Senin, 23 November 2020


Kamis, 04 Juni 2020 06:37 WIB

PSBB, "A Forced Migration" dan Untuk Siapa Normal Baru?

Reporter :
Kategori : Akademia

Oleh: Riwanto Tirtosudarmo*

Kompas, Minggu 31 Mei 2020, memperlihatkan peta Indonesia disertai pola penyebaran Covid-19. Terlihat dari peta itu bagaimana Covid-19 menyebar dari lokasi-lokasi yang menjadi titik awal penyebaran. Sebagai contoh dari Bogor yang menjadi tempat Seminar Masyarakat Tanpa Riba 25-28 Februari 2020, dan Acara GPIB di Hotel Aston 28-29 Februari 2020, virus menyebar ke Samarinda, Timika, Merauke, Sumatera Selatan dan Aceh. Contoh lain adalah dari Gowa, Sulawesi Selatan, yang menjadi tempat penyelenggaraan Ijtima Ulama 19 Maret 2020, virus menyebar ke Sangihe, Sorong, Palangka Raya dan Bangka. Dari peta itu terlihat hampir semua pulau telah tertular oleh Covid-19. Peta itu memberi pelajaran menarik tentang mobilitas penduduk antar pulau, dan melalui mobilitas penduduk itulah Covid-19 disebarkan ke seantero Nusantara.



Jika titik awal penyebaran adalah sekitar pertengahan Februari 2020, dan Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan Covid-19 telah memakan dua korban meninggal pada 2 Maret 2020, maka memang masuk akal jika dipakai 2 minggu sebagai ancer-ancer masa inkubasi, dan estimasi virus Corona itu telah masuk ke Indonesia pada pertengahan Februari. Tidak begitu jelas siapa yang membawa virus itu pertama kali dari Wuhan ke Indonesia. Sampai tanggal 31 Mei, kira-kira 3 bulan setelah pengumuman resmi, korban meninggal akibat Covid-19 ini tercatat sebanyak 1613 orang. Selain seruan untuk selalu mencuci tangan dan menggunakan masker, pemerintah memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sebagai pilihan kebijakan, dan bukan karantina wilayah (lockdown).

Ket: Peta Penyebaran Covid-19 di Indonesia (Kompas, 31/5).

PSBB menekankan pada pembatasan sosial (social distancing) bagi penduduk untuk menjaga jarak fisik karena penularan virus memang terjadi akibat kedekatan fisik. Kebijakan PSBB maupun lockdown dilakukan pemerintah berbagai negara berdasarkan fakta bahwa penularan Covid-19 terjadi melalui pergerakan manusia, mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat lain. PSBB, lebih-lebih lockdown sebagai strategi mencegah penyebaran Covid-19 yang membatasi, bahkan melarang, orang untuk bepergian, adalah sebuah bentuk migrasi yang dalam literatur disebut sebagai "forced migration". Forced migration, bisa diterjemahkan sebagai migrasi terpaksa, pada intinya menganjurkan (PSBB) atau memaksa (lockdown) penduduk untuk tidak keluar rumah jika tidak perlu. Forced migration berskala global mungkin baru pertama kali terjadi dalam sejarah umat manusia.

