Minggu, 23 September 2018


Sabtu, 11 November 2017 22:59 WIB

Pemberhentian Komisaris Bank Jambi Cacat Hukum?

Reporter : Tim Redaksi
Kategori : Berita

Kantor Pusat Bank Jambi/ foto: Redaksi Kajanglako.com

Kajanglako.com, Jambi – ‘Didepaknya’ 3 dari 4 Komisaris Bank Jambi sepertinya bakal berbuntut panjang, pemberhentian yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta pada 6 November 2017 lalu dinilai tidak sesuai prosedur. Bahkan, fatalnya keputusan itu juga dinilai cacat hukum.

RUPS ‘mendadak’ yang dipimpin langsung Gubernur Jambi Zumi Zola dan dihadiri Kepala Daerah dan Perwakilan Kepala Daerah 11 Kabupaten/Kota serta Direksi Bank Jambi itu, diduga kuat melanggar Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 45 tahun 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.



Dalam berita acara RUPS Luar Biasa 6 November itu, ada dua agenda yang menjadi sorotan. Pertama pemberhentian Dewan Komisaris Yakni Iing Muh Hasanuddin (Komisaris Utama), Delyuzar Harmaini (Komisaris) dan Ansorullah (Komisaris Independen). Sementara satu Komisaris, Emilia (Komisari Independen) tetap dipertahankan, pemberhentian ini dinilai ‘mengangkangi’ UU nomor 40 tahun 2007. Kedua mengenai penetapan gaji, tantiem, anggaran perjalanan dinas dan anggaran pengabdian yang dinilai melanggar Peraturan OJK nomor 45 tahun 2015.

Tertuang di Ayat 2 Pasal 105 UU nomor 40 tentang PT, jika keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi diambil setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS, di Ayat 3 kembali menegaskan jika anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

“Disitu kita melihat jika pemberhentian ini cacat hukum, bahkan bisa batal demi hukum. Karena dari awal kami tidak pernah diberi tahu secara tertulis terkait pemberhentian itu, apalagi diberi kesempatan untuk membela diri,” ujar Ansorullah, Komisaris Bank Jambi non aktif.

Dosen Fakultas Hukum Unja ini juga mempertanyakan alasan pemberhentian mereka bertiga sebagai komisaris, dimana masa jabatan mereka baru akan berakhir 2019 mendatang. Selain itu, saat ini alasan krusial yang membuat komisaris dicopot dari jabatannya juga tidak ada.

Ia menjelaskan, secara kinerja. Bank Jambi saat ini memiliki tingkat kesehatan yang baik. Berdasarkan dari penilaian OJK, Bank Jambi memiliki peringkat 2 (kategori baik). Untuk masing-masing faktor penilaian. Mulai dari Profil Risiko, Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas hingga Permodalan.

“Alasannya apa? kondisi bank sehat,” sebut Ansorullah.

Kesalahan lainnya menurut Ansorullah yang dilakukan pemegang saham dan Direksi Bank Jambi dalam RUPS 6 November itu adalah kebijakan penetapan gaji, tantiem, uang pengabdian dan anggaran perjalanan dinas. Yang nominalnya diturunkan secara sepihak oleh Direksi Bank Jambi tanpa melalui Komite Remunerasi

Padahal dalam Peraturan OJK nomor 45 tahun 2015 di Pasal 10 di huruf a dan b tertulis, bila Komite Remunerasi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab paling sedikit melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan bank di masa yang akan datang

Lalu Komite Remunerasi menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: 1) kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 2) kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;

“Saat RUPS 6 November itu. Gaji, tantiem dan uang pengabdian untuk Dewan Komisaris diturunkan, padahal kondisi bank lagi sehat. Kemudian keputusan penetapan remunerasi itu juga tidak melibatkan Komite Remunerasi, karena direksi tau usulan itu tidak akan disetujui oleh Komite Remunerasi, sebab saya bagian dari komite tersebut,” ungkapnya.

“Intinya. Remunerasi gaji, tantiem diusulkan Dewan Direksi ke Dewan Komisaris. Lalu Dewan Komisaris menyerahkan ke Komite Remunerasi untuk membahas dan mengkaji usulan tersebut, hasil kajian itu diusulkan di RUPS oleh Dewan Komisaris. Apalagi biasanya pengusulan kenaikan remunerasi dibarengkan dengan RUPS tahunan. Selain itu, juga harus berdasarkan studi banding ke bank yang satu kelas, langkah-langkah ini tidak dilakukan Direksi Bank Jambi,” tambah Ansorullah.

Ia menuturkan, jika sebenarnya sebelum RUPS 6 November digelar, telah dilakukan juga RUPS pada tanggal 11 September 2017. Dimana pembahasannya soal evaluasi pengurus, lagi-lagi dalam RUPS 11 September itu tidak semua Dewan Komisaris yang dilibatkan.

“Saat RUPS 11 September hanya satu Dewan Komisaris yang dilibatkan yaitu Ibu Emilia, kabar yang saya dengar. Jika dalam RUPS itu timbul perdebatan jika kinerja Dewan Komisaris masih bagus jadi kenapa harus diganti,” ujarnya.

Menurut Ansorullah, pemberhentian Dewan Komisaris ini dampaknya cukup luas. Di penghujung tahun bank harus membahas remunerasi, harus membahas Rencana Bisnis Bank termasuk menseleksi Dewan Komisaris yang baru dan itu semua harus melibatkan Dewan Komisaris aktif.

“Siapa yang bersalah dalam kondisi ini, tentu kembali pada Direksi Bank Jambi, yang jelas menurut kami hal ini sudah melanggar hukum. Jalan keluar terbaiknya, pemegang saham harus meninjau ulang hasil RUPS 6 November, langkah selanjutnya Dewan Komisaris harus jalan dulu. Seperti yang terjadi di Bank Daerah Kalimantan Tengah, Dewan Komisaris aktif tetap jalan sembari menyeleksi Dewan Komisaris baru,” ujarnya.

“Kami bukan tidak mau diberhentikan, kami siap mundur tapi dengan cara yang normal. Apalagi saat ini belum ada kejelasan soal hak-hak kami seperti uang pengabdian, selama hampir 7 tahun mengabdi sebagai Dewan Komisaris dari tahun 2011, kami tentu mengucapkan banyak terima kasih kepada pemegang saham. Tapi kami ingin endingnya dengan baik, tapi kalau dengan cara seperti ini kami kurang berkenan, sebab kami tidak mengetahui apa salah kami,” tutupnya. (kjcom)

Berita Terkait: Komisaris yang Dicopot Berencana Tempuh Jalur Hukum


Tag : #Bank Jambi #Dewan Komisaris #Dewan Direksi #Rapat Umum Pemegang Saham



Berita Terbaru

 

Pemilu 2019
Sabtu, 22 September 2018 20:14 WIB

Resmi Daftar ke KPU, Tim Jokowi-Ma'ruf Ajak Saling Menghargai


Kajanglako.com, Jambi -  Pengurus Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Jambi, resmi mendaftar ke KPU Provinsi Jambi, Sabtu (22/9) sekira pukul 14.00 WIB.    Ketua

 

Sabtu, 22 September 2018 10:38 WIB

Ini Pesan Fachrori ke Al Haris dan Mashuri


Kajanglako.com, Merangin - Al Haris-Mashuri resmi jabat Bupati dan Wakil Bupati Merangin periode 2018-2023. Al Haris dan Mashuri dilantik langsung Plt

 

Sabtu, 22 September 2018 09:59 WIB

Haris-Mashuri Resmi Jabat Bupati dan Wakil Bupati Merangin


Kajanglako.com, Merangin - Al Haris-Mashuri resmi menjabat Bupati dan Wakil Bupati Merangin periode 2018-2023. Al Haris dan Mashuri dilantik Plt Gubernur

 

RAISSA 2018
Sabtu, 22 September 2018 09:59 WIB

Haji Husin Ahmad, Salah Satu Alumni Tertua yang Hadir di RAISSA 2018


Kajanglako.com, Jambi – Kegiatan Jalan Sehat Reuni Akbar SMA N 1 Kota Jambi (RAISSA) tahun 2018 yang digelar Sabtu (22/09) di Lapangan Kantor Gubernur

 

Kejurnas Panjat Tebing
Sabtu, 22 September 2018 09:35 WIB

11 Atlet Panjat Tebing Jambi Berlaga di Kejurnas Riau


Kajanglako.com, Jambi - Pengurus Provinsi (Pengprov) Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Provinsi Jambi, untuk kesekian kalinya mengirimkan atletnya