Sabtu, 04 April 2020


Senin, 16 Maret 2020 09:47 WIB

LBP

Reporter :
Kategori : Sosok

Penulis

Oleh: Riwanto Tirtosudarmo*

Seperti ada kecenderungan baru dalam komunikasi politik kita,  dengan menyingkat nama-nama pesohor, baik itu artis (BCL), intektual (GM), dan yang tidak kalah, tentu saja nama-nama pejabat atau politikus kita (SBY, JK), dan belakangan yang sering disebut karena peranannya yang tampak menonjol sebagai pendamping andalan presiden Jokowi adalah LBP, Luhut Binsar Panjaitan. Seorang jendral Kopassus, yang konon pebisnis sukses dan tidak diragukan lagi sebagai pelobi ulung dan politikus handal.



Beberapa hari yang lalu seorang teman men-share (ini juga kebiasaan baru dalam komunikasi kita sekarang, disamping mem-forward) sebuah video (youtube, barang baru juga) yang berisi rekaman presentasi LBP dalam sebuah acara, tampaknya hadirinnya anak-anak muda, karena begitu selalu LBP menyapa, dan materinya seputar Omnibus Law (sebuah istilah yang mendadak sontak, tanpa ada terjemahannya) menyeruak dalam vokabulari politik kita, dan mengunndang kontroversi karena kemungkinan dampaknya yang besar bagi masyarakat.

Dalam rekaman presentasi yang saya hampir pasti dikemas sedemikian rupa oleh agen komunikasi besar, antara lain dari berjibunnya logo perusahaan sponsor dan lembaga konsultan besar, antara lain KSI (Knowledge Sektor Indonesia) sebuah proyek bantuan pemerintah Australia yang menggarap isu riset dan produksi pengetahuan. LBP tampil gagah, dengan postur tubuhnya yang kokoh tinggi besar, rambut dan kumisnya yang masih hitam, jas warna gelap tanpa dasi, tampil keren dan meyakinkan.

Ket: Luhut Binsar Panjaitan. Sumber foto: victorynews.id

Dengan suaranya yang berat, diselingi beberapa guyonan, LBP ingin meyakinkan pendengarnya bahwa UU Cipta Lapangan Kerja yang sedang disiapkan pemerintah tidak akan merugikan rakyat, dan tujuannya memang untuk melakukan "breakthrough" melalui peringkasan UU yang jumlahnya ribuan dan saling tumpang tindih itu menjadi sesedikit mungkin tapi efisien dan efektif. LBP yang beberapa kali memberitahu audience kalau dia baru pulang dari Davos, dan memberitahu para pemimpin dunia di Davos itu kalau Indonesia adalah sebuah super power dalam green economics, dan penyumbang terbesar dalam penurunan emisi karbon, karena dari luasnya hutan, luasnya lahan gambut dan banyaknya seaweed dan coral reef di lautan Indonesia.

LBP menekankan the bright future of Indonesia yang dalam ramalannya akan menjadi super power dalam green economics, khususnya dalam menyediakan green energy yang berbasis pada kekayaan alam non fuel cell yang renewable, seperti tenaga surya, angin dan arus laut. Generasi muda yang menjadi audience-nya mau dia yakinkan bahwa Indonesia akan tumbuh dengan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen dalam 10, 20 tahun mendatang. Untuk itu memang perlu tenaga kerja yang terlatih, dan pada lima tahun mendatang anak-anak muda yang memiliki tingkat pendidikan yang baiklah yang bisa dilatih, sementara di berbagai tempat dimana green energy industry itu akan didirikan sumber daya manusianya masih rendah kualitas pendidikannya.

Melihat dan mendengar presentasi LBP yang tampak telah dikemas sedemikian meyakinkan itu, paling tidak ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian. Hal yang pertama adalah kesiapan generasi muda dalam penguasaan science and technology sebagai syarat mutlak untuk bisa mengembangkan apa yang oleh LBP dengan sangat meyakinkan disebut sebaga green economics yang bersumber dari terbangunnya industri yang bisa memproduksi green energy.

Pada titik ini saya teringat Nadiem Makarim (kok belum dipanggil NM?, Malah diberi panggilan bernada sinis sebaga "Mas Mentri"); seorang anak muda cerdas dengan prestasi bisnis yang berbasis science dan technology yang dianggap gemilang, paling tidak oleh presiden Jokowi yang berani mengangkatnya sebagai menteri pendidikan. Produk pendidikan yang lagi digenjot oleh Nadiem tak pelak lagi adalah yang diharapkan oleh LBP bisa menunjang impian yang ditawarkannya a bright future Indonesia yang berbasis green economics. The question is how ready we are as the nation for that tall order?.

Diskrepansi dan kontradiksi tampaknya akan menjadi problem besar Indonesia. Diskrepansi antara keinginan menjadi super power dalam green industry yang menjadi basis green economics dan realitas rendahnya kemampuan dalam science dan technology. Diskrepansi ini hampir pasti akan menghasilan kontradiksi di dalam dirinya.

Hal kedua yang tampak dari paparan LBP adalah tidak ditampilkannya realitas kesenjangan sosial dan ekonomi antara mereka yang sedikit tapi kaya raya dan sebagian warga negara yang miskin atau setengah miskin. Seperti halnya rendahnya kemampuan di bidang science dan technology yang merupakan akumulasi dari proses panjang kegagalan kebijakan pendidikan dari waktu ke waktu, meningkatnya ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial adalah juga akumulasi dari kegagalan kebijakan ekonomi dari waktu ke waktu dalam memerangi ketimpangan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Ketika suara-suara yang miring, memenuhi dunia sosmed dan ruang-ruang publik dari mereka yang berada di pinggiran karena pusat tidak mau mendengarkan, suara-suara ini akan berkembang menjadi sinisisme, dan jika terus tidak didengarkan sinisisme ini berubah menjadi apatisme, masa bodoh, "emangnya gue pikirin". LBP jelas tidak menginginkan ini terjadi, tetapi problemnya, dia memang tidak akan punya kesabaran cukup untuk mendengarkan suara-suara dari pinggiran ini. Dalam menyiapkan RUU Cipta Lapangan Kerja, yang oleh mereka yang bersuara miring dipelesetkan menjadi RUU Cilaka, menjadi pertanyaan sejauh mana suara dari pinggiran akan terakomodasi, sehingga tidak berkembang menjadi apatisme, dan yang bisa tidak terduga, anarkisme.

Ketika, paling tidak diskrepansi dalam tiga hal yang telah dikemukan di atas, science and technology, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial, dan yang terakhir meluasnya suara-suara miring, sinisme dan apatisme; LBP harus siap menerima resiko akan tumbuhnya kontradiksi- kontradiksi internal, kontradiksi-kontradiksi yang bersumber dari dalam tubuh politik (body politics) Indonesia, sebagai sebuah nation-state (negara-bangsa). Kontradiksi-kontradisksi internal yang oleh Ruth McVey (1996) disebut sebagai kelumpuhan dinamis (dynamic paralysis).

Hanya memerlukan waktu dua tahun untuk membuktikan ketepatan analisis Ruth McVey, tahun 1998 Suharto dipaksa untuk lengser ke prabon, dan apa yang kemudian dikenal sebagai periode reformasi dimulai. Belum lama ini, seorang peneliti asing dari generasi yang lenih muda dari Ruth McVey, Jamie Davison, associate professor ilmu politik di NUS, murid terakhir Daniel Lev, setahun yang lalu menerbitkan buku “Indonesia: Twenty Years of Democracy“, membagi perkembangan politik Indonesia setelah lengsernya Suharto, menjadi tiga periode: inovasi (1998-2004), stagnasi (2004-2014) dan polarisasi (2014-2018). LBP mungkin perlu membaca buku Jamie Davidson ini, diskrepansi dan kontradiksi yang akan terjadi berada pada periode politik polarisasi ketika politik identitas sedang pasang naik. LBP bukan orang kemarin sore dalam politik, dia sekaligus mewakili tiga kekuasaan yang dominan, militer, oligarki dan korporasi; jam terbangnya juga tinggi, tidak tertandingi.

Tapi, semua itu bisa ambyar akibat serangan mendadak virus korona yang saat ini melanda dunia, dan Indonesia tidak terkecuali, bahkan bisa fatal karena kelemahan deteksi dini-nya. Sebagai bagian dari negara bisakah LBP melakukan concerted effort menangkal virus ini? Mimpi LBP… a bright future of Indonesia … saat ini tampaknya harus dikantongi dulu di saku jas hitamnya yang necis itu.

*Peneliti. Karya tulisnya terbit dalam bentuk jurnal, buku dan tulisan populer. Seri intelektual publik ini terbit saban Senin di rubrik SosoK portal kajanglako.com


Tag : #Sosok #Luhut Binsar Panjaitan #RUU Cipta Kerja #Investasi



Berita Terbaru

 

Sabtu, 04 April 2020 09:45 WIB

Cek Posko Corona Tengah Malam, Al Haris Semangati Petugas Piket


Kajanglako.com, Merangin - Bupati Merangin, Al Haris, memantau posko siaga pencegahan Covid-19 di perbatasan Merangin-Kerinci, Jumat (4/3/20) malam. Dalam

 

Jumat, 03 April 2020 22:27 WIB

Cek Endra Serahkan Bantuan APD untuk Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sarolangun


Kajanglako.com, Sarolangun - Bupati Sarolangun H Cek Endra menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) bagi para tenaga medis di Puskesmas maupun di

 

Jumat, 03 April 2020 19:37 WIB

Gubernur Terbitalkan SE Terbaru Perpanjang WFH ASN Pemprov Jambi


Kajanglako.com, Jambi - Gubernur Jambi Fachrori Umar, mengeluarkan Surat edaran (SE), Nomor:- SE/GUB.BKD-4.111V/2020 tentang perubahan atas surat edaran

 

Jumat, 03 April 2020 19:32 WIB

Gubernur Video Conference dengan Bupati Walikota Bahas Penanganan Covid-19


Kajanglako.com, Jambi - Rapat Online Gubernur Jambi Fachrori Umar, bersama Bupati dan Wali Kota se Provinsi Jambi dalam upaya penanganan serta pencegahan

 

Jumat, 03 April 2020 15:08 WIB

Solidaritas Pangan Perpus Rakyat untuk Masyarakat Terdampak Covid-19


Kajanglako.com, Jambi - Wabah virus Corona atau Covid-19 masih terus berlangsung di tanah air. Beberapa pihak menyatakan bahwa virus ini akan terus ada