Forced migration biasanya berhubungan dengan konflik sosial politik. Akibat perang atau konflik komunal berskala besar, penduduk terpaksa mengungsi dari tempat tinggalnya ke tempat lain yang aman untuk menyelamatkan diri dan keluarganya. Sejarah umat manusia, dan sejarah Indonesia, menunjukkan bahwa forced migration akibat konflik sosial-politik bukan hal yang baru. UN Refugee Convention (Konvensi Pengungsi PBB) yang dikeluarkan PBB tahun 1952 merupakan kesepakatan untuk melindungi para pengungsi yang hidup tercerai berai setelah Perang Dunia ke-2 usai.  Konvensi ini memiliki bias politik karena memperlihatkan kepentingan negara-negara Barat untuk melindungi pengungsi-pengungsi yang lari dari negara-negara Blok Timur ke Blok Barat. Negara-negara yang meratifikasi Konvensi PBB tentang pengungsi ini berkewajiban melindungi pengungsi yang lari karena adanya ancaman politik yang dialami di negara asalnya. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) adalah lembaga PBB yang diberi otoritas untuk menangani persoalan pengungsi ini. Adalah fenomena yang mencemaskan karena jumlah pengungsi sangat banyak pasca Perang Irak, dan terus bertambah ketika perang terjadi di Afghanistan, Srilangka, Syria dan Yaman Selatan. Selain pengungsi yang menyelamatkan diri dari perang, arus pengungsi juga terjadi akibat konflik komunal (etnis dan agama) yang banyak terjadi di Afrika dan Asia, yang terakhir kita saksikan adalah pengungsi Rohingya yang lari dari Myanmar. Problem yang dihadapi oleh lembaga seperti UNHCR akibat ketimpangan global semakin meningkat menyebabkan semakin sulitnya membedakan pengungsi dengan mereka yang bermigrasi karena alasan ekonomi.

Korban konflik komunal yang tetap berada di dalam teritori sebuah negara, misalnya seperti yang kita saksikan di Indonesia setelah konflik komunal di Sambas, Sampit, Poso dan Ambon, tahun 1999-2000 disebut sebagai Internally Displaced Persons (IDPs). IDPs tidak dianggap sebagai "Refugees" dan karena itu tidak dapat perlindungan dari UNHCR. Forced migration dalam literatur migrasi terus berkembang, misalnya migrasi akibat adanya bencana alam (banjir, tsunami, gunung meletus) atau yang mulai juga terjadi akibat perubahan iklim (climate change) seperti penduduk yang terpaksa melakukan migrasi terpaksa karena pemukimannya terendam akibat naiknya permukaan air laut. Forced migration juga terjadi di Sidoarjo Jawa Timur akibat menyemburnya lumpur Lapindo yang menenggelamkan Desa-desa di sekelilingnya. Migrasi terpaksa (forced migration) juga bisa terjadi akibat pembangunan, misalnya pembangunan Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah yang memaksa penduduk pindah atau dipindahkan karena Desanya bakal terendam.

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini yang memaksa pemerintah-pemerintah seluruh negara memberlakukan pembatasan atau penghentian mobilitas penduduk adalah sebuah bentuk terbaru dari forced migration. Di tanah air, forced migration untuk mencegah penularan Covid-19 yang terjadi melalui pergerakan dan  kerumunan manusia, menjadi fenomenal karena berlangsung bersamaan dengan tradisi mudik lebaran. Kita melihat tidak mudah bagi pemerintah untuk mengendalikan mobilitas penduduk yang ingin mudik. Pemerintah juga akan mengalami kesulitan karena sebagian besar penduduk dari kelas ekonomi bawah tidak mungkin dipaksa untuk bekerja dari rumah (Work From Home) yang memang bisa dilakukan mereka yang bekerja di sektor jasa yang tergolong kelas menengah. PSBB sebagai sebuah migrasi terpaksa (forced migration) memiliki berbagai implikasi, terutama di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang sosial dan politik.

Pada saat ini pemerintah dihadapkan pada dilema antara tuntutan kalangan bisnis dan masyarakat yang terancam mengalami kerugian besar bahkan bangkrut akibat terhentinya arus pergerakan manusia dan barang, dan keharusan untuk mengendalikan penularan Covid-19 yang untuk beberapa wilayah masih tinggi seperti Jawa Timur dan NTB. DKI Jakarta sebagai ibukota negara dan kawasan sekitarnya sebagai sebuah aglomerasi (Jabodetabek) memiliki posisi yang krusial karena menjadi episentrum pemerintahan dan perekonomian nasional. Kegagalan atau keberhasilan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 mau tidak mau sangat bergantung pada keberhasilan atau kegagalan yang terjadi di DKI Jakarta. Pada hari-hari ini kita akan melihat hasil evaluasi dari pemerintah DKI Jakarta yang akan menentukan apakah PSBB sebagai bentuk forced migration masih akan diberlakukan atau disudahi. Keputusan apapun yang akan dibuat tampaknya tidak akan banyak punya arti untuk kelompok masyarakat yang selama ini memang tidak terlalu peduli dengan PSBB. Kelompok ini sebagian besar tinggal di kampung-kampung yang padat penduduknya, dan "social distancing" menjadi sesuatu yang tidak relevan buat kehidupan mereka sehari-hari. PSBB sebagai sebuah bentuk "forced migration" mungkin hanya relevan untuk kelas menengah dan atas. Kelas bawah, "who cares!".

