Sabtu, 06 Juni 2020


Rabu, 06 Mei 2020 16:34 WIB

Kontrak Belanda dengan Kesultanan Jambi (1-9)

Reporter :
Kategori : Telusur

Oleh: Frieda Amran (Antropolog. Mukim di Belanda)

Dalam menjalankan penjajahannya, Hindia-Belanda memang biasa membuat kontrak-kontrak ‘kerjasama’ dengan raja/sultan di seluruh nusantara. Apa saja yang diatur dan dicakup di dalam kontrak seperti itu? Pada tanggal 3 Januari 1889, Menteri Koloni, ---, melaporkan tentang kontrak baru yang dibuat dengan Sultan Jambi pada tanggal 22 Mei 1888.



Kontrak dengan Jambi

Setelah semakin jelas bahwa diperlukan kontrak yang mengatur hubungan di antara pemerintah Hindia-Belanda dengan Kesultanan Djambi agar lebih sesuai dengan keperluan Hindia-Belanda dan Kesultanan Djambi, maka pada tanggal 28 Mei 1888, Charles André Niesen, Residen Palembang, yang mewakili pemerintah Hindia-Belanda dan Ratoe Achmad Dzainoedin bin Sultan Mohamad Paharoedin dan lebih luas lagi, Pangeran Aria Djaja Kesoema bin Sultan Ratoe Achmad Nasaroedin dan Pangeran Marta Djaja Kesoema, sebagai bupati (regent) yang mewakili Pangeran Anom Kesoema, pangeran ratoe yang masih di bawah umur—dan para pembesar Kesultanan Djambi dan daerah-daerah di bawahnya, telah mencapai kesepakatan berikut:

Artikel 1. Seperti juga pendahulunya, Sultan yang kini bertahta, pangeran ratoe dan para pembesar Djambi menyatakan bahwa daerah ini termasuk ke dalam wilayah Hindia-Belanda dan mereka mengakui Yang Mulia Raja Nederland, diwakili oleh Guberbur-Jendral Hindia-Belanda, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Karena itu, mereka berjanji akan setia, patuh dan takluk pada pemerintah Hindia-Belanda dan wakil-wakilnya.

Artikel 2. Wilayah Kesultanan Djambi dan daerah-daerah di bawahnya terdiri dari daerah-daerah yang ditentukan di dalam kontrak ini.

Artikel 3. Kesultanan Djambi dianggap sebagai pinjaman yang diberikan kepada Sultan Ratoe Achmad Dzainoedin bin Sultan Mohamad Paharoedin, dengan syarat memenuhi kewajiban-kewajiban yang termaktub di dalam kontrak ini.

Sultan menyatakan menerima pinjaman ini bersyarat ini.

Artikel 4. Sultan, pangeran ratoe dan para pembesar Kesultanan Djambi tak akan pernah menyerahkan (wilayah) kesultanan ini kepada negeri lain atau penguasa lain dari Timur atau pun Barat, selain Nederland dan juga tidak akan membentuk hubungan ikatan, kerjasama atau berkorespondensi, dan tidak akan menerima hadiah/cenderamata atau (kedatangan) perwakilan negeri/penguasa lain dan tidak akan membiarkan/mengizinkan hal itu dilakukan (atas nama mereka) oleh anak mereka, kerabat mereka atau warga mereka.

Artikel 5. Bila sultan meninggal dunia, atau bila pemegang tahta Kesultanan Djambi oleh sesuatu dan lain hal, tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka penerusnya, yang diakui oleh Gubernur-Jendral Hindia-Belanda, yaitu pangeran ratoe, akan menggantikannya setelah ia bersumpah setia kepada Yang Mulia Raja Belanda dan Gubernur-Jendral Hindia-Belanda sebagai wakilnya dan setelah ia berjanji akan memenuhi kewajiban-kewajibannya seusai dengan yang ditentukan di dalam kontrak ini.

Sumpah setia itu dapat dilakukan di depan agen politik yang dimaksudkan dalam Artikel 7.

Bila pangeran ratoe tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Sultan dan para pembesar kesultanan, setelah bermusyawarah dengan Residen Palembang, akan menunjuk (seorang) pangeran yang ingin diangkat sebagai pangeran ratoe.

Penunjukan itu dilakukan dengan persetujuan dan pengesahan oleh Gubernur-Jendral Hindia-Belanda. Tanpa persetujuan dan pengesahan itu, penunjukkan tersebut tidak berlaku.

Bila tak tercapai kesepakatan di antara Sultan dan pembesar kesultanannya, atau di antara Sultan dan Residen Palembang, maka pemilihan pangeran yang akan ditunjuk sebagai pangeran ratoe ditentukan oleh Gubernur-Jendral Hindia-Belanda. Keputusan Gubernur-Jendral Hindia-Belanda akan diterima sepenuhnya oleh Sultan dan para pembesar kesultanannya.

Artikel 6. Pada saat seseorang, yang belum cukup umur, ditunjuk sebagai pangeran ratoe, maka sampai saat ia menjadi cukup umur (dengan catatan bahwa waktu/saat ia dianggap cukup umur ditentukan oleh Gubernur-Jendral Hindia-Belanda), maka kewajiban-kewajibannya akan dijalankan oleh seorang atau beberapa orang kerabat kesultanan, yang dipilih oleh Gubernur-Jendral. Kepada salah seorang yang terpilih itu akan disampaikan akta yang mengesahkan kedudukannya.

