Kamis, 14 Desember 2017
Pencarian


Selasa, 14 November 2017 14:03 WIB

Uji Materi UU KPK, Setya Novanto, dan Pelemahan Komisi Yudisial

Reporter :
Kategori : Perspektif

Setya Novanto. (Sumber Ilustrasi: TEMPO/IMAM YUNNI)

Oleh: Nunik Iswardhani* 

Para pegiat media sosial yang aktif mengikuti pemberitaan kasus-kasus hukum di media nasional pasti sering dibuat heran dan gemas oleh adanya putusan-putusan hakim yang "ajaib" yang seolah-olah bertentangan dengan "rasa keadilan umum".



Memangnya tidak ada yang bisa mengawasi hakim dan memberi sanksi kalau hakim membuat putusan yang "ngaco"?

Ada. Mestinya ada. Yaitu oleh Komisi Yudisial (KY).

Jadi saat UUD 45 diamandemen 2001 lalu, diakhirilah dualisme pengawasan dan pembinaan hakim. Yang tadinya hakim kariernya diatur Departemen Kehakiman dan pembagian tugasnya dilakukan oleh Mahkamah Agung, maka sejak amandemen tersebut berubah konsep jadi "satu atap" di Mahkamah Agung.

Nah, karena luasnya kewenangan yang dimiliki MA, maka UUD mengamanatkan dibentuknya Komisi Yudisial yang berfungsi mengawasi hakim dalam pelaksanaan tugasnya.

Berikut ini konsep yang ideal.

Sampai suatu ketika kondisi ini berubah total karena adanya manuver-manuver para aktor hukum yang memanfaatkan celah mekanisme hukum dalam membela diri, sekaligus memberi serangan balik yang ampuh terhadap lembaga KY yang diberi amanah oleh UUD dan UU untuk melakukan pengawasan.

Tersebutlah putusan kasasi kasus Antasari Azhar oleh hakim Mahkamah Agung yang dianggap publik bertentangan dengan "rasa keadilan umum".

Sebab, putusan hakim tersebut dinilai telah mengabaikan fakta persidangan tentang baju yang dikenakan korban Nasrudin dan juga keterangan ahli forensik Mun'im Idries tentang proyektil yang ditemukan dan jenis senjata yang tidak cocok.

Atas pengaduan sejumlah warga masyarakat, kemudian Komisi Yudisial memanggil dan memeriksa 6 orang hakim yang memeriksa tersebut dan menjatuhkan hukuman skors.

Namun, apa yang terjadi kemudian?

Sejumlah hakim agung lantas mengajukan uji materi terhadap Keputusan Bersama antara KY dan MA yang mengatur tentang 8 poin kode etik yang harus jadi acuan hakim di Indonesia. Salah satu yang terpenting adalah ketentuan bahwa "Hakim tidak boleh mengabaikan fakta persidangan" .

Mahkamah Agung kemudian mencabut ke-8 kode etik penting tersebut, yang berarti bahwa hingga saat ini para hakim di Indonesia tidak punya lagi acuan kode etik, sehingga mereka boleh saja mengabaikan fakta persidangan dalam membuat putusan.

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 disebutkan tentang "kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari intimidasi dan tekanan pihak manapun". Bagaimana mungkin ada kekuasaan yang sedemikian besar namun tidak disertai adanya acuan tentang kode etik? Inilah salah satu keajaiban dunia hukum di Indonesia.

Tidak sampai di situ saja. Sejumlah 31 hakim agung kemudian mengajukan uji materi UU Komisi Yudisial ke MK, yang intinya meminta agar hakim agung MA tidak termasuk yang diawasi oleh KY.

Putusan MK kemudian ibaratnya mata pisau yang memangkas tali-tali pengawasan terakhir oleh Komisi Yudisial. Tidak hanya mengabulkan permohonan hakim MA, tapi MK juga membuat "ultra petita" (putusan yang melebihi permohonan) dengan menyatakan bahwa KY juga tidak berwenang mengawasi hakim MK.

Maka sejak putusan MK tahun 2006 tersebut, KY tidak bisa lagi mengawasi keputusan-keputusan hakim MA dan MK yang dirasakan bertentangan dengan "rasa keadilan publik". Karena kewenangan KY dalam mengawasi aspek judisial dalam putusan hakim MA dan MK telah diamputasi.

