Sabtu, 04 April 2020


Senin, 23 Maret 2020 09:26 WIB

Sumarsih

Reporter :
Kategori : Sosok

penulis

Oleh: Riwanto Tirtosudarmo*

Saya belum pernah bertemu,  saya hanya melihat fotonya, jika kebetulan Kompas meliput acara Kamisan yang setiap hari Kamis dia lakukan, bersama para aktifis lainnya di depan Istana Merdeka. Dari informasi yang saya baca dari Wikipedia, aksi ini dimulai sejak tanggal 18 Januari 2007. Pemrakarsa acara ini tiga keluarga: keluarga Maria Katarina Sumarsih, keluarga Suciwati dan keluarga Bejo Untung yang mewakili korban 65.



Jumat Minggu lalu foto wajahnya saya lihat lagi Kompas, dengan rambutnya yang semakin memutih seperti perak, berkaos oblong hitam, berkacamata dengan wajahnya yang mengekspresikan optimisme, di bawah payung hitam. Aksi Kamisan tidak mungkin ada tanpa perseverance dari orang-orang seperti Bu Sumarsih untuk terus melakukannya. Motivasinya jelas, meminta pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran yang telah dilakukannya dalam kasus Trisakti, Semanggi, 1965 dan pembunuhan Munir. Putra Bu Sumarsih Wawan (Benardinus Realino Norma Irawan) mahasiswa Universitas Atma Jaya tewas tertembak pada peristiwa Tragedi Semanggi. Ketika itu ribuan mahasiswa melakukan turun ke jalan menuntut Suharto turun. Saat di Semanggi mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus itu berhadap-hadapan dengan barisan polisi dan tentara yang menghalangi mahasiswa menuju kompleks parlemen di Senayan.

Melihat seringnya Kompas menampilkan foto wajahnya, barangkali memang Bu Sumarsih peserta aksi Kamisan yang paling konsisten sementara yang lain on and off,  mungkin sudah bosan, bisa jadi tidak punya waktu atau sudah capek dan putus asa. Minggu lalu saja sudah aksi yang ke – 626, nggak tahu aksi ini akan sampai kapan. Karena, melihat tuntutannya, mana berani rejim yang berkuasa bakal memenuhinya. Masih ingatkan, SBY sesumbar "kasus Munir is a test of history". Kebayang SBY ngomongnya pake bahasa Inggris, fluent, elegant and very convincing! Tapi memang semua juga akhirnya tahu itu cuma pepesan kosong. Evasive...kata Mochtar Pabottingi dalam kolom opininya yang selalu tajam dan mendalam di harian Kompas. 10 tahun SBY berkuasa disebut oleh Jamie Davidson dalam buku barunya Indonesia Twenty Years of Democracy sebagai periode stagnasi.

Ket: Sumarsih. Sumber foto: tempo.co

Nah sekarang the test of history itu memang jatuh ke sang pengusaha mebel yang jadi presiden, Joko Widodo alias Pak Jokowi. Simpati Pak Jokowi terhadap para korban pelanggaran HAM pada awal tampaknya lebih genuine, meskipun ngomong Inggrisnya nggak fluent, nggak elegant, tapi nyaris hampir secara resmi mengucapkan minta maaf terhadap korban 65, tapi terbukti kemudian seperti menarik ludah sendiri. Ada yang nggandoli, ada yang, mungkin, mengancam, jika permintaan maaf itu diucapkan. Ongkosnya, setelah dikalkulasi terlalu mahal. Kalkulasi, kata ini memang sering diucapkan oleh Jokowi. Tapi Jokowi juga nggak tega melihat Bu Sumarsih dan kawan-kawannya, setiap hari Kamis kepanasan atau kehujanan di depan istana. Pada tanggal 31 Mei 2018 presiden Jokowi menerima Bu Sumarsih dan kawan-kawannya di istana. Jokowi memang terkenal jago jika soal undang-mengundang mereka yang ngeyel nggak mau nurut. Caranya, diundang ke istana buat ngobrol dan makan bersama. Biasanya taktik ini cukup ampuh, membuat yang tadinya ngeyel langsung kendor, lupa ngeyel lagi, meskipun cuma diajak makan rames atau lontong sayur di istana. Urusan biasanya beres dan ongkosnya juga pasti nggak mahal.

Masalahnya, saya kira, Bu Sumarsih bukan tipe orang ngeyel. Aksi Kamisan yang dilakoninya dengan konsisten, bukan lagi soal rasa kehilangan putra tercintanya yang tak mungkin bisa ditebus dengan apapun. Aksi Kamisan itu, dalam tafsiran saya, memang telah dijadikan laku-topo, semacam tirakat panjang yang tidak lagi sekedar menuntut, namun menjadi laku ibadah yang dijalaninya tanpa pamrih, tanpa mengharapkan rasa kasihan dari orang lain, bahkan dari seorang presiden sekalipun. Bu Sumarsih saya kira tahu, bagi seorang presiden yang pada hakikatnya seorang pragmatis, mantan pebisnis, seperti Pak Jokowi, dikalkulasi dengan cara apapun, hasilnya sama, kemahalan ongkosnya.

Jokowi yakin investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan memakmurkan rakyat. Untuk mengundang investor, infrastruktur fisik harus digenjot, hukum sapujagad harus dirancang, dan SDM yang terampil harus dipersiapkan. Ibukota baru pun harus dibangun agar semua tidak menumpuk dan menjadi beban Jakarta dan Jawa. Membangun ibukota baru dengan sendirinya akan mengundang investor, menciptakan lapangan kerja dan secara perlahan-lahan tapi pasti pusat gravitasi Indonesia akan bergeser dari Jawa ke luar Jawa, sebuah proyek besar yang selama ini gagal dilakukan oleh rejim-rejim yang berkuasa sebelumnya. Ibukota baru adalah panacea, obat mujarab segala penyakit.

