"Lockdown" ala Ketoprak

Oleh: A. Windarto*

Pandemi Covid-19 melanda hampir ke seluruh daerah di tanah air. Angka pasien positif dan meninggal dunia akibat wabah mematikan ini terus merangkak naik. Seolah melangkahi negara, beberapa daerah, khususnya di Yogyakarta dan Surakarta, secara mandiri melakukan aksi lockdown (karantina wilayah). Di sejumlah daerah itu, warga setempat menutup akses jalan, baik masuk maupun keluar, ke pemukiman masing-masing. Dengan hanya memasang palang bambu/kayu/seng disertai dengan beragam poster peringatan, akses jalan itu tidak dapat dilalui lagi oleh siapapun, termasuk para pemukimnya. Bahkan di salah satu daerah yang berada di pinggiran kota Surakarta, akses jalan ke pemakaman setempat pun tampak di-lockdown.

Aksi lockdown macam apakah yang sedang dipertontonkan oleh sebagian masyarakat yang dikenal sebagai penghuni dari pusat-pusat kebudayaan Jawa itu? Bukankah di sana merupakan (nara)sumber dari kebudayaan klasik dan adiluhung yang dianggap lebih mengarus-utamakan keharmonisan daripada konflik terbuka? Bagaimana pula aksi semacam ini dapat ditafsir dan dimaknai dalam konteks kebudayaan Jawa yang plural, toleran, dan revolusioner?

Dalam kajian kebudayaan tentang masyarakat Jawa, khususnya di Surakarta, James T. Siegel (Solo in the New Order, 1986) memperlihatkan bahwa sejumlah aksi lockdown lokal seperti itu mirip dengan fenomena latah. Artinya, aksi-aksi itu hanyalah reaksi spontan dari masyarakat karena merasa kaget, bahkan kagol (kecewa), atas peristiwa yang terjadi begitu cepat dan tak terduga. Dalam hal ini, pandemi wabah Covid-19 yang sebelumnya tak terbayangkan akan merebak di Indonesia ternyata justru mampu menjangkiti masyarakat secara masif dan tak mudah untuk ditanggulangi. Itulah mengapa aksi lockdown lokal yang dikerjakan secara reaktif oleh masyarakat sesungguhnya ingin menyatakan kenyataan yang bukan sekadar sebuah pernyataan (!) bahwa ada yang perlu untuk segera diberi perhatian.

Perhatian yang tercermin dari latahnya masyarakat untuk beraksi lockdown merupakan representasi dari kegagalan bereaksi dari pihak-pihak yang sedang berkuasa. Hal ini adalah akibat dari masih adanya pandangan yang menuduh bahwa masyarakat “tidak tahu apa-apa”, terutama berkait dengan pandemi wabah Covid-19. Sebab hanya mereka yang punya akses terhadap pengetahuan, khususnya medis saja yang dianggap berkuasa dan mampu untuk berkata-kata. Padahal dalam kesehariannya masyarakat pun punya bahasa yang dapat memanggungkan kerawanan dan kerapuhan dari kata-kata mereka yang merasa diri paling berkuasa.

Bahasa kerakyatan yang kerap di-sandiwara-kan dalam pentas ketoprak adalah salah satu siasat untuk memperlihatkan celah retak dari bahasa para penguasa yang terlihat tampak halus, mulus dan bikin lancar. Dengan “bahasa lisan” yang cenderung “apa adanya” (baca: “kasar”), sebagaimana kerap dipraktikkan oleh Mas Marco Kartodikromo (Rudolf Mrázek, Engineers of Happy Land, 2006), di panggung ketoprak segala yang tampak biasa-biasa saja dalam hidup sehari-hari menjadi seolah-olah luar biasa. Maka, tak heran jika ada mudah terpukau, bahkan tersinggung, dengan bahasa ketoprakan yang lugas, tegas, dan beraroma latah.

Sejumlah aksi lockdown yang telah dipentaskan selama pandemi wabah Covid-19 tampaknya perlu dibaca dan dimaknai dengan bahasa ketroprakan seperti itu. Bahasa yang di masa kini semakin tergusur oleh bahasa media sosial (medsos) yang cenderung memangkirkan kenyataan daripada menghadirkan kenyataan. Karena itulah, aksi-aksi dengan bahasa semacam itu adalah enak dan perlu untuk dikaji ulang dan disebarluaskan sebagai sebuah pengetahuan lokal yang boleh disebut kreatif dan/atau revolusioner dalam hidup ber(se)sama.

Pengetahuan lockdown ala ketoprak tersebut bisa jadi merupakan bahasa lain dari jargon “keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi” (salus populi suprema lex esto). Jargon yang tak lain hanya menjadi bahasa teknis dalam hidup sehari-hari justru mampu dibuat macet dengan pengetahuan lockdown seperti itu. Dengan demikian, bukan saja akses jalan ke kampung-kampung yang dibatasi, tetapi juga bahasa kekuasaan yang cenderung lamban dan birokratis itu dilucuti satu demi satu. Jadi, melalui pengetahuan lokal itu, jargon yang kerap dimanfaatkan untuk kepentingan sepihak mampu ditelanjangi secara diam-diam, termasuk dalam konteks pandemi wabah Covid-19 saat ini.

Ironis, memang. Namun sesungguhnya ada pelajaran berharga yang dapat dipetik dari pengetahuan tersebut. Pertama, masyarakat tidak pernah tinggal diam dalam menjalani berbagai krisis, termasuk dalam pandemi wabah Covid-19, yang membuat hidup ber(se)sama menjadi hancur berantakan dan semakin tak tertanggungkan lagi. Kedua, masyarakat punya bahasa yang unik atau khas untuk menanggapi segala kekacau-balauan yang dalam kebudayaan Jawa dinamai dengan “Zaman Edan”. Ketiga, masyarakat masih punya harapan untuk dapat keluar dari berbagai krisis yang dalam bahasa milinerian disimbolkan sebagai “Ratu Adil”, “Imam Mahdi”, atau “Satria Piningit”.

Akankah ketiga pelajaran itu dijadikan (nara)sumber untuk mendalami dan mengatasi pandemi wabah Covid-19? Semoga!

*Peneliti di Lembaga Studi Realino, Sanata Dharma, Yogyakarta.