Pada Rabu malam (3 Juni 2020) saya kebetulan menonton acara Metro TV, "Program 15 Menit" yang dipandu Wahyu. Di situ saya lihat Wahyu melakukan wawancara soal "The New Normal" dengan Budiman Sudjatmiko, mantan Ketua PRD (Partai Rakyat Demokratik), yang sekarang menjadi petinggi PDIP dan anggota DPR-RI. Yang menarik, wawancara itu dilakukan sambil keduanya potong rambut di barber shop yang tampak berkelas. Terlihat Budiman dengan gayanya yang terlihat cerdas, seperti biasanya, menjelaskan makna normal baru bagi peradaban manusia. Sehabis wawancara Wahyu digambarkan beli sayur dan mobil secara online, dilanjutkan wawancara lagi dengan Rhenald Kasali, Pakar Manajemen dari UI. Rhenald Kasali menjelaskan bahwa biasanya hanya 2 persen yang sadar akan sebuah perubahan, kalau dipaksa paling 25-30 persen yang mau berubah. Tentulah yang dimaksud oleh professor yang jadi model iklan “Orang Pintar Minum Tolak Angin” ini, adalah kelas menengah dan atas. Dengan mobil barunya Wahyu mengakhiri acara itu dengan memesan steak "medium rare" di sebuah restoran yang melayani "drive through". Acara diakhiri oleh Wahyu dengan makan steak pesanannya di dalam mobil. What a nice new normal life!

*Peneliti. Tulisannya terbit dalam bentuk jurnal, buku dan tulisan populer. Tulisan-tulisan Dr. Riwanto Tirtosudarmo dapat dibaca di rubrik Akademia portal kajanglako.com


Tag : #Akademia #Covid19 #Mobilitas Penduduk #Migrasi Terpaksa



Berita Terbaru

 

Sejarah Jambi
Senin, 23 November 2020 17:11 WIB

'Djambi' di Harian Haarlemsch Dagblad


Oleh: Frieda Amran (Antroplog. Mukim di Belanda) Kadang-kadang, untuk menghilangkan kebosanan membaca buku-buku tua berbahasa Belanda, untuk mengganti

 

Senin, 23 November 2020 11:36 WIB

Haru, Doa Emak Al Haris untuk Ulang Tahunnya Hari Ini


Kajanglako.com, Jambi - Al Haris, Calon Gubernur Jambi 2020-2024, hari ini berulang tahun. Emak tercintanya, Zuriah, dengan haru menyampaikan doa dan selamat

 

Senin, 23 November 2020 11:07 WIB

Satu Unit Rumah Semi Permanen di Desa Sungai Baung Hangus Terbakar


Kajanglako.com, Sarolangun - Satu unit rumah semi permanen milik Sakirin warga RT 11 Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, Minggu malam hangus terbakar

 

Minggu, 22 November 2020 22:40 WIB

Kunjungi Kampung Tahfiz Pentagen Kerinci, Al Haris: Saya Ingin Jambi Provinsi Qurani


Kajanglako.com, Jambi - Calon gubernur Jambi nomor urut 3, Al Haris di Kabupaten Kerinci juga berkunjung ke kampung Tahfidz Quran di Desa Pendung Talang

 

Pilgub Jambi 2020
Minggu, 22 November 2020 19:57 WIB

Tokoh Masyarakat Bathin VIII Ajak Warga Pilih Cek Endra-Ratu, Ini Alasannya


Kajanglako.com, Sarolangun – Para Tokoh Masyarakat (Tomas), Tokoh Adar dan Pemuda Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun mengajak semua warga