Sabtu, 04 April 2020


Jumat, 13 Maret 2020 15:29 WIB

Bendungan Merangin untuk Siapa?

Reporter :
Kategori : Perspektif

ilustrasi. bendungan

Oleh: Ridcho Andrian Am*

Rencana pembangunan bendungan di aliran Batang (Sungai) Merangin, Desa Simpang Parit, Kecamatan Renah Pembarap telah menjadi proyeksi Pemerintah Kabupaten Merangin, Jambi. Media massa lokal maupun nasional ramai memberitakan. Proyek raksasa ini tentu akan menelan biaya yang sangat besar. Pemkab. Merangin pun meminta bantuan Pemerintah Pusat untuk pendanaan. Skema pendanaan yang disarankan oleh Pemerintah Pusat adalah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana tergambar dalam pemberitaan belakangan ini.



Salah satu alasan untuk menggunakan skema pembiayaan KPBU karena anggaran pemerintah dianggap terbatas untuk pembangunan infrastruktur sehingga menggunakan dana swasta. Pemkab. Merangin mengklaim bahwa narasi pembangunan bendungan Merangin ini bertujuan untuk mengaliri belasan ribu hektar sawah, pembangkit listrik (PLTA), dan pengembangan objek wisata. Namun alasan demikian terasa janggal mengingat kita belum menemukan bukti konkret mengenai sesuatu yang sangat mendesak untuk dibangunnya bendungan.

Gagal Fokus
Alasan untuk kepentingan irigasi tidak tepat jika dilakukan di aliran Batang Merangin di Kecamatan Renah Pembarap. Hal ini dikarenakan keadaan alamnya berbukit. Sepanjang sempadan sungai Batang Merangin yang mengaliri Kecamatan Renah Pembarap maupun wilayah kecamatan yang berbatas seperti Kecamatan Sungai Manau dan Bangko Barat nyaris tidak ditemukan lahan sawah. Hal ini berbeda dengan wilayah aliran Batang Masumai yang juga melewati Kecamatan Renah Pembarap, di sempadan sungainya banyak terdapat areal pertanian dan sawah dan menjadi salah satu lumbung padi dengan kondisi wilayah yang landai.

Upaya pemenuhan permintaan listrik telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Merangin yang berlokasi tidak jauh dari rencana pembangunan yang berada di Kabupaten Kerinci yang lokasinya berbatasan dengan Kabupaten Merangin. Malahan, PT. PLN (Persero) telah melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak pengelola PLTA tersebut untuk pembelian listrik yang akan mengaliri Sistem Interkoneksi Sumatera. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Merangin lebih memfokuskan pengembangan dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kawasan potensial yang terisolir dan sulit dijangkau jaringan listrik.

Sama halnya dengan pengembangan objek wisata, Kecamatan Renah Pembarap telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pariwisata alam taman bumi (geopark) bersama Kecamatan Bangko Barat berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Merangin. Pada tahun 2014 juga telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional. Saat ini sedang berupaya untuk masuk ke dalam jaringan Global Geoparks Network (GGN) di bawah UNESCO. Untuk mencapai itu, Pemerintah Kabupaten Merangin harus menyadari bahwa konsep pengembangan kawasan maupun wilayah penopangnya mestinya dilakukan secara berkelanjutan yang berasaskan perlindungan (konservasi).

Terdapat tiga konsep manajemen yang diserasikan dengan pembangunan yaitu keragaman geologi (geodiversity), keragaman hayati (biodiversity), dan keragaman budaya (cultural diversity). Apabila rencana pembangunan bendungan terlaksana, maka akan mengubah bentuk muka bumi di sekitar kawasan Taman Bumi Merangin menjadi tenggelam. Konsekuensi dari penenggelaman wilayah sekitar rencana pembangunan bendungan akan mematikan upaya konservasi dan konsep manajemen pengembangan kawasan secara berkelanjutan. Begitu pula dengan arkeologi, ekologi, nilai sejarah, dan kearifan budaya setempat juga akan ikut tenggelam.

