang semakin oligarkis ini adalah menjamurnya transaksi-transaksi dan money politics yang semakin kuat. Sebuah buku belum lama ini terbit dengan judul "Democracy for Sale" yang menunjukkan bahwa rakyat sudah tidak berdaya dan kedaulatan rakyat sesungguhnya telah tergadaikan. Dalam situasi ketika politik seolah-olah sudah demokratis menjadi tabu ketika ada sekelompok orang ingin mendiskusikan hal-hal yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan baik dalam kebijakan negara, UU atau konstitusi. Berpikir kritis sebagai prasyarat kebebasan mimbar akademis semakin dikerdilkan dan menjadi tabu bagi mahasiswa dan insan akademis untuk mendiskusikan berbagai isu yang dianggap sensitif dan ditafsirkan akan membahayakan bagi negara.

(5) Mitos negara hukum yang mengabaikan martabat kemanusiaan. Pasangan dari mitos demokrasi adalah negara hukum, karena asumsinya masyarakat yang demokratis harus dilandasi oleh tegaknya hukum (the rule of law). Namun bukan rahasia lagi negara hukum hanyalah sebuah mitos politik karena hukum telah menjadi sekedar alat politik dari yang memiliki kekuasaan, baik yang berupa kuasa politik maupun yang berupa kuasa modal (kapital). Selain pembuatan undang-undang telah diproyekkan (Prolegnas) hampir setiap RUU yang diusulkan oleh presiden atau parlemen selalu mengundang protes dari masyarakat. Dari situasi itu tidak sulit menengarai betapa UU yang dibuat selalu memiliki agenda tersembunyi (hidden agenda) dari kelompok kepentingan, terutama aliansi antara elit politik dan para pemilik modal, yang jelas tidak akan mewakili kepentingan rakyat banyak.

Mitos-mitos politik sebagaimana diungkapkan oleh Henry Tudor, merupakan narasi ideologis yang digaungkan melalui berbagai cara untuk dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Mitos ini diciptakan untuk memberikan legitimasi bagi kekuasaan untuk menjalankan otoritasnya. Setelah reformasi, seharusnya terjadi perubahan karena pemerintahan pasca reformasi telah membangun legitimasinya berdasarkan pemilihan umum yang lebih demokratis. Namun, sebuah kenyataan yang sepintas tampaknya agak aneh, karena mitos-mitos politik yang diciptakan Orde-Baru  terus dipakai oleh pemerintahan-pemerintahan pasca reformasi. Mengacu pada analisis Robinson dan Hadis (2004) pergantian kekuasaan dari Orde-Baru ke pasca Orde-Baru memang tidak mengubah secara fundamental basis politik Indonesia, yang terjadi menurut mereka hanyalah sebuah "reorganisasi kekuasaan" belaka, dimana pelakunya berganti namun ideologinya tidak berubah. Di tengah pandemi, mitos-mitos politik dan tabu-tabunya bisa saja di sana-sini justru menguat, sebagai "defense mechanism" dari otoritas kekuasaan yang goyah. Sebagai warganegara kita tidak ingin itu terjadi. Untuk itu akal sehat (common sense) harus didahulukan agar kewarasan publik tetap terjaga.

 

* Peneliti. Karya tulisnya terbit dalam bentuk jurnal, buku dan tulisan populer.


Tag : #Akademia #Politik Tabu #Politik Mitos #Orde Baru



Berita Terbaru

 

Senin, 13 Juli 2020 23:30 WIB

Terdampak Covid-19, Mahasiswa UNBARI Protes Mahalnya Biaya Kuliah


Kajanglako.com, Jambi  - Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Batanghari (Unbari) Jambi menyampaikan dua permasalahan pokok terkait kampus,

 

Senin, 13 Juli 2020 23:18 WIB

Fachrori Salurkan JPS Covid-19 Tahap Dua untuk 3.523 KK di Tanjabar


Kajanglako.com, Jambi - Gubernur Jambi, Fachrori Umar menyatakan, Pemerintah Provinsi Jambi akan terus berupaya dalam membantu meringankan beban masyarakat

 

Senin, 13 Juli 2020 23:12 WIB

Fachrori Tinjau Pelaksanaan Protokol Covid-19 di PT Lontar Papyrus


Kajanglako.com, Jambi – Gubernur Jambi  Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengemukakan bahwa aspek kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid-19 dan

 

Sejarah VOC di Jambi
Senin, 13 Juli 2020 17:18 WIB

Markas VOC yang Pertama di Jambi (6)


Oleh: Frieda Amran (Antropolog. Mukim di Belanda) Dalam penilaian Soury, semua penduduk Jambi miskin. Ia juga menilai semua orang itu merupakan pencuri

 

Senin, 13 Juli 2020 15:21 WIB

Hari Ketiga Pencarian, Jasad Pelajar SMP Bungo yang Tenggelam Ditemukan Mengapung


Kajanglako.com, Bungo - Pelajar SMP di Kabupaten Bungo, yang tengelam pada Sabtu (11/7/20) lalu, akhirnya ditemukan Senin, (13/7/20) sekitar pukul