Bila pangeran ratoe itu, dalam masa ia masih di bawah umur, terpanggil untuk menjadi sultan, maka sampai saat ia cukup umur (yang ditentukan oleh Gubernur-Jendral Hindia-Belanda), kewajiban-kewajibannya dijalankan oleh orang yang sama (dari antara kerabat kesultanan) dengan yang sudah ditunjuk oleh Gubernur-Jendral sebagai pelaksana kewajiban pangeran ratoe yang belum cukup umur.

Atas nama sultan yang belum cukup umur, orang tersebut akan bersumpah setia dan akan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang termaktub di dalam kontrak ini. Pada saat Sultan itu sudah cukup umur, ia sendiri melakukan sumpah setia itu.

Maklumat apa pun, perkenalan kepada rakyat atau pun penobatan seorang pangeran  menjadi sultan tidak berlaku bila hal itu dilakukan tanpa akta yang disahkan dan ditandatangani oleh Gubernur-Jendral, yang menyetujui pemilihan pangeran itu.

Artikel 7. Sultan, pangeran ratoe dan pembesar Kesultanan Jambi akan menghormati dan patuh pada Residen Palembang sebagai perwakilan pemerintah Hindia-Belanda dan akan bermusyarawah dengannya dalam segala hal yang terkait kepentingan kedua belah pihak.

Tanpa sepengetahuannya dan tanpa terlebih dahulu bermusyawarah dengan Residen Palembang, mereka tidak akan mengirimkan surat atau pun utusan kepada pemerintah Hindia-Belanda; namun, bila pemerintah Hindia-Belanda menganggapnya perlu, maka sultan, pangeran ratoe dan pembesar kesultanan akan mengirimkan utusan, atau ke Palembang atau ke Batavia untuk menyampaikan penghormatan kepada pemerintah Hindia-Belanda.

Sultan mendapatkan seorang agen politik (yang tinggal di ibukota Djambi), yang bertugas menjelaskan (isi kontrak) dan mengjaga pelaksanaan kontrak itu dan kesepakatan-kesepakatan lain sesudahnya. Ia juga bertugas sebagai penasehat dan pendamping sultan.

Agen politik itu dianggap sebagai perwakilan Residen Palembang oleh Sultan.

Artikel 8. Sultan, pangeran ratoe dan pembesar kesultanan Djambi akan membina persahabatan tulus dengan pemerintah Hindia-Belanda; dan pemerintah itu, bila perlu, akan memberikan segala bantuan yang dapat diberikan, dengan menyediakan bala bantuan pasukan (militer), pendayung dan kuli, persenjataan dan kapal-kapal dengan imbalan yang dianggap pemerintah sesuai dan masuk akal.

Mereka juga akan membentuk dan mempertahankan hubungan persahabatan dengan para kepala (adat) di daerah-daerah yang berdekatan atau daerah yang termasuk wilayah kekuasaan Hindia-Belanda; Mereka tak akan melakukan tindakan permusuhan dengan kepala-kepala (adat) itu tanpa sepengetahuan dan izin dari pemerintah Hindia-Belanda dan juga tidak akan mempersiapkan keperluan untuk melakukan tindak permusuhan atau pun menyiapkan pertahanan di dalam kesultanan Djambi.

Pertahanan, juga yang dibangun dengan sepengetahuan pemerintah Hindia-Belanda, harus dibongkar bila diperintahkan demikian.

Artikel 9. Pemerintah Hindia-Belanda, kapan pun juga, berhak menempatkan lebih banyak pegawai Eropa atau pribumi, selain yang sudah ada, dan pegawai lainnya di daerah kesultanan Djambi, bila hal itu dianggap bermanfaat dan diperlukan. Sultan, pangeran ratoe dan pembesar kesultanan berjanji akan menghormati dan menghargai pegawai-pegawai (Hindia-Belanda) itu.

 

*Pustaka Acuan: Overeenkomsten met Inlandsche Vorsten in de Oud-Indische Archipel. Djambi. Contract en Akten van Erkenning en Bevestiging no.7


Tag : #Telusur #Sejarah Jambi #Naskah Klasik Belanda #Kesultanan Jambi #Kontrak #Hindia Belanda



Berita Terbaru

 

Sosok dan Pemikiran
Sabtu, 06 Juni 2020 16:51 WIB

In Memoriam H. Sulaiman Hasan, Datuk Bandar Paduko Batuah


Oleh: Jumardi Putra* Gawai saya bertubi-tubi menerima pesan pendek via aplikasi WhatsApp dengan isi senada dan foto sosok lelaki yang sama: H. Sulaiman

 

Jumat, 05 Juni 2020 17:15 WIB

Update Covid-19: Bertambah 2 Kasus Positif di Jambi, Ini Datanya


Kajanglako.com, Jambi - Juru bicara gugus tugas Covid-19 Provinsi Jambi Johansyah mengumumkan penambahan 2 kasus pasien positif corona di Jambi per 5 Juni

 

Covid-19
Jumat, 05 Juni 2020 16:23 WIB

"Lockdown" ala Ketoprak


Oleh: A. Windarto* Pandemi Covid-19 melanda hampir ke seluruh daerah di tanah air. Angka pasien positif dan meninggal dunia akibat wabah mematikan ini

 

Jumat, 05 Juni 2020 15:18 WIB

Tindaklanjuti Rekom KASN, Pemprov Keberatan Angkat Kembali Pejabat Non-job


Kajanglako.com, Jambi - Sebelumnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah menjawab surat keberatan yang diajukan Gubernur Jambi Fachrori Umar tentang

 

Jumat, 05 Juni 2020 15:10 WIB

OJK Jambi Ajak Wartawan Gemar Menabung dan Investasi


Kajanglako.com, Jambi - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi menggelar kelas edukasi keuangan online (Kelana) terkait Unit Link-Asuransi Jiwa, bagi