Upaya konservasi akan menjadi sia-sia karena akan memberikan akses bebas kepada pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan ekonomi semata sehingga akan berdampak pada deforestasi dan mengancam keragaman hayati. Terkadang, kawasan hutan dianggap tidak bertuan sehingga banyak pihak merasa memiliki, menguasai, dan memanfaatkannya secara tidak sah. Masih lemahnya upaya pengendalian, pengawasan, dan penindakan justru menjadi salah satu penyebab kerusakan yang masif karena abai terhadap kaidah-kaidah pelestarian lingkungan. Apabila pemerintah memberikan izin terhadap rencana pembangunan bendungan di aliran Batang Merangin, tidaklah mengherankan munculnya anggapan menciptakan kekacauan sosial dan memperparah kerusakan ekologis.

Selamatkan Rakyat
Sampai saat ini, dana siapa yang digunakan untuk mendukung pembangunan dengan skema KPBU belum diketahui secara pasti. Namun, menurut informasi yang beredar, pendanaan menggunakan dana investasi dari Penanaman Modal Asing (Tiongkok). Bahkan, perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan-kegiatan persiapan jauh sebelum informasi pembangunan Bendungan Merangin diumumkan Pemerintah Kabupaten Merangin secara resmi. Bila demikian adanya, hal ini menimbulkan penafsiran bernada minor bahwa bukan kepentingan rakyat dan keragaman hayati yang menjadi perhatian utama, melainkan kepentingan proyek investor pembangunan bendungan.

Seharusnya Pemerintah Kabupaten Merangin melakukan pengelolaan wilayah sungai rehabilitasi dan revitalisasi Das Batang Merangin serta penetapan wilayah sempadan sungai sebagai kawasan lindung, bukan ditenggelamkan. Karena itu, pihak terkait diharapkan tidak menerbitkan izin untuk pembangunan Waduk Merangin dan melakukan kajian secara mendalam terhadap dampak buruk yang akan ditimbulkan akibat dari pembangunan tersebut. Proyek ini masih dalam tahap perencanaan yang boleh saja dibatalkan demi menjaga sumber air, keanekaragaman hayati, dan kelestarian lingkungan hidup di masa mendatang.

Dalam konteks itu, tujuan pembangunan Bendungan Merangin tidak dapat dijadikan alasan atau dasar kuat untuk meneruskan kegiatan pembangunan jika melihat kesesuaian dan kondisi tata ruang di daerah yang direncanakan untuk pembangunan. Penataan ruang Kabupaten Merangin telah ditegaskan melalui Peraturan Daerah No. 14 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2034. Untuk menjalankan pembangunan, peraturan tersebut harus dijadikan acuan untuk memanfaatkan wilayah secara serasi, seimbang, dan berkelanjutan untuk terlepas dari segala macam gangguan yang timbul di masa mendatang.

*Dosen Kesehatan Lingkungan IKI Jakarta; Praktisi Kesehatan dan Lingkungan.


Tag : #perspektif #Bendungan Merangin #Pembangunan #keragaman geologi



Berita Terbaru

 

Sabtu, 04 April 2020 09:45 WIB

Cek Posko Corona Tengah Malam, Al Haris Semangati Petugas Piket


Kajanglako.com, Merangin - Bupati Merangin, Al Haris, memantau posko siaga pencegahan Covid-19 di perbatasan Merangin-Kerinci, Jumat (4/3/20) malam. Dalam

 

Jumat, 03 April 2020 22:27 WIB

Cek Endra Serahkan Bantuan APD untuk Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sarolangun


Kajanglako.com, Sarolangun - Bupati Sarolangun H Cek Endra menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) bagi para tenaga medis di Puskesmas maupun di

 

Jumat, 03 April 2020 19:37 WIB

Gubernur Terbitalkan SE Terbaru Perpanjang WFH ASN Pemprov Jambi


Kajanglako.com, Jambi - Gubernur Jambi Fachrori Umar, mengeluarkan Surat edaran (SE), Nomor:- SE/GUB.BKD-4.111V/2020 tentang perubahan atas surat edaran

 

Jumat, 03 April 2020 19:32 WIB

Gubernur Video Conference dengan Bupati Walikota Bahas Penanganan Covid-19


Kajanglako.com, Jambi - Rapat Online Gubernur Jambi Fachrori Umar, bersama Bupati dan Wali Kota se Provinsi Jambi dalam upaya penanganan serta pencegahan

 

Jumat, 03 April 2020 15:08 WIB

Solidaritas Pangan Perpus Rakyat untuk Masyarakat Terdampak Covid-19


Kajanglako.com, Jambi - Wabah virus Corona atau Covid-19 masih terus berlangsung di tanah air. Beberapa pihak menyatakan bahwa virus ini akan terus ada