Unprecedently, the test of history is now. Pandemi virus korona menghadang impian Jokowi tentang ibukota baru dan segenap proyek ikutannya, dan melihat kemampuan mitigasi terhadap bencana yang kita miliki hampir pasti bahwa kita akan menghadapi jalan terjal, dan siap dengan tidak sedikit korban akan berjatuhan. Jokowi yang selama ini melihat Tiongkok sebagai model, harus lebih serius lagi mengikuti jejak Tiongkok dalam memerangi masifnya penyebaran virus korona.

Apa yang dilakukan Bu Sumarsih, bukan seperti Sisyphus dalam mitos Yunani yang mendorong batu ke puncak gunung yang sampai di puncak batu akan menggelundung kembali dan dia akan mendorong kembali ke puncak dan begitu seterusnya. Bu Samarsih, saya kira paham, tidak ada puncak itu, yang ada jalan landai namun seperti tak berujung, dan dia hanya bisa mendorong terus batu itu, tidak ada puncak dan batu itupun tidak akan menggelinding ke bawah, yang ada, dia tahu, mungkin semacam fatamorgana, di keluasan horison, semacam ufuk di timur, namun yang tidak pernah beranjak menjadi siang, apalagi malam.

Pelanggaran HAM, apalagi yang dikategorikan sebagai berat, di negeri ini tidak pernah berhasil ditempatkan sebagai persoalan kemanusiaan, seperti pernah berhasil dilakukan di Afrika Selatan atau di Jerman. Disadari atau tidak oleh elit politik kita, pelanggaran HAM berat masih ditempatkan sebagai persoalan politik, persoalan kekuasaan, yang memerlukan kalkulasi untung rugi, cost and benefit, bisa mengancam atau menggoyahkan kekuasaan. Kita gagal move on, karena kita masih belum selesai dengan diri kita sendiri kata Agus Widjojo, gubernur Lemhanas yang ayahnya terbunuh menjelang subuh tanggal 1 Oktober 1965.

Dalam persoalan ini Tiongkok bukan model yang baik bagi Jokowi, Indonesia tidak punya partai rakyat yang bisa menopang kerja birokrasi. Indonesia juga tidak punya tentara merah yang siap menggilas para demonstran yang anti pemerintah. Kemakmuran terbukti tidak bisa dipertukarkan dengan kebebasan bagi generasi muda di Hongkong, mereka mati-matian melawan Beijing at all cost! Indonesia mungkin terlanjur berpretensi menjadi negara demokrasi ala barat, dan terlanjur berpretensi menjunjung tinggi HAM, sementara Tiongkok tidak. Selain Tiongkok, tampaknya Jokowi terkesan dengan Singapura, mungkin lebih pada cara Lee Kuan Yew, yang sukses membangun secara bertahap negeri kota ini, ketika ekonomi beres baru memikirkan bikin gedung teater. Apakah generasi muda Singapura beda dengan rekan se-nenek moyangnya di Hongkong. Keduanya bisa dikatakan punya akar pada sinic culture  peradaban yang disebut Samuel Huntington, jika kita percaya, bakal clash dengan barat, dengan liberalisme, demokrasi dan HAM?

Demokrasi dan HAM memang barang import, tapi investasi juga barang import, apa bedanya? Indonesia memang harus mencari jalannya sendiri. Jalan Kebudayaan? Pancasila? Dimana demokrasi dan HAM dalam Pancasila? HAM jelas tidak bisa disamakan dengan gedung teater. Jokowi harus menemukan formula dan ini memang soal pelik, karena buat apa pembangunan kalau bukan untuk manusia. Jokowi memang harus lebih serius membaca Sumarsih.

*Peneliti. Karya tulisnya terbit dalam bentuk jurnal, buku dan tulisan populer. Seri intelektual publik ini terbit saban Senin di rubrik SosoK portal kajanglako.com


Tag : #Sosok #Sumarsih #Tragedi Semanggi #HAM



Berita Terbaru

 

Sabtu, 04 April 2020 09:45 WIB

Cek Posko Corona Tengah Malam, Al Haris Semangati Petugas Piket


Kajanglako.com, Merangin - Bupati Merangin, Al Haris, memantau posko siaga pencegahan Covid-19 di perbatasan Merangin-Kerinci, Jumat (4/3/20) malam. Dalam

 

Jumat, 03 April 2020 22:27 WIB

Cek Endra Serahkan Bantuan APD untuk Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sarolangun


Kajanglako.com, Sarolangun - Bupati Sarolangun H Cek Endra menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) bagi para tenaga medis di Puskesmas maupun di

 

Jumat, 03 April 2020 19:37 WIB

Gubernur Terbitalkan SE Terbaru Perpanjang WFH ASN Pemprov Jambi


Kajanglako.com, Jambi - Gubernur Jambi Fachrori Umar, mengeluarkan Surat edaran (SE), Nomor:- SE/GUB.BKD-4.111V/2020 tentang perubahan atas surat edaran

 

Jumat, 03 April 2020 19:32 WIB

Gubernur Video Conference dengan Bupati Walikota Bahas Penanganan Covid-19


Kajanglako.com, Jambi - Rapat Online Gubernur Jambi Fachrori Umar, bersama Bupati dan Wali Kota se Provinsi Jambi dalam upaya penanganan serta pencegahan

 

Jumat, 03 April 2020 15:08 WIB

Solidaritas Pangan Perpus Rakyat untuk Masyarakat Terdampak Covid-19


Kajanglako.com, Jambi - Wabah virus Corona atau Covid-19 masih terus berlangsung di tanah air. Beberapa pihak menyatakan bahwa virus ini akan terus ada