Dalam penafsiran MA dan MK, sejak 2006 tersebut, peran KY hanyalah mengawasi perilaku hakim di luar persidangan. Misalnya apakah hakim berselingkuh, menggunakan narkoba, dan sebagainya. Padahal amanat UUD terhadap peran KY justru ada di aspek judisial putusan hakim itu, sehingga namanya ditetapkan sebagai Komisi Yudisial yang (seharusnya) penuh wibawa.

Praktis dengan demikian, hakim MK dan MA saat ini perannya sesuai dengan pepatah yaitu "sebagai wakil Tuhan di bumi", karena putusannya tidak boleh diganggu gugat siapapun (kecuali oleh hakim pengadilan yang lebih tinggi). Dus, tak ada pengawasan check and balance seperti yang berlaku antara Eksekutif dan Yudikatif. Sedangkan pengawasan oleh KY sudah dianulir.

Agak melenceng dari topik sebentar, sebetulnya sistem pembinaan dan pengawasan satu atap di MA ini membuat MA seperti "negara dalam negara", di mana seorang Sekretaris MA pernah bisa "lebih berkuasa" ketimbang Ketua MA. Tapi untuk ini perlu dibahas dalam satu tulisan tersendiri yang panjang lebar.

Intinya, saat ini MA dan MK nyaris tak melakukan pengawasan berarti terhadap putusan para hakim. Padahal 8 acuan kode etik hakim yang sangat penting sudah dicabut. Yang artinya, masyarakat boleh geregetan dan berpolemik tentang satu putusan hakim yang dinilai "aneh", tapi hakim nakal bisa santai saja mengabaikan opini masyarakat tersebut. Karena tidak ada lagi mekanisme kontrol seperti yang sebelumnya diatur UU KY.

Sebetulnya presiden SBY pernah membuat Perppu yang memberi kewenangan KY untuk mengawasi hakim agung dan hakim MK, namun MK langsung menganulir Perppu tersebut.

DPR juga pernah membuat revisi terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial untuk mengembalikan kewenangan KY, namun MK juga segera menganulir revisi UU tersebut.

Makanya, tidak heran ketika pertama kali hakim praperadilan Sarpin pada tahun 2015 memutus bahwa penetapan tersangka oleh KPK terhadap Budi Gunawan tidak sah, ia tidak takut terhadap kritik dari KY. Karena Sarpin tahu persis bahwa tak ada yang bisa diperbuat KY terhadap dirinya. Padahal terhadap sebuah putusan praperadilan tak bisa dimintakan putusan banding atau kasasi karena sifatnya yang final.

Demikianlah kejelian pengacara Yunadi dalam membebaskan kliennya Budi Gunawan dari jeratan penetapan tersangka KPK. Padahal biasanya pengacara hanya menggugat praperadilan bila ada masalah penahanan oleh polisi yang dianggap melanggar hak tersangka. Baru oleh Yunadi upaya praperadilan ini jadi celah untuk lolos bagi para tersangka.

Keberhasilan Fredrich Yunadi terulang lagi dalam membebaskan Setya Novanto dari penetapan tersangka oleh KPK lewat putusan hakim Cepi baru2 ini.

Pada hari ini, tanggal 12 November 2017, Fredrich Yunadi mencoba upaya baru yaitu mengajukan uji materi terhadap dua pasal dalam UU KPK yang mengatur tentang pemanggilan tersangka dan pencekalan.

Yunadi berkilah bahwa selama MK belum memutus permohonan uji materinya itu, maka pemanggilan Setnov oleh KPK dan cekal terhadap Setya Novanto mesti dianggap tidak sah.

Di sisi lain, dia juga sedang menyiapkan upaya praperadilan kedua terhadap penetapan status tersangka yang dikeluarkan KPK pekan lalu.

Jika hakim praperadilan kedua ini sama seperti hakim Cepi yang tidak peduli terhadap alat bukti atas keterlibatan Setnov yang dimiliki KPK (yang ribuan jumlahnya) dan hanya fokus pada belum diperiksanya Setnov sebagai tersangka oleh KPK (karena mangkir terus dengan alasan perlu ijin Presiden untuk diperiksa) maka sudah hampir pasti Setnov bisa bebas lagi.

Jadi secara substansial, KPK nyaris bakal dibuat repot oleh para tersangka "super" seperti Budi Gunawan dan Setnov yang mampu membayar pengacara dengan manuver gila-gilaan seperti Yunadi. Ditambah dengan kualitas hakim-hakim praperadilan yang tidak sungkan dan segan untuk membuat putusan yang kontroversial di mata publik.

Maka dari itu, adalah satu keuntungan bahwa KPK mampu menangkap sejumlah tersangka lewat OTT seperti hakim MK Patrialis Akbar dan Akil Mohtar. Itupun kewenangan menyadap yang dimiliki KPK sedang berusaha dianulir oleh DPR melalui Pansus Angket dan (mungkin) RUU Penyadapan yang akan dibahas dalam waktu dekat. Jika sampai kewenangan menyadap KPK hilang atau dibatasi, hampir pasti tidak akan ada lagi yang namanya OTT terhadap para koruptor di Indonesia.

Setelah ada formula untuk menangkal penetapan tersangka oleh KPK lewat upaya praperadilan, kini Setya Novanto mencoba upaya ke MK untuk mengamputasi kewenangan KPK untuk memanggil tersangka dengan kedudukan istimewa (Ketua DPR seperti Setnov atau pejabat publik yang strategis di lingkup eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan kewenangan KPK untuk memohon cekal ke Dirjen Imigrasi. Jadi pejabat penting seperti Setnov yang belum atau baru jadi tersangka KPK bisa buru-buru kabur ke Luar Negeri dengan leluasa, kalau uji materi oleh Setnov ini kelak dikabulkan MK.

Saya masih berharap adanya hakim berintegritas seperti Saldi Isra di MK akan mampu menangkal upayaupaya uji materi yang akan melemahkan institusi penegakan hukum strategis seperti KPK seperti yang dilakukan oleh Setnov ini.

Kalau tidak, sudah hampir pasti kelak nasib KPK akan seperti KY yang ibaratnya cuma "macan kertas" atau macan ompong belaka.

Jika demikian yang terjadi, habislah kita. Bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Karena sistem hukum yang sudah dirancang dengan baik pada akhirnya diacak-acak oleh para aktor hukum dan yang diberi kewenangan menciptakan hukum.

 *Nunik Iswardhani adalah aktivis hukum. Tulisan ini tersebar di jejaring sosial facebook dengan judul Uji Materi UU KPK Oleh Setnov yang Perlu Diwaspadai. Pemuatan tulisan ini atas seizin penulis.


Tag : #Politik Hukum #Korupsi #Pelemahan KPK #Pelemahan Komisi Yudisial #Mahkamah Konstitusi



Berita Terbaru

 

OTT KPK di Jambi
Rabu, 13 Desember 2017 22:00 WIB

Zoerman Tak Penuhi Panggilan, KPK Belum Terima Alasannya


Kajanglako.com, Jambi - 2 dari 4 Pimpinan DPRD Provinsi Jambi, tidak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi 4 tersangka kasus suap RAPBD Provinsi Jambi 2018,

 

OTT KPK di Jambi
Rabu, 13 Desember 2017 21:32 WIB

Info Terbaru KPK: Penyidik Dalami Keterlibatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi


Kajanglako.com, Jakarta - KPK merilis info terbaru terkait kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018.  Jubir KPK Febri Diansyah menyebut,

 

OTT KPK di Jambi
Rabu, 13 Desember 2017 20:55 WIB

Keluar dari Gedung KPK, Syahbandar: Asal Kooperatif Insya Allah Nyaman


Kajanglako.com, Jakarta - Dua pimpinan DPRD Provinsi Jambi, Chumaidi Zaidi dan Syahbandar diperiksa KPK sebagai saksi hari ini. Keduanya menjalani pemeriksaan

 

Rabu, 13 Desember 2017 19:43 WIB

Rencana Pembangunan Mini GOR di Pemayung Bakal Tertunda


Kajanglako.com, Batanghari – Pemerintah Kabupaten Batanghari berencana akan membangun mini GOR di Kecamatan Pemayung pada 2018 mendatang. Namun,

 

Rabu, 13 Desember 2017 18:59 WIB

Dinilai Lamban, Pencairan Santunan Kematian Dikeluhkan Warga


Kajanglako.com, Batanghari - Anggota DPRD Kabupaten Batanghari A Butsiyantoni, mengaku telah menerima sejumlah laporan warga terkait